Hj Riri Damayanti John Latief

PedomanBengkulu.com, Bengkulu – Masyarakat tetap diminta untuk hidup aman dengan mendapatkan berbagai bantuan dan produktif di tengah pandemi Covid-19. Untuk itu pemerintah memberikan perhatian terhadap penerapan new normal di sektor perdagangan dengan dibukanya aktifitas jual beli dengan memperhatikan protokol kesehatan secara ketat.

Guna memastikan hal tersebut berjalan dengan baik, Komite II DPD RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) melalui Virtual Meeting dengan Kementerian Perdagangan (Kemendag) RI, Senin (29/6/2020).

“Beberapa langkah positif yang dilakukan Kemendag patut diapresiasi. Tapi DPD menyarankan agar perdagangan di era pandemi ini harus mengedepankan kemandirian ekonomi. Masyarakat butuh bantuan bibit sapi dan bibit-bibit lainnya untuk membangun ketahanan pangan ketimbang bantuan pakan dan pangan impor,” kata Riri Damayanti.

Ketua Bidang Tenaga Kerja, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga BPD HIPMI Provinsi Bengkulu ini menjelaskan, kegiatan perdagangan ekspor-impor sempat lesu di masa pandemi.

“Kebijakan lockdown membuat ekonomi dunia lesu sejenak. Rupiah bahkan sempat anjlok. PHK dimana-mana. Jadi new normal ini memang harus diambil dengan menerapkan kesehatan pencegahan penyebaran Covid-19 secara serius,” ungkap Riri Damayanti.

Anggota Kaukus Perempuan Parlemen RI ini meminta kepada Kemendag RI benar-benar mengawasi penyalurkan beras medium ke pasar-pasar dengan tujuan untuk menjaga ketersediaan dan stabilitas harga melalui program Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga (KPSH) Beras Medium hingga 31 Desember 2020.

“Mudah-mudahan ekonomi Indonesia, termasuk di daerah-daerah, bisa kembali bergairah,” harap Riri Damayanti.

Pelaksana tugas (Plt) Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag RI, Srie Agustina, menjelaskan, arah kebijakan lembaganya saat ini adalah menjaga neraca perdagangan dan pengendalian impor secara selektif.

“Yang sudah kami akukan saat ini adalah menjaga neraca perdagangan dengan meningkatkan ekspor non migas, mengamankan dan memperkuat pasar dalam negeri dan terkahir menyederhanakan birokrasi yang profesional dan kompeten,” ungkap Srie.

Ia mengakui perkembangan Kinerja Impor berdasarkan Broad Economic Categories (BEC) pada Januari-Mei 2020, semua golongan barang impor mengalami penurunan.

Penurunan impor Bahan Baku Penolong dan Barang Modal dikhawatirkan akan berdampak pada penurunan ekspor produk manufaktur pada beberapa bulan ke depan.

Srie juga menjelaskan, kebijakan pembatasan ekspor diambil untuk melindungi keamanan nasional atau kepentingan umum, untuk melindungi kesehatan manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan atau lingkungan, adanya perjanjian internasional atau kesepakatan yang ditandatangani dan
diratifikasi oleh pemerintah.

Kemudian terbatasnya pasokan di pasar dalam negeri atau untuk konservasi secara efektif, terbatasnya kapasitas pasar di negara atau wilayah tujuan ekspor; dan/atau, terbatasnya ketersediaan bahan baku yang dibutuhkan oleh industri pengolahan
Alasan Pelarangan Ekspor.

Kemendag RI juga berupaya mengurangi defisit neraca perdagangan dengan cara lebih mendorong peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dengan memberikan insentif bagi eksportir berupa pengurangan bea keluar (CPO, Biji Kakao, Produk Kulit dan Produk Kayu).

Mengoptimalkan instrumen trade remedies (safeguards, anti-dumping dan anti-subsidi) dalam rangka melindungi industri dalam negeri, mengamankan dan mempertahankan akses pasar produk ekspor di luar negeri dari hambatan ekspor.

Penerapan E-Form SKA/SKA Elektronik dan fasilitasi Rex System (Eropa) untuk mempermudah /mempercepat eksportir dalam memperoleh SKA, simplifikasi Perizinan Ekspor melalui Pengurangan instrumen Lartas (LS dan SPE) dan integrasi sistem dengan INSW – Digital System Online. [Muhammad Qolbi]