PedomanBengkulu.com, Bengkulu – Pemerintah Kota (Pemkot) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kota Bengkulu menggelar rapat paripurna pembahasan LKPJ Walikota Bengkulu tahun anggaran 2019 secara virtual, pada Senin (11/05/2020).

Ditempatkan yang berbeda, Wakil Ketua I DPRD Kota Bengkulu, Marliadi menyampaikan, LKPJ tahun 2019 ini mempedomani untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan tugas rutin di lingkungan Pemerintah Daerah khususnya untuk memenuhi ketentuan Pasal 71 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014,

“Alhamdulillah kita baru saja melaksanakan rapat paripurna penyampaian LKPj yang dilakukan secara virtual sesuai arahan dan imbauan pemerintah pusat untuk menghindari kerumunan. Akan tetapi tidak mengurangi substansi daripada LKPj ini,” ungkap Walikota Bengkulu Helmi Hasan diwawancarai usai rapat paripurna di Balaikota.

Saat menyampaikan LKPj, Helmi menjelaskan bahwa Pemkot Bengkulu tahun 2019 sudah melaksanakan dua urusan.

“Yang pertama urusan wajib pelayanan dasar terdiri dari bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang pekerjaan umum, bidang perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, bidang ketentraman dan bidang sosial,” jelas Helmi Hasan.

Selanjutnya tambah Helmi, untuk urusan wajib bukan pelayanan dasar terdiri dari 16 bidang diantaranya seperti.

“Bidang tenaga kerja, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, bidang pangan, bidang lingkungan hidup, bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, bidang pengendalian penduduk dan KB, bidang perhubungan, bidang komunikasi dan informatika, bidang koperasi dan UKM, bidang penanaman modal, bidang kepemudaan dan olahraga, bidang statistik, bidang perpustakaan, bidang kebudayaan,” papar Helmi Hasan.

“Bidang kelautan dan perikanan, bidang pariwisata, bidang pertanian, bidang perdagangan dan bidang industri,” singkat Helmi.

Selain melaksanakan urusan-urusan tersebut pemkot juga telah melaksanakan kerjasama antar daerah.

“Baik kerjasama dengan pemerintah daerah lain maupun kerjasama dengan pihak ketiga/swasta dalam rangka meningkatkan keterpaduan dalam pengelolaan berbagai program kegiatan pembangunan daerah, efesiensi pemanfaatan dan pengembangan potensi yang saling keterkaitan serta adanya kebutuhan bersama sumber daya yang dimiliki,” pungkas Helmi.

Di tempat yang berbeda, Wakil Ketua I DPRD Kota Bengkulu, Marliadi menyampaikan, penyampaian LKPJ tahun 2019 ini merupakan amanat dan peraturan perundang-undangan Permendagri No 13 tahun 2006 pasal 298 ayat 1, yang menegaskan Kepala Daerah menyampaikan Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD, paling lambat 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir.

“Gubernur, Bupati, dan Walikota yang daerahnya ditetapkan status Kejadian Luar Biasa (KLB) COVlD-19, dapat menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepada DPRD dengan memanfaatkan sarana teleconference dan/atau video conference, dan waktu penyampaiannya diundur paling lambat tanggal 30 April2020.” tutup Marliadi.[Soprian]