Oleh: Ummu Shiddiq (Praktisi Pendidikan Kota Bengkulu)

Bulan berganti, namun wabah ini belum usai dan semakin hari korban semakin meningkat. Alangkah pedihnya hidup di negara kapitalis, tanggungan hidup susah ditengah pandemi, dihimpit lagi dengan biaya tes covid-19 yang membuat merana.

Di berbagai tempat saat ini akrab dilakukannya tes corona. Baik rapid test maupun swab test. masalah “biaya” sudah tentu menguras dompet. Adapun biaya untuk menjalani rapid test itu sendiri mulai dari Rp200.000 hingga Rp500.000, sementara untuk swab test (alat PCR) antara Rp1,5 juta hingga Rp2,5 juta, belum termasuk biaya-biaya lain. Masa berlaku rapid test hanya tiga hari, dan swab test tujuh hari.

Setelah itu, hasil tes sudah tidak berlaku dan harus tes ulang. Beberapa hari yang lalu, kita dihidangkan oleh pemberitaan tentang kepiluan yang menimpa seorang ibu di Makassar, Sulawesi Selatan yang “terpaksa” harus menerima kenyataan akan kehilangan bayi yang dikandungnya setelah tidak mampu membayar biaya swab test sebesar Rp2,4 juta. Padahal kondisinya saat itu membutuhkan tindakan cepat untuk dilakukan operasi kehamilan. Penyebabnya adalah karena tindakan operasi kelahiran yang telat akibat dia harus menjalani proses pemeriksaan Covid-19.

“Ibu Ervina ditolak tiga rumah sakit karena biaya rapid dan swab testnya tidak ada yang menanggung. Sehingga di RS terakhir, anak dalam kandungannya meninggal,” kata pendamping Ervina dan juga aktivis perempuan, Alita Karen, Rabu (17/6), dilansir dari BBC.

Pengamat kebijakan publik mendorong pemerintah untuk menggratiskan biaya tes virus corona. Kalau pun tidak memungkinkan, pemerintah dinilai perlu melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap harga tes Covid-19 sehingga terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.

Asosiasi Rumah Sakit Swasta menjelaskan bahwa adanya biaya tes virus corona karena pihak RS harus membeli alat uji dan reagent sendiri, dan juga membayar tenaga kesehatan yang terlibat dalam uji tersebut.

Tidak hanya itu, tes Corona juga dilakukan di transportasi umum baik udara maupun laut. sepertu dilansir LINE TODAY yaitu Kewajiban melakukan tes virus Corona (Covid-19) bagi penumpang pesawat udara dan kapal laut dinilai berlebihan dan tidak beralasan, bahkan membebani masyarakat. Anggota DPR periode 2014-2019, Bambang Haryo Soekartono mengatakan, selain membebani biaya dan menyita waktu, juga tidak menjamin penumpang tersebut bebas dari Covid-19 saat menggunakan sarana dan prasarana transportasi.Karena sebelum menggunakan transportasi pesawat dan kapal laut, mereka harus melewati transportasi lanjutan.

Selain itu, sebelum dan sesudahnya juga harus melewati infrastruktur terminal serta sumber daya manusia (SDM) yang tidak berstandarisasi bebas Covid-19 yang terbaru. “SDM mereka tidak dites setiap 3-7 hari seperti yang diterapkan kepada calon penumpang yang harus berstandarisasi bebas Covid-19 dengan lama waktu pemeriksaan antara 3-7 hari,” ujar Bambang Haryo dalam keterangan tertulis, Jumat (12/6/2020).

Berdasarkan Surat Edaran Gugus Tugas (SEGT) Nomor 7 Tahun 2020, salah satu persyaratan calon penumpang transportasi umum, baik laut dan udara untuk perjalanan harus tes PCR dengan hasil negatif yang berlaku tujuh hari dan rapid test yang berlaku tiga hari pada saat keberangkatan.

Dia menilai, SEGT Nomor 7 Tahun 2020 akan bias dan tidak efektif bila semua petugas yang ada di pelabuhan laut maupun udara, termasuk regulator yang ada di dalamnya serta kru, petugas tenant, Kementerian Kesehatan dan petugas keamanan di terminal, tidak melaksanakan tes PCR setiap 3-7 hari, dan menstandarkan bebas Covid-19 bagi terminal dengan mendapatkan sertifikasi maksimal setiap tujuh hari sekali.

“Maka SEGT Nomor 7 Tahun 2020 yang diberlakukan untuk penumpang menjadi tidak ada manfaat. Karena calon penumpang moda transportasi akan berinteraksi dengan sumber daya manusia dan infrastruktur terminal tersebut,” tuturnya, dilansir dari today.line.me.

Maka hal yang wajar dalam negara kapitalis tidak ada pemberian jaminan apa pun pada rakyatnya. Rakyat dibiarkan memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Karena tugas dan fungsi negara hanya sebagai wasit bagi rakyatnya. Negara baru bertindak jika ada masalah. Jaminan diberikan sebagai bentuk tambal sulam dari kebobrokan sistem kapitalisme. Di sisi lain, negara juga hanya berperan sebagai regulator, yang mengatur agar terjadi keselarasan antara kepentingan rakyat dan kepentingan pengusaha. Rakyat dibiarkan secara mandiri mengurus seluruh urusannya.

Rakyat harus menanggung mahalnya biaya tes corona, melonjaknya harga pangan, mencekiknya tarif dasar listrik, menjamurnya pengangguran, juga ekonomi yang semakin sulit akibat dampak PSBB.

Betapa menyedihkan kondisi rakyat dalam naungan negara kapitalis. Sementara dalam Islam, Kepala Negara (Khalifah) menjalankan hukum Allah atas rakyat dan bertanggung jawab langsung kepada Allah atas kepemimpinannya. Bila Khalifah tidak menjalankan hukum Allah, ia layak diberhentikan kapan pun, tanpa menunggu periode tertentu. Dan sebaliknya, selama ia menjalankan perintah Allah maka tak ada alasan untuk memberhentikannya. Sebagaimana yang terjadi pada Umar bin Abdul Aziz, saat dibaiat sebagai Khalifah kaum muslimin, justru menangis merasakan beratnya beban yang harus ia pertanggungjawabkan di hadapan Allah.
Hal itu tercermin dari surat yang ditulisnya kepada para pejabat di bawahnya: “…dengan segala yang diujikan ini, aku sangat takut akan datangnya penghisaban yang sulit dan pertanyaan yang susah, kecuali apa yang dimaafkan Allah SWT…” (Syeikh Muhammad Khudari Bek, Negara Khilafah, PTI 2013 h.290).

Rasulullah Shallallahu’alaihi wasallam bersabda;
“Imam (Khalifah) adalah raa’iin (pengurus rakyat) dan ia bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya.” (HR. Bukhari)

Begitu jelas apa yang disabdakan Rasul, bahwa para Khalifah sebagai pemimpin yang diserahi wewenang untuk kemaslahatan rakyat akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Swt kelak pada hari kiamat, apakah mereka telah mengurusnya dengan baik atau tidak. Raa’iin bermakna penjaga yang diberi amanah atas bawahannya.

Lalu, tidakkah para pemimpin di negeri muslim ini khawatir akan hari kembali? Yakni hari di mana pemimpinlah yang pertama kali dihisab Allah untuk mempertanggungjawabkan segala kepemimpinannya.

Mari kita rapatkan barisan, kuatkan persaudaraan untuk memperjuangkan Islam agar segera tegak di muka bumi ini dalam naungan manisnya keimanan serta bahagia dalam kepemimpinan yang menawan. Wallahualam.