PedomanBengkulu.com, Rejang Lebong – Pendemi Corona Virus Covid-19 yang tengah mewabah dan menimbulkan dampak sosial dan kepanikan ditengah masyarakat. Hal ini juga terjadi di Rejang Lebong, sayangnya DPRD Rejang Lebong sebagai wakil masyarakat terkesan tanpa aksi. Namun hal ini dibantah Ketua DPRD RL Mahdi SH dan Wakil Ketua II DPRD RL Eddy Irawan HR, SP, Kamis (9/4/2020).

“Mohon maaf, kawan kawan di dewan lebih banyak berdiam diri dalam 1-2 bulan ini teman-teman lebih diven bertahan dikantor menerima masukan menerima saran dan lain sebagainya. Terus terang apa yang sudah di usulkan kawan-kawan yang sudah ketok palu yang sudah kita sahkan untuk lokasi pembanguan di wilayah desa masing-masing atau dapil masing-masing kalau melihat gambaran sepintas Anggaran Penanganan Covid 19 tadi, artinya usulan kawan-kawan yang sudah disahkan ikut terpotong,” kata Mahdi,

Mahdi juga menyampaikan bahwa Dewan secara kelembagaan ikut terlibat dalam penangana Covid 19 di Rejang Lebong meski hanya di wakili oleh Pimpinan Dewan.

“Di gugus tugas itu salah satunya adalah DPRD, Apa yang dilakukan di gugus tugas ada peran serta DPRD. Sebagai contoh apa yang hari ini kita lakukan, kita rapat dengan FKPD itu semu atas persetujuan kawan kawan di DPRD. Memang Bedanya ketika eksekutif bergerak dengan dewan lebih diven lah, tapi intinya ini sudah kita lakukan. Tidak mungkin juga saya mengajak seluruh anggota dewan untuk mengikuti kegiatan, tapi saya mewakili di setiap pertemuan atas nama lembaga,” kata Mahdi.

Terkait aksi DPRD Secara kelembagaan ikut terjun langsung ke tengah masyarakat lanjut Mahdi sudah dilakukan dan aksi nyata juga sudah dilakukan oleh sebagian anggota DPRD.

“Bicara teman-teman di lembaga mungkin lebih person to person pergerakan mereka lebih ke konstituen ditambah lagi pergerakan mereka lebih ke partai dan itu mereka sudah lakukan. Sekarang kita juga tengah melakukan penggalangan dana tapi kan penggalangan dana lebih ke peribadi, berapa nanti terkumpul mungkin bisa kita salurkan, nantinya lebih ke eksen ke masyarakat,” lanjut Mahdi.

Mahdi juga menyampaikan, dewan juga telah mendapatkan gambaran terkait anggaran penangana Covid 19 yang dialokasikan oleh Eksekutif.

“Hari ini ( Kamis 9/4/2020) kita mengikuti rapat dengan Eksekutif dan FKPD dan sudah mendapat gambarkan tekait angka anggaran penanganan Covid 19 ini, angka disampaikan sudah cukup pantastis tentunya dan itu juga akan kita akomodir ketika itu masuk di ranah APBDP, akan muncul dalam APBD P pemotongan anggaran disemua leading sektor, tidak tertutup kemungkinan itu di DPRD. Kalau kita bicara di DPRD ya kita sudah sempat menganggarkan untuk kenderaan unsur pimpinan DPR, kita minta itu digeser dulu lah itu sudah diangka Rp 2,2 Miliar banyak juga yang lain. Dibawah juga (Pemda-red) masih dikaji, kalau memang ada pemotongan anggaran di seketariat saya bilang tidak ada masalah kalau itu rill untuk penanganan Covid 19,” lanjut Mahdi.

Mahdi juga mengungkapkan peran dewan sebenarnya sudah luar biasa, pertama usulan anggota DPRD yang masuk dalam program Pokok Pikiran yang diusulkan masyarakat dan sudah disahkan terpaksa dibatalkan karena anggaranya dipotong untuk penanganan Covid.

“Peran dewan sebenaranya luar biasa, sebenarnya perlu di apreasiasi,pokir yang sebelumnya sudah tergambar yang mungkin sudah disampaikan ke masyarakat bahwa tahun ini dibangun itu dibangun, kenyatanya tidak. Ini balik ulang lagi diceritakan lagi karena kondisi yang terjadi. Kita di DPRD Ini lebih ke Sumbangan pemikiran apalagi nanti,ketika anggaran tergeser,itulah terjadi kerja DPRD yang sangat luar bias, karena apa pun bentuknya pergeseran anggaran harus ada persetujuan DPRD dan ini mekanismenya pada saat perubahan anggaran. Memang pergeseran anggaran bvoleh dilakukan Eksekutif melalui Perkada Sesuai dengan Inpres nomor 4 dan SE Mendargi nomor 1 tahun 2020 tapi perlu diingat, pengawasan di DPRD,” kata Mahdi. [Julkifli Sembiring]