Pedomanbengkulu.com, Rejang Lebong – Panitia Khusus (Pansus) Covid 19 DPRD Rejang, Jumat (22/5) malam sekitar pukul 21.00 WIB melakukan Sidak ke Posko Covid-19 di Perbatasan Curup-Kepahiang, RSUD Dua Jalur dan PSC. Sidak yang dipimpin Langsung Oleh Ketua Pansus M Ali ST didampingi Wakil ketua II DPRD Eddy Irawan HR, SP, anggota Pansus Hidayatullah, Putra Mas Wigoro, dan Lukman Efendi, ingin memastikan aktifitas penjagaan yang dilakukan diperbatasan termasuk melihat kondisi posko dan Insentif yang diperoleh petugas.

“Kita ingin melihat di perbatasan ini apakah dijaga nian apo idak, yang kedua kita ingin melihat kondisi petugas kita di lapangan dan memastikan apokah hak mereka berupa honor jangan sampai ado pemotongan dan penundaan pembayaran honor mereka ini karena petugas sudah bekerja,” kata Ali.

Ali juga menyampaaikan bahwa untuk petugas yang melakukan penjagaan diperbatasan ini dari Gugus Tugas Covid-19 sebesar Rp100 ribu per orang untuk 1 Shift penjagaan.

“Baik petugas dari satpol PP, Petugas perhubungan berdasarkan informasi yang kita terima dilapangan, masing masing mendapatkan honor Rp100 ribu per shift dan untuk tenaga kesehatan masing masing memperoleh honor sebesar Rp250 ribu. Untuk Satpol PP dan perhubungan ini honornya menjadi beban daerah dan petugas Kesehatan dari Sumber Bantuan Operasional Kesehatan (BOK). Nah khusus honor dari Anggaran daerah ini dari keterangan petugas dilapangan untuk bulan Mei belum dibayarkan sedangkan tenaga medis dari pertemuan kita dengan dinas Kesehatan mereka lagi mempersiapkan data untuk pengajuan dan kita juga sudah minta agar dinkes juga mengajukan honor dari daerah,” kata Ali.

Ditambahkan Ali, pihak Pansus sendiri meminta agar Gugus Tugas Covid-19 Segera merealisasikan hak-hak petugas yang melakukan penjagaan dan pembayaran Honor tersebut harus sesuai dengan yang telah ditetapkan.

“Petugas ini sudah bekerja, hak-hak mereka jangan sampai ditunda-tunda dan tidak boleh ada Potongan. Mereka ini sudah berdarah-darah di lapangan dan ada pihak yang memanfaatkan kesempatan ini melakukan pemotongan. Istilah kita ada yang berdarah-darah dan ada yang memanfaatkan situasi mengambil keuntungan,” kata Ali.

Pansus Covid-19 juga dalam sidak tersebut masih menemukan kondisi posko yang tidak representatif untuk petugas, seperti masih belum adanya WC umum. Dikatakan Ali, kondisi tidak adanya WC tersebut sudah berlangsung sejak awal dibukanya posko dan Pihak Dewan Sendiri sudah meminta pemda menyediakan WC tersebut.

“Kita sudah melihat kondisi ini dari awal pembukaan posko, dan sudah kita minta agar segera disiapkan namun nyatanya sampai sekrang belum juga ada padaha ini sangat dibutuhkan. Seharusnya kondisi ini tidak terjadi karena Bupati Sendiri sudah meninjual langsung ke Lokasi begitu juga Anggota DPRD Dari provinsi,” ujar Ali.

Terpisah dikonfirmasi di Posko Covid-19 Merigi, Kepala Bidang Ketertiban Umum Satpol PP RL Samsul bahri menyampaikan untuk satpol PP sendiri setiap harinya melakukan penjagaan dengan menugaskan 2 orang setiap Shift dan untuk 1 hari ditetapkan 2 Shift dengan jam kerja selama 12 Jam. Satpol PP juga melakukan penjagaan di Wisma Kaba, BLKM dan juga melaksanakan Patroli. Sedangkan petugas dari dinas Perhubungan menempatatkan sebanyak 12 orang personil perhari. Untuk personil petugas medis dalam 1 hari sebanyak 15 orang. [Julkifli Sembiring]