Hj Riri Damayanti John Latief

PedomanBengkulu.com, Bengkulu – Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia (RI) menggunakan kesempatan dikajinya kembali substansi aturan-aturan yang terkandung di dalam draf Omnibus Law RUU Cipta Kerja.

Anggota DPD RI Hj Riri Damayanti John Latief memberikan apresiasi kepada pemerintah khususnya kepada Presiden Joko Widodo serta rekannya di DPR yang membuka ruang diskusi lebih luas dengan melibatkan semua stakeholder untuk semua klaster.

“Sejak awal sikap DPD tegas, jangan sampai aturan ini merugikan daerah atau mengutak-atik amanah reformasi yang memberikan kewenangan otonomi daerah kepada setiap provinsi dalam menjalankan tugasnya mensejahterakan rakyat,” kata Riri Damayanti, Rabu (29/4/2020).

Senator termuda Indonesia 2014-2019 itu menjelaskan, DPD telah menghimpun aspirasi-aspirasi terkait RUU Cipta Kerja. Terbaru, aspirasi didengar dari Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI).

“Intinya penolakan di masyarakat masih cukup banyak. Di Bengkulu sendiri ada pro dan kontra, mulai dari persoalan dikuranginya kewenangan daerah dalam mengatur soal upah hingga masalah pemutusan hubungan kerja,” ungkap Riri Damayanti.

Ketua Bidang Tenaga Kerja, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga BPD HIPMI Provinsi Bengkulu ini secara tegas meminta kepada presiden dan DPR agar menjamin tidak ada kepentingan lain dari Omnibus Law RUU Cipta Kerja selain untuk mensejahterakan dan membahagiakan rakyat Indonesia.

“Jangan nanti karena RUU ini buruh atau pekerja Indonesia malah menderita, sebagaimana banyak aspirasi yang mereka sampaikan dalam mimbar-mimbar dan media massa,” ujar Riri Damayanti.

Wakil Ketua Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Bengkulu ini menambahkan, pandemi Covid-19 telah memberikan dampak luar biasa terhadap kehidupan masyarakat, terutama untuk pekerja.

“Ini harus jadi perhatian bersama. Sebagai senator saya siap menampung dan menyuarakan solusi-solusi yang tepat agar nasib pekerja tidak lebih buruk di tengah pandemi Covid-19 saat ini,” demikian Riri Damayanti.

Untuk diketahui, Presiden Joko Widodo telah memutuskan menunda klaster ketenagakerjaan dalam Omnibus Law yang sebelumnya tengah dibahas DPR agar pemerintah bersama DPR memiliki waktu dan kesempatan untuk mendalami lagi substansi dari pasal-pasal yang terkait dan juga untuk mendapatkan masukan-masukan dari para pemangku kepentingan.

Keputusan presiden tersebut diharapkan membuat pasal-pasal yang terkandung di dalamnya kelak tidak membuat rakyat dan bangsa Indonesia menderita ketika regulasi tersebut diterapkan.

Sementara itu, berdasarkan RDPU Komite II DPD RI dengan agenda membahas RUU tentang Cipta Lapangan Kerja (RUU Ciptaker) dengan narasumber Untung Riyadi, Arnold Sihite, dan Bibit Gunawan.

Sedangkan hal-hal yang menjadi masukan narasumber dalam RDPU sebagai berikut:

1. Konfederasi SPSI mengapresiasi undangan RDPU oleh DPD RI karena sampai dengan saat ini DPR RI dan pemerintah belum memperhatikan SPSI.

2. Konfederasi SPSI mempunyai dua pandangan dalam pembentukan RUU Ciptaker yaitu terhadap proses dan terhadap konten.

3. Pandangan terhadap proses.Proses dilakukannya rancangan draft RUU Ciptaker sangat tidak sempurna dari sisi Good Corporate Governance (GCG) dan menimbulkan banyak pro-kontra dalam masyarakat. Idealnya proses ketenagakerjaan seharusnya bermuara dari materi RUU ini dibahas secara tripartit.

4. Pandangan terhadap konten, dimana dibagi dalam limaklaster ketenagakerjaan dalam RUU Ciptaker, yaitu Hubungan Kerja dan Waktu Kerja, Pengupahan, PHK dan Penghargaan Lainnya, Jaminan Kehilangan Pekerjaan dan Tenaga Kerja Asing (TKA).

5. Isu krusial dalam pengaturan TKA ini dalam RUU Ciptakerterdapat point atau pasal yang dihapus terkait dengan jenis-jenis pekerjaan yang sebelumnya dilarang, sekarang menjadi tidak dilarang, ini yang dikhawatirkan pekerja/buruh bahwa TKA pada akhirnya akan masuk ke dalam ruang lingkup jenis-jenis pekerjaan yang low skill. Ini perlu klarifikasi dan/atau penjelasan dari Pemerintah bahwa tujuan utama untuk menciptakan kemudahan investasi maupun dalam penciptaan lapangan kerja tidak terjawab dengan merevisi atau menghapus pasal-pasal terkait pengaturan TKA ini. Menurut pekerja/buruh, ketentuan yang sudah ada tidak menjadi beban atau menjadi faktor penentu kurangnya minat untuk melakukan investasi.

6. Isu utama dalam pengaturan Hubungan Kerja ini adalah terbukanya peluang untuk melakukan PKWT dengan sistem kontrak tanpa batas sehingga dalam jangka panjang akan menghapus atau meniadakan pekerja/buruh dengan status PKWT. Ini merupakan isu krusial yang sangat ditolak oleh pekerja/buruh karena tidak sesuai dengan jiwa atau nilai-nilai luhur bangsa Indonesia, akan menjadikan pekerja/buruh hanyalah merupakan obyek dari pembangunan. Selain itu, isu outsourcing akan mengemuka seiring dengan kuatnya pengaturan PKWT dimasa mendatang. Dunia usaha akan lebih tertarik menggunakan outsourcing dan ini akan membuat rapuh sendi-sendi hubungan kerja terutama pekerja/buruh dalam posisi yang semakin lemah. Kontrak akan menghapus sifat pekerja tetap sehingga kewajiban perusahaan membayar pesangon akan hilang.

7. Mengenai waktu kerja ini memang perlu pengaturan yang lebih fleksibel disesuaikan dengan perkembangan dunia usaha yang terus berubah seiring dengan impact dari revolusi industry 4.0. Namun, pekerja/buruh perlu mencermati dan membahas lebih clear jenis-jenis pekerjaan seperti apa yang dapat diterapkan dalam jam kerja yang fleksibel.

8. Tekait Sistem Pengupahan memang perlu ditinjau kembali, namun yang diusulkan dalam RUU Ciptaker terdapat banyak kontroversi sehingga menimbulkan penolakan yang cukup besar di kalangan pekerja/buruh. Perlu dilibatkan seluruh stakeholders pengupahan untuk merumuskan konsep pengupahan yang ideal, terutama melibatkan Dewan Pengupahan Nasional RI. Isu sistem pengupahan ini dikhawatirkan dalam proses penetapan upahnya hanya berjalan sepihak oleh pemerintah.

9. Konfigurasi RUU Ciptaker masih membutuhkan penjelasan lebih dalam apakah ingin menciptakan lapangan kerja atau menarik investasi yang besar. Dalam perumusan RUU ini perlu juga melihat bonus demografi dimana membutuhkan banyak sekali lapangan pekerjaan.

10. Naskah akademik yang dibuat oleh SPSI sampai dengan saat ini belum dapat dipertanggungjawabkan karena hanya membahas secara makro.

Tanggapan Anggota Komite II:

1. Terlalu besar kewenangan daerah yang diambil dalam RUU Ciptaker dan kewenangan pemerintah akan sentralistik.

2. Permasalahan pengupahan perlu didorong sampai dengan ke level Pemerintah Kabupaten/Kota.

3. Pandemi COVID-19 turut berpotensi meningkatkan PHK di seluruh daerah. Pemerintah harus hadir guna mengantisipasi permasalahan krisis sosial.

4. Provinsi Kalimantan Timur di sektor kelistrikan pernah bekerja sama dengan Tiongkok. Tiongkok tidak hanya mendatangkan tenaga ahlinya bahkan sampai ke buruh-buruhnya. Hal ini tentunya mengurangi kesempatan kerja khususnya di daerah.

5. Sering terjadi kesenjangan sosial di daerah dimana perusahaan banyak yang mendatangkan tenaga kerja dari luar daerah sedangkan tenaga kerja lokal hanya ditempatkan sebagai pekerja low skill sedangkan tenaga ahlinya didatangkan dari luar daerah.

6. Perlu diperhatikan kembali tujuan perumusan RUU Ciptaker ini apakah untuk kepentingan pemerintah pusat, pemerintah daerah, buruh, atau pihak-pihak tertentu.

7. DPD RI perlu bersinergi dan mengadakan pertemuan dengan pemerintah daerah, DPRD, dan masyarakat dalam membahas RUU Ciptaker di level daerah. Deregulasi kewenangan daerah harus menjadi concern DPD RI dalam menjalankan tupoksi sebagai keterwakilan daerah sehingga dalam perumusan RUU Ciptaker ini peran serta DPD RI dapat terlibat. Akan tetapi, materi dalam RUU Ciptaker tidak sesuai dengan aspek legal drafting seperti aspek yuridis. DPD RI menyarankan, baik kepada Pemerintah dan DPR RI, agar menarik kembali RUU Ciptaker. [Muhammad Qolbi]