IST/Gedung Rumah Sakit M Yunus

PedomanBengkulu.com, Bengkulu – Jatuh tertimpa tangga, begitulah perumpamaan wanita berusia (60) warga Kelurahan Rawa Makmur Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu, yang sebelumnya berstatus Pasien Dalam Pantauan (PDP) Corona Virus (Covid-19).

Setelah sempat diisolasi selama lima hari di Rumah sakit M Yunus (RSMY) oleh petugas karena hasil pemeriksaan melalui rapid test pertama menunjukkan hasil reaktif.

Kesedihan ini diungkapkan oleh anak dari Pasien Efran, bahwa orang tua nya sebelumnya mengidap penyakit gula dan kondisi nya sempat sangat memburuk.

“Orang tua saya ada riwayat gula dan drop kesehatannya, lalu kami bawalah ke RS, setelah dilakukan rapid tes oleh tim medis salah satu RS swasta lalu dinyatakan reaktif dan kemudian di rujuklah ke RSMY, lalu dilakukan penanganan covid-19 oleh petugas medis, dan dirawat di ruangan isolasi Fatmawati selama lima hari,” jelas Efran.

Lalu, sambung Efran, dilakukan tes ulang dan hasilnya menunjukkan negatif dan orang tua saya diizinkan untuk pulang. Tapi ketika kami ingin membawa orang tua kami pulang, kami sekeluarga terkejut, karena harus membayar biaya perawatan selama lima hari sebesar Rp6.700.000 lebih,” kata Efran.

Menurut Efran, yang sehari-hari bekerja serabutan ini kenapa orang tuanya dirawat bersama pasien covid-19 yang lain, dan kami tambah bingung.

“Keluarga kami bingung, kalau harus membayar pakai apa dengan nominal sebesar itu, sedangkan keluarga kami kerjanya hanya serabutan, jangan membayar uang selama perawatan, makan saja susah, kenapa orang tua kami di isolasi bersama pasien yang diduga terpapar Covid-19,” katanya.

Mendengar kabar tersebut Wakil Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu, Dempo Xler menyayangkan atas adanya biaya isolasi di RSMY Bengkulu untuk pasien yang dinyatakan reaktif covid-19.

“Nanti kami dari komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu akan memanggil pihak RS. Kenapa ini bisa terjadi dan apa masalahnya, kenapa harus dibebankan kepada pasien,” terang Dempo.

Komisi IV akan memberikan peringatan keras atas hal tersebut. Karena menurutnya, isolasi pasien reaktif covid-19 masih ditanggung oleh pemerintah. Mengingat anggaran untuk penanganan dampak covid-19 Provinsi Bengkulu sudah teranggarkan sebesar Rp30,8 miliar.

“Kita akan tegur dan memberikan peringatan keras terhadap pihak RS,” singkat Dempo.

Komisi IV yang juga membidangi kesehatan, pendidikan itu akan mengevaluasi anggaran yang ada di RSMY Bengkulu melalui dana BLUD.

“Anggarannya juga akan kita evaluasi,” beber Dempo.

Menurut Dempo hal ini tidak akan terjadi jika pemprov tegas menjalankan aturan. Artinya, Gubernur harus melihat masalah ini.

“Ini prestasi bapak gubernur rohidin sebagai gubernur terbaik se-asia. Ini fakta nyata kalau pak Rohidin ini tidak mampu secara manajemen dan leadhersip dalam menata birokrasi dan tidak punya kemampuan menggerakan pemerintahan dalam pelayanan kepada rakyat,” ujar Dempo.

Sudah banyak kejadian pelayanan di RSMY yang membuat masyarakat kesulitan. Seperti beberapa waktu yang lalu menelantarkan pasien hingga sampi meninggal dunia, sekarang ada lagi.

“Baru kemarin kita dihebohkan semua publik ada warga bawa anaknya yang meninggal dari RSMY ke desanya masukan tas menggunakan travel karena tarif ambulance sangat mahal,” tuturnya.

Pelayanan publik, menurut Dempo menjadi prioritas untuk masyarakat. Gubernur harus mampun menjalankan perannya.

“Pelayanan publik di bidang kesehatan itu jelas tujuannya, bukan tujuannya uang. Karena RS itu baik gaji maupun obat dan kebutuhan lain sudah di anggarkan oleh APBD kalau kurang ya sampaikan, biar DPRD setujui penambahannya,” ungkap Dempo dengan dialek Bengkulu.

Politisi PAN ini menegaskan, soal pelayanan masyarakat, apalagi soal kesehatan jangan dijadikan ajang permainan, atau mencari keuntungan semata.

“Ini soal nyawa, nanti soal membangun tapi nyawa ini mesti hal utama yang diselamatkan. Untuk apa membangun kalau nyawa rakyat tak terlindungi. Semoga Allah mengampuni dosa kita para pengambil kebijakan dan ke depan tidak terjadi kembali,” tandas Dempo.

Hingga berita ini diterbitkan, Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah setelah dihubungi belum memberikan tanggapan, mengenai pasien PDP tersebut. [Soprian Ardianto]