PedomanBengkulu.com, Bengkulu — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memitigasi titik-titik rawan dugaan korupsi dalam penanganan Covid-19. KPK menyebut salah satunya terkait penyelenggaraan Bantuan Sosial (Bansos) sebagai jaring pengaman sosial. Maka dari itu KPK terus melakukan koordinasi dan pengawasan dalam penanganan Covid-19.

Jubir KPK Ipi Maryati saat dikonfirmasi, Selasa (19/5/2020) mengatakan, potensi kerawanan dalam penyelenggaraan Bansos baik oleh Pemerintah Pusat dan Daerah adalah terkait pendataan penerima, klarifikasi dan validasi data, belanja barang, distribusi bantuan, serta pengawasannya.

KPK sejak awal telah berkoordinasi dengan pusat yaitu ke Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Kementerian Sosial, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agama, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT), dan Kementerian Pendidikan terkait penggunaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Selain itu, KPK juga menerbitkan Surat Edaran nomor 11 tahun 2020 pada 21 April 2020 tentang penggunaan DTKS dan Data non-DTKS dalam pemberian Bantuan Sosial ke masyarakat, agar penyaluran Bansos tepat sasaran.

Dalam pelaksanaan, KPK masih menemukan kesemrawutan penyaluran Bansos. Masalah utamanya disebabkan belum adanya DTKS yang diperbaharui di sejumlah Daerah. Sesuai dengan SE, KPK mendorong penggunaan DTKS dijadikan sebagai rujukan awal pendataan di lapangan yang teknisnya dilakukan dengan melibatkan hingga ke satuan kerja terkecil di masyarakat, yaitu RT/RW untuk melakukan perluasan penerima manfaat (non-DTKS) dan pemadanan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan Dinas Dukcapil.

KPK juga mendorong keterbukaan data terkait penerima bantuan, realisasi anggaran dan belanja terkait bansos sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas. Selain itu, KPK meminta kementerian/lembaga/pemda agar menyediakan saluran pengaduan masyarakat terkait hal ini.

Dalam upaya pencegahan korupsi penanganan pandemi Covid-19, pada 2 April 2020 KPK telah membentuk tim pada Kedeputian Pencegahan yang bekerja mendampingi Gugus Tugas Percepatan Penanganan covid-19 baik di pusat maupun di Daerah. Empat titik rawan yang menjadi fokus area pendampingan adalah terkait Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ), refocusing dan realokasi anggaran Covid-19 pada APBN dan APBD, pengelolaan filantropi atau sumbangan pihak ketiga yang dikategorikan bukan gratifikasi, dan penyelenggaraan Bansos.

Di tingkat pusat, KPK melakukan pendampingan bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan Kementerian/Lembaga terkait.

Sedangkan, di tingkat Daerah, KPK melibatkan seluruh personel pada unit Koordinasi Wilayah (Korwil) Pencegahan KPK bersama-sama dengan BPKP Perwakilan dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) untuk mendampingi dan mengawasi 542 Pemerintah Daerah di Indonesia dalam penanganan Covid-19, termasuk di dalamnya penyaluran bansos maupun Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa.

Koordinasi dan pengawasan dilakukan KPK mengingat besarnya anggaran yang direalokasi pemerintah dalam penanganan

Di tingkat pusat, dari total Rp405,1 Triliun pada APBN 2020, sebesar Rp110 Triliun dialokasikan untuk jaring pengaman sosial.

“Sementara di daerah, hasil pengumpulan data yang dilakukan KPK bahwa akumulasi anggaran yang terkumpul dari seluruh Pemda mencapai Rp56,57 Triliun. Sebesar Rp25,3 Triliun dialokasikan untuk jaring pengaman sosial,” kata Ipi Maryati. [Anto]