Pedomanbengkulu.com, Rejang Lebong – Pasca melakukan sidak beberapa Waktu lalu, Panitia Khususu Covid-19 DPRD Rejang Lebong melakukan Hearing. Hearing yang dilaksankan pada hari Rabu (3/6), Pansus Covid memanggil 2 OPD yakni Dinas Perhubungan dan Satpol PP Rejang Lebong. Dalam hearing tersebut, Dinas Perhubungan dan Satpol PP Rejang Lebong dicecar berbagai pertanyaan terkait kegiatan dan penggunaan Anggaran yang bersumber dari Dana Covid 19 yang di Refocusing Pemda RL sebesar RP 100,4 Miliar

Pembahasan penggunaan anggaran dan kegiatan pada Satpol PP berjalan Alot lantaran Laporan tertulis yang disampaikan dinas terkait berbeda dengan laporan secara lisan pada saat hearing terutama pada penggunaan Anggaran Honor atau uang lelah dan beberapa item pengadaan barang seperti volume kegiatan dan Jumlah anggaran yang digunakan.

“Kami selaku lembaga pengawasan ingin tahu penggunaan anggaran tersebut, apakah penggunaan anggaran betul-betul menyentuh untuk penanganan covid. Jangan sampai, covid selesai permasalahan berlanjut,” kata Wakil Kordinator Pansus Covid-19 DPRD Rejang Lebong, Edi Irawan HR.

Saat hearing Hidayatullah selaku anggota Pansus Covid-19 menyoroti anggaran pengadana barang dan jasa dengan kegiatan patroli pengawasan Covid-19 yang dilaksanakan pihak Satpol PP, yang menyedot anggaran hingga Rp.300 juta dan Oprasi yustisia sebesar Rp 27 juta. Untuk biaya makan minum dianggarkan Rp 44.500.000 dengan rincian mana minum giat Yustisia Rp 5 juta, Makan Minum Giat Patroli Rp 30 juta dan makan minum giat Penertiban Rp 9.500.000. Untuk belanja lain lain aianggarakan 89.000.000 yakni untuk belanja sarana dan prasarana penpemprotan disinfektan untuk kenderaan dianggarakan Rp 4.7500.000, Belanja saran dan prasarana bilik disinfektan untuk pos jaga Rp 6.200.000, belanja sarana dan perasaran Chember disinfektan petugas penjaga Rp 10.400.000, belanja Valbed untuk petugas posko Rp 10.500.000, belanja Alat tulis kantor Rp 10.935.000, belanja bahan makana dan minuman 15 orang x 100 shif Rp 32.250.000 dan belanja lain lain Rp 32.250.000. Anggaran lain yang ada di satpol PP yakni Cetak Sepanduk, famplet dan liplet pencegahan Covid 19 yakni Untuk pembuatan baliho diaanggrakan Rp 24 juta untuk 60 buah baliho dengan harga satuan Rp 400.000 dan pembuatan liflet sebanyak 15600 lembar senilai RP 78 juta dengan harga satuan Rp 5000 per lembar.

“Kita tidak menginginkan penggunan anggaran yang ada di satpol PP ini terjadi tumpang tindih dan ujungnya menjadi masalah,” kata Hidayatullan.

Sementara itu, Putra Mas Wigoro yang juga merupakan anggota Pansus Covid-19, justru menyoroti hanya petugas Satpol PP yang berstatus PNS saja yang bertugas di Posko Perbatasan.

“Jumlah anggota Satpol PP yang ada di Rejang Lebong berapa sih, kenapa pada saat Pansus sidak, hanya PNS Satpol PP saja yang bertugas. Kenapa tidak ikut melibatkan tenaga honorer Satpol PP,” sampai Putra dalam forum rapat.

Perlu diketahui, saat Tim Pansus Covid-19 melakukan sidak pada H-2 Lebaran di Posko Perbatasan Merigi, Satpol PP yang bertugas dilapangan menyampaikan bahwa anggota Satpol PP yang bertugas sebanyak 4 orang/hari, dengan rincian 2 orang anggota Satpol PP pada shift I bertugas mulai pukul 08.00-20.00 wib, dan 2 orang anggota Satpol PP pada shift II bertugas mulai pukul 20.00-08.00 wib.

Berdasarkan laporan tertulis yang disampaikan pada saat hearing, Petugas Satpol PP yang bertugas di Posko Perbatasan Merigi berjumlah 10 orang, dengan rincian 4 orang anggota Satpol PP shift I bertugas mulai pukul 08.00-20.00 wib ditambah 1 orang kordinator. Kemudian pada shift II pukul 20.00-08.00 wib, terdapat 4 orang anggota Satpol PP yang bertugas, ditambah 1 orang kordinator.

Setelah dikonfrontir oleh Tim Pansus Covid-19 saat hearing, Jaya selaku bendahara yang membayarkan uang lelah para petugas Satpol PP menyatakan, ada kesalahan dipengetikan. Jumlah petugas Satpol PP di Posko Perbatasan Merigi hanya 3 orang/shift, yaitu 2 orang anggota ditambah 1 kordinator. “Itu kesalahan dipengetikan, segera akan diperbaiki,” jawab Jaya.

Kakan Satpol PP A Rifai usai Hearing menyampaikan bahwa Satpol PP mengatakan telah memenuhi undangan dari pansus dan menyampaikan anggaran Covid yang ada di Satpol PP secara gamblang dan terinci kepada pansus. Satpol PP dalam melaksanakan kegiatan telah sesuai dengan prosedural dan Protap yang ada di Satpol PP terkait penggunaan Anggaran. Satpol PP sendiri dalam menggunakan Anggaran ini memiliki kegiatan yakni penjagaan di Pos Batas Curup Linggau, Pos Covid di Terminal Merigi, Patroli rutin, penjagaan di karantina yakni di BLKM dan di Wisma Kaba serta kegiatan Prokes

“Kita melaksanakan kegiatan pengamanan di Pos Covid di Perbatasan Curup Lubuk linggau tapi ini kewangan atau tanggungjawab dinas perhubungan namun kita tetap mengirimkan personil atas permintaan mereka, selanjutnya Pos Covid di Terminal Merigi awalnya tanggungjawab ada di dinas Perhubungan tapi kemudian dialihkan ke Satpol PP. Anggaran yang kita ajukan murni dari Satpol PP sebesar Rp 600 juta tapi anggaran ini belum habis terpakai, masih ada tersisa. Sejak kita melaksanakan kegiatan ini bersama sama selama 2 bulan ini, sampai hari sabtu kemaren Kita masih Zona Hijau.

Terkait pembayaran honor kepada petugas yang melakukan penjagaan di Pos batas, penjagaan di tempat karantina dan patroli telah dibayarkan pada tanggal 1-20 mei sudah dibayarkan mulai tanggal 21-31 mei belum dibayarkan. Honor masing masing petugas tersebut sebesar Rp 100 ribu.

“Untuk petugas Satpol PP di Pos Merigi dalam 1 hari terbagi dalam 2 Shif ada 5 orang yang bertugas, bukan 3 seperti yang disampaikan dalam herangi tadi. Untuk Anggaran tidak ada masalah untuk honor sudah dibayar pada tanggal 20 mei sedankan dari tanggal 21-31 mei belum dibayar nanti kalau sudah ada pencairan akan kita bayarkan. Untuk pengadaan seperti Bilik disinfektan, sepanduk dan Liflet memang haganya segitu dan ini dikejakan oleh pihak ketiga,” kata Rifai.


Di sisi lain, Wakil Ketua DPRD Rejang Lebong, Edi Irawan yang juga tim Pansus menyampaikan, pemanggilan OPD pengelola anggaran Covid itu bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kegiatan yang dilaksanakan, pihaknya menegasakan dalam pemanggilan itu pihaknya bukan ingin mencari-cari kesalahan.

“Kita bukan mencari-cari kesalahan, namun kita sebagai lembaga kemitraan eksekutif dan pembinaan OPD-OPD yang ada kita hanya meluruskan jangan sampai nanti selesai Covid ini ada masalah-masalah,” ujarnya.

Dia menambahkan, tim Pansus akan memanggil seluruh OPD pengelola anggaran Covid, dimana hingga saat ini sudah empat OPD yang dipanggil yakni Dinas Kesehatan, RSUD Curup, Dinas Perhubungan dan Satpol PP, hanya saja Manajemen RSUD Curup belum memenuhi panggilan. [Julkifli Sembiring]