Pedomanbengkulu.com, Rejang Lebong- Hearing pada Sabtu (06/06/2020) siang, antara Tim Pansus Covid-19 DPRD Rejang Lebong dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi diwarnai komentar pedas dari Pansus. Hal ini karena Bantuan yang diberikan kepada masyarakat di wilayah Lembak sangat minim dibanding daerah lain nampaknya menarik jika dibedah secara khusus.

Dari anggaran yang diusulkan sebesar Rp2,6 miliar ke Gugus Tugas Covid-19, Disnakertrans baru menerima alokasi sebesar Rp2,55 miliar, untuk menyediakan bantuan sembako sebanyak 17 ribu paket sembako senilai Rp150 ribu yang berbentuk 10kg beras, 2 liter minyak goreng, dan 1 kg gula pasir.

“Kalau 17 ribu paket sembako, kita 15 kecamatan ini bisa lebih dari seribu paket sembako per kecamatan, jika dibagikan dengan pertimbangan pemerataan. Mungkin, dengan jumlah penduduk yang lebih besar, akan semakin banyak pula pekerja yang terdampak covid. Tapi kalau bantuan khusus 7 kecamatan lembak cuma 181 paket, dari 17 ribu paket sembako. Itu tidak ada pemerataan, seolah dianak tirikan,” ujar Destiansyah selaku Anggota Pansus Covid-19, yang juga merupakan anggota fraksi PDIP dari Dapil III wilayah Lembak itu.

Destiansyah memberikan gambaran, apabila bicara masalah terdampak Covid-19, semua orang merasakan dampak Covid. Apabila merujuk pada pekerja sektor non formal terdampak covid-19, bukan hanya 8 kecamatan seputaran curup saja yang menjadi prioritas, di 7 kecamatan di wilayah Lembak juga banyak pekerja sektor non formal terdampak Covid. sehingga perlu adanya pemerataan.

Berikut jumlah bantuan sembako yang disalurkan Disnakertrans untuk pekerja sektor non formal.
– Curup = 3.103
– Curup Tengah = 3915
– Curup Utara = 2334
– Curup Selatan = 1854
– Curup Timur = 1826
– Bermani Ulu = 272
– Bermani Ulu Raya = 515
– Selupu Rejang = 327
– Sindang Kelingi = 55
– Sindang Dataran = 29
– Binduriang = 12
– Sindang Beliti Ilir = 10
– Sindang Beliti Ulu = 26
– Kota Padang = 19
– Padang Ulak Tanding = 25

“Melihat dari peta indikator, ketahanan pangan, sosial, dan ekonomi. Masih sangat banyak masyarakat di wilayah Lembak yang layak mendapatkan bantuan tersebut. Coba bayangkan, penerima bantuan di 7 Kecamatan Lembak digabungkan, masih kalah dengan penerima terkecil di satu kecamatan seputaran Curup. Mungkin sama dengan satu kelurahan di Curup ini,” tegasnya.

Menurutnya, Pekerja sektor non formal tak hanya berkutat di wilayah seputaran kota Curup. Seperti tukang ojek, pedagang, kantin sekolahan, semuanya itu juga ada di wilayah Lembak.

“Bukan hanya di wilayah Curup, di wilayah Lembak itu, tukang ojek, pedagang di kalangan juga ada, mereka juga terdampak. Di Lembak itu sekolah juga ada, pedagang kantinnya juga ada, mereka juga terdampak, bukan hanya di Curup. Perlu adanya pendataan, perlu dinas terkait turun kelapangan. Jangan hanya menunggu dikantor saja,” pungkasnya.

Menyambung hal tersebut, Hidayatullah yang juga merupakan Anggota Pansus Covid-19 menilai, jika Pemerintah Daerah belum siap, Dinas terkait juga belum siap untuk menyalurkan bantuan, seolah terburu-buru dan dipaksakan.

“Pemerintah dan Dinas terkesan belum siap memberikan bantuan sembako untuk masyarakat. Terkesan terburu-buru dan dipaksakan. Kenapa saya bilang begitu, karena kejar target harus disalurkan sebelum lebaran. Ditambah lagi temuan dilapangan, ada 3 penerima dalam satu keluarga. Ini yang sangat disayangkan pak,” terang Hidayatullah.

Tak berhenti sampai disitu, Tim Pansus juga menyoroti dipasangnya stiker himbauan Covid-19 bergambar Bupati Rejang Lebong dikarung beras berukuran 10 kg, dengan merek beras kita. Hal tersebut langsung dijawab Kadis Nakertrans, Syahfawi.

“Siap pak, itu pak Bupati yang minta. Saya jujur pak, saya hanya menjalankan perintah pimpinan, itu memang perintah beliau pak. Anggaran pembuatan stiker itu, masuk dalam RKB yang Rp50 juta, yang belum disetujui itu pak, masih bon,” tandasnya.

Sambung Destiansyah, Parahnya lagi, pada link Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia, untuk pekerja terdampak Covid-19 di Rejang Lebong, Kecamatan Binduriang dan Sindang Dataran masih nol, artinya tak ada pekerja terdampak Covid-19.

“Merujuk dengan data Link Kementerian Tenaga Kerja, untuk program kartu prakerja, yang datanya melalui Disnakertrans menunjukkan, kalau pekerja terdampak Covid yang layak mendapat program pra kerja di Binduriang dan Sindang Dataran masih nol. Hal itu disebabkan minimnya informasi dari Disnakertrans ke masyarakat,” tutup Destiansyah. [Julkifli Sembiring]