Direktur Utama PD Bimex, Frentindo

PedomanBengkulu.com, Bengkulu – Perihal rencana perubahan status badan hukum Perusahaan Daerah (PD). Bimex menjadi Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda), Direktur Utama PD Bimex, Frentindo, mengatakan bahwa hal tersebut untuk menghadapi persaingan usaha dan kesiapan berusaha ke depan.

Dikatakan Ir Frentindo, pihaknya dari direksi BUMD Bimex sangat mengapresiasi dengan apa yang sudah dilakukan kawan-kawan di legislatif, yang menginginkan bahwa PD. Bimex ini menjadi Perseroda.

“Dengan apapun masukan yang sudah mereka berikan, ini merupakan evaluasi kita ke depan agar lebih baik lagi,” ucapnya, di ruang kerja, Selasa (16/6/2020)

Berikutnya, sambung dia, apa yang ditanggapkan kepada Bimex secara badan usaha, itu untuk menghadapi persaingan atau kesiapan berusaha ke depan.

“Jadi di dalam Perpres Nomor 54 tahun 2017, bahwa badan usaha milik daerah itu cuma ada dua bentuk, yang pertama Perumda itu bergerak di dalam bidang publik, kedua Perseroda yang mana pada intinya Perseroda ini diwajibkan mengejar deviden, laba yang nantinya akan memberikan PAD kepada daerah,” jelasnya.

Jadi, terang Frentindo, dengan doktrin seperti di Perpres 54 dan Perda yang kemarin disahkan oleh DPRD Provinsi itu, Perda Nomor 1 tahun 2020 juga mengamanatkan hal yang sama.

“Berarti cuma dua badan usaha. Dengan apa yang ada di dalam Perda dan Perpres tersebut jelas bahwa ketika Bimex ini menjadi Perseroda, tidak perlu dipertanyakan lagi masalah apa yang harus diberikan Bimex. Karena, di situ sudah jelas kita wajib mencari deviden dan keuntungan. Ketika deviden dan keuntungan ini ada, ini akan memberikan sumbangsih kepada daerah,” ujarnya.

Selanjutnya, ketika Bimex ini berstatus PD maka Bimex tidak akan bisa untuk bergerak kemana-mana.

“Artinya PD sekarang sudah tidak ada aturan yang menaungi bahwa PD itu bisa. Cuma dia harus ditingkatkan, satu-satunya jalan memang harus ditingkatkan status menjadi Perseroda. Dari situ, mulai kita bisa mengurus. Karena, kita kalau berdasarkan PP Nomor 24 tahun 2018 Pasal 1 angka 12 itu, menyatakan bahwa perusahaan tersebut wajib memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB),” terangnya.

Frentindo menyebut, syarat mendapatkan NIB itu perusahaan harus memiliki akta notaris yang terdaftar di Kemenkumham, untuk segera mendapatkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indobesia (KBLI) ke OSS. Dari OSS inilah ketemu NIB nya itu.

“Sekarang, BUMD Bimex ini tidak bisa melakukan itu, karena ketika BUMD Bimex mau melakukan ke KLBU, sudah mentok duluan. Karena kita tidak punya akta pendirian. Karena BUMD Bimex ini ada Perda dan SK direksi. Jadi tidak ada akta pendirian atau akta notarisnya,” sampai Dirut.

Dia menambahkan, sedangkan syarat badan usaha sekarang wajib memiliki akta notaris dan terdaftar di Kemenkumham.

“Jadi kalau pun sekarang Bimex dengan status PD harus stagnan, ya itu konsekuensi ketika Bimex tidak bisa disahkan menjadi Perseroda,” tuturnya.

“Tapi saya punya keyakinan, dengan pemahaman-pemahaman kawan-kawan di legislatif mereka akan mempertimbangkan hal ini dan syukur Alhamdulillah pandangan mereka positif semua kemarin. Dari 8 fraksi itu, kedelapan itu semua positif dan memberikan wejangan, dan hasrat untuk menjadikan Bimex ini lebih besar,” pungkas Frentindo. [Soprian Ardianto]