Implementasi fungsi legislasi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kembali menuai kontroversi. Di tengah penanganan wabah corona yang sedang gencarnya dilakukan, Rancangan Undang-undang Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Mahakamah Konstitusi (RUU MK) turut menjadi sorotan dan kritikan.

Ditulis oleh Zelig Ilham Hamka

RUU MK yang diajukan oleh Ketua Badan Legislasi DPR di luar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas tahunan ini, banyak menimbulkan pertanyaan publik. Alih-alih menyelesaikan permasalahan dalam pelaksanaan kewenangan MK sebagai the guardian of constitution, DPR justru hanya memfokuskan perubahan pada masa jabatan dan usia hakim konstitusi belaka. Hal tersebut secara jelas menciderai semangat untuk membenahi MK, mengingat ada permasalahan yang harus segera diselesaikan melalui perubahan regulasi yaitu ketidaktaatan pada putusan MK yang masih saja terjadi hingga hari ini.

Fenomena pemuatan kembali norma yang telah dibatalkan MK dalam suatu UU kembali mencuat dalam pembahasan RUU Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Draft RUU tersebut kembali memuat norma ‘penghinaan presiden’ yang sebelumnya diatur dalam Pasal 134, 136 dan 137 KUHP dan telah dibatalkan oleh MK melalui putusan Nomor 69/PUU-X/2012.

Menelisik lebih jauh, pemuatan kembali norma yang telah dibatalkan MK telah terjadi dalam beberapa UU di Indonesia. Pertama, norma dalam Pasal 173 ayat (3) UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Pemilu) yang mengatur tentang verifikasi partai politik, norma ini pernah dimuat dalam Pasal 8 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD dan telah dibatalkan MK melalui putusan Nomor 52/PUU-X/2012.

Kedua, norma dalam Pasal 40 ayat (3) UU Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang mengatur tentang hak partai politik atau gabungan partai politik dalam mengusulkan pasangan calon, norma ini pernah dimuat dalam Pasal 59 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan telah dibatalkan MK melalui putusan Nomor 005/PUU-III/2005.

Ketiga, norma dalam Pasal 23 ayat (2) UU Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (PPP) dan norma dalam Pasal 276 ayat (1), Pasal 7 huruf c, Pasal 277 ayat (1), Pasal 164 ayat (5), Pasal 165 ayat (1) dan (2) UU Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3), Pasal-pasal dalam kedua UU tersebut mereduksi kewenangan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) dalam perencanaan pembentukan UU, norma ini pernah dimuat dalam Pasal 23 ayat (2), Pasal 43 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011 Tentang PPP (sebelum perubahan) dan Pasal 146 ayat (1), Pasal 143 ayat (5), Pasal 144 UU Nomor 27 Tahun 2009 Tentang MD3 (sebelum perubahan), yang mana telah dibatalkan MK melalui putusan Nomor 92/PUU-X/2012.

Beberapa pasal dalam tiga UU tersebut secara jelas menunjukkan ketidaktaatan lembaga pembentuk UU (DPR bersama Presiden) terhadap putusan MK. Fakta empiris yang ada sangat bertentangan dengan kewenangan konstitusional MK, yaitu mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji UU terhadap UUD, amanat konstitusi itu pun ditegaskan dalam penjelasan Pasal 10 ayat (1) UU MK yang menyatakan bahwa putusan MK tidak hanya final, namun mengikat dalam pelaksanaannya (final and binding).

Secara khusus merujuk pada ketentuan dalam pembentukan UU di Indonesia yang tertuang dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dalam UU Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (PPP), Pemuatan kembali norma yang telah dibatalkan MK tidaklah dapat dilakukan. Pasal 10 ayat (1) butir d UU a quo menyebutkan bahwa materi muatan yang harus diatur dengan UU adalah tindak lanjut putusan MK, dan di ayat (2) menegaskan bahwa tindak lanjut putusan MK sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d dilakukan oleh DPR atau Presiden. Lebih lanjut lagi, Pasal 23 ayat (1) butir b memberikan ruang untuk pelaksanaan putusan MK di dalam Prolegnas daftar kumulatif terbuka.

Ketentuan dalam UU PPP tersebut pada dasarnya menerangkan bahwa, putusan MK dalam mengadili suatu UU haruslah ditindak lanjuti oleh lembaga pembentuk UU, hal ini sejalan dengan perintah Pasal 59 ayat (2) UU MK yang menyebutkan, jika memerlukan perubahan terhadap UU yang telah diuji, maka DPR atau Presiden segera menindaklanjuti putusan MK tersebut. Logika hukumnya, ketika Putusan MK ditindak lanjuti dengan benar maka pemuatan kembali norma yang telah dibatalkan oleh MK tidak akan terjadi.

Selain dari pada itu, pemuatan kembali norma yang telah dibatalkan oleh MK juga akan menimbulkan permasalahan baru yang tidak terhindarkan. Secara yuridis akan terjadinya masalah kepastian hukum, ketika MK membatalkan suatu norma UU namun oleh pembentuk UU norma tersebut dimuat kembali, maka terbuka kemungkinan UU itu akan diuji kembali ke MK. Masalah ini pun telah terjadi dalam perundang-undangan di Indonesia, norma dalam dua UU yang telah disebutkan di awal, yaitu Norma Pasal 173 ayat (3) UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu yang memuat kembali norma yang telah dibatalkan MK sebelumnya, pada akhirnya kembali dibatalkan oleh MK melalui Putusan MK Nomor 53/PUU-XV/2017, dan Norma dalam UU Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MD3 yang mereduksi kewenanangan DPD RI pun kembali dibatalkan oleh MK melalui Putusan Nomor 79/PUU-XII/2014.

Melihat realitas hukum tersebut, maka persoalannya bukan hanya masalah kepastian hukum, namun juga merupakan hal yang sia-sia, mengingat besarnya energi dan anggaran yang dikeluarkan dalam pembentukan atau perubahan suatu UU.

Permasalahan lainnya yang akan ditimbulkan adalah, merendahkan konstitusi dan lembaga pengawal konstitusi. Salah satu wujud nyata dalam menjaga wibawa lembaga peradilan adalah dengan menghormati dan menjalankan setiap keputusannya. Ketidaktaatan lembaga pembentuk UU melalui pemuatan kembali norma yang telah dibatalkan oleh MK merupakan budaya hukum keliru yang dipertontonkan secara langsung oleh penyelenggara negara kepada masyarakatnya.

Berdasar pada uraian di atas, maka tepat kiranya bahwa wacana revisi UU MK yang telah dituangkan dalam RUU MK tidak hanya merubah hal-hal formal mengenai hakim MK semata, namun momentum perubahan harus pula dimanfaatkan untuk menyelesaikan permasalahan pemuatan kembali norma yang telah dibatalkan oleh MK. Hal ini sangat dipandang perlu mengingat permasalahan ini masih terjadi hingga hari ini. Ada ketentuan yang dapat dimasukkan dalam perubahan UU MK sebagai problem solver, yaitu menambahkan penjelasan konkrit pada Pasal 10 ayat (1) MK mengenai ketentuan mengikat dari putusan MK, dengan memberikan tambahan bahwa norma yang telah di batalkan oleh MK mengikat lembaga pembentuk UU dan tidak dapat untuk dimuat kembali.