Adagium ini dirasa tepat untuk menggambarkan keadaan dunia saat ini yang sedang dilanda virus yang mematikan yaitu Covid-19. Siapa yang tidak mengenal yang namanya “virus corona” atau Covid-19, yang akhir- akhir ini menjadi perbincangan hangat dikalangan masyarakat. Virus Corona atau Covid-19 adalah virus yang menyerang sistem pernapasan manusia. Diketahui virus yang berasal dari kota Wuhan, China ini dapat menyebabkan infeksi pernapasan mulai dari flu biasa hingga penyakit yang lebih parah seperti Middle East Respiratory Syndrome (MERS), dan Severe Acute Respiratory Syndreme (SARS).

Berdasarkan data terbaru yang dikumpulkan oleh Worldometers, (25/4/2020), total ada 2,831,513 kasus infeksi virus corona yang telah dilaporkan di seluruh dunia. Pada 2 Maret 2020 Indonesia secara resmi mengakui merebaknya Covid-19  dimana Presiden Jokowi mengumumkan 2 pasien pertama yang terkena Covid-19. Untuk di Indonesia sendiri saat ini kasus virus corona sudah mencapai 8.607 kasus. Kesehatan masyarakat adalah salah satu hak yang dijamin secara konstitusional. Dalam pasal 28 H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 mengatakan bahwa, “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”

Oleh karena itu Negara wajib menjamin kesehatan masyarakat sebagaimana yang telah diamanatkan dalam konstitusi, Undang-Undang Dasar 1945. Secara normatif, Indonesia telah meratifikasi Konvenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (Ekosob), menjadi UU Nomor 11 Tahun 2005. Dalam Pasal 12 Konvenan Hak Ekosob, salah satu ketentuannya juga menyatakan bahwa Negara harus melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk mengupayakan: Pencegahan, pengobatan, dan pengendalian segala penyakit menular, endemik, penyakit lainnya yang berhubungan dengan pekerjaan.

Dalam hal penanganan pandemi Covid-19 ini, adapun strategi dan upaya yang dapat dilakukan dalam menangani kasus ini yaitu dengan menggunakan instrument hukum berupa Undang Undang Kesehatan. Aturan itu menggariskan bahwa Pemerintah Pusat bersama Pemerintah Daerah harus menyelenggarakan bentuk pengendalian dan pencegahan penyakit menular. Pengendalian tersebut juga harus berbasis wilayah. Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, dalam situasi kedaruratan kesehatan terdapat beberapa mekanisme karantina. Level tertinggi adalah karantina wilayah dan pembatasan sosial berskala besar. Karantina wilayah sampai saat ini dikenal di media dengan istilah “lockdown” dan pembatasan sosial dengan “social distancing“.

Dengan pengaturan yang tegas, pembatasan sosial dapat lebih efektif karena memiliki ketentuan pidana. Dalam Bab XIII Pasal 93 Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan menggariskan bahwa orang yang tidak mematuhi atau menghalang-halangi penyelenggaraan kekarantinaan dipidana dengan pidana penjara paling lama satu tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100 juta. Tidak hanya itu upaya yang harus dilakukan dalam situasi darurat kesehatan saat ini yaitu mencegah terjadinya tindakan yang menimbun bahan pokok seperti beras, gula, dan alat kesehatan seperti masker, harus mendapat sanksi tegas. Dalam pasal 107 UU Perdagangan mengatakan bahwa Pelaku Usaha yang menyimpan Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau pidana denda paling banyak 50 miliar. Oleh karena itu, penegakkan hukum menjadi hal penting dalam penanggulangan wabah Covid-19.

Aditya Pratama, Mahasiswa Semester 4 Fakultas Hukum Universitas Bengkulu