Hj Riri Damayanti John Latief

PedomanBengkulu.com, Bengkulu – Presiden Jokowi meneken Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan yang berisi tentang perubahan iuran.

Anggota DPD RI Hj Riri Damayanti John Latief menilai kebijakan yang menjadi landasan naiknya iuran BPJS tersebut keliru ketika rakyat tengah terpuruk menghadapi himpitan ekonomi dan kecemasan terhadap virus corona (Covid-19).

“Hal ini tentu semakin memperpuruk keadaan masyarakat. Di tengah pandemi, seharusnya semua yang berkaitan dengan ekonomi masyarakat dipermudah, bukan dipersulit,” kata Riri Damayanti, Sabtu (16/5/2020).

Wakil Bendahara III Ikatan Keluarga Seluma, Manna, Kaur juga menyayangkan sikap para pemangku kebijakan terkait BPJS ini yang seakan-akan mengabaikan kajian KPK mengenai inefisiensi karena adanya pemborosan pada pembayaran rumah sakit yang tidak sesuai serta kecurangan di lapangan.

“Sangat nggak masuk akal. Ini krisis lagi di depan mata. Belum tahu kapan pulih. Kok malah bebannya diletakkan di pundak rakyat. Ekonomi rakyat lagi terpukul. Apa nggak kelihatan PHK dimana-mana, apa nggak dengar dimana-mana rakyat sedang mengeluh,” ujar Riri Damayanti dengan nada lirih.

Ketua Umum Pemuda Jang Pat Petulai ini meminta presiden dan seluruh pejabat tinggi negara lainnya tidak gegabah dalam mengeluarkan aturan dan kebijakan tanpa mendengar aspirasi rakyat dan aspirasi masyarakat di daerah-daerah.

“Saya tegaskan, kenaikkan iuran BPJS di tengah pandemi covid-19 adalah kebijakan yang tidak munguntungkan rakyat. Saya minta kebijakan ini dibatalkan,” demikian Riri Damayanti.

Sebagai tambahan informasi, banyak pihak menilai Perpres No.75/2019 yang menaikkan iuran BPJS Kesehatan telah melecehkan Mahkamah Agung sebagai lembaga tinggi negara karena telah memutuskan membatalkan Pasal 34 Ayat 1 dan 2 Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019, karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang (UU) Sistem Jaminan Sosial Nasional dan UU BPJS.

Di samping itu, sejak awal tahun 2020 hingga saat ini, kenaikan iuran BPJS itu dilakukan bersamaan dengan kenaikan tarif yang lain seperti tarif tol, tarif listrik 900 VA, dan cukai rokok. [Muhammad Qolbi]

Berikut Alur Iuran BPJS Kesehatan sebagaimana dilansir Kumparan.com:

Januari – Maret 2020 Menggunakan Perpres 75 Tahun 2019

  • Kelas I Rp 160.000
  • Kelas II Rp 110.000
  • Kelas III Rp 42.000

April – Juni 2020 kembali ke Perpres 82 Tahun 2018

  • Kelas I Rp 80.000
  • Kelas II Rp 51.000
  • Kelas III Rp 25.500

Juli 2020 – seterusnya

  • Kelas I Rp 150.000
  • Kelas II Rp 100.000
  • Kelas III Rp 42.000