PedomanBengkulu.com, Lebong – Sebanyak 287 orang Tenaga Harian Lepas Terdaftar (THLT) di Sekretariat DPRD Lebong akan mengikuti audiensi dengan tim auditor Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Bengkulu.

Sesuai salinan undangan yang diterima Jurnalis PedomanBengkulu.com, seluruh THLT Sekretariat DPRD Lebong dipanggil untuk wawancara dengan tim auditor BPK RI yang dijadwalkan Sabtu (6/6/2020) Pukul 08.30 WIB di Sekretariat DPRD Lebong. Yang lebih menarik lagi, dalam undangan tersebut kepada seluruh THLT diminta untuk membawa KTP, fotocopy buku rekening dan fotocopy SK THLT Tahun 2020. Seperti rumor yang beredar didalam Sekretariat DPRD Lebong sendiri, BPK RI informasinya akan memeriksa jumlah keseluruhan THLT, apakah memang benar sesuai jumlah sebanyak 287 orang tersebut. Bahkan buku rekening, SK dan KTP yang harus dibawa THLT tersebut, diduga akan menjadi bahan pemeriksaan BPK RI perwakilan Provinsi Bengkulu untuk menelusuri jumlah uang honorarium yang diterima THLT dan memastikan tidak adanya THLT fiktif di Sekretariat DPRD Lebong. Setidaknya jadwal undangan audiensi ini sedikit membuka terkait soal honor dan jumlah THLT yang dikabarkan masuk dalam sorotan BPK RI Perwakilan Bengkulu.

Apalagi dalam seminggu terakhir suara sumir dari sejumlah THLT yang aktif masuk bekerja mulai bermunculan. Termasuk informasi adanya keluhan pemotongan honor, jika THLT tersebut tidak hadir.

“Honor kami ditransfer langsung ke rekening, ternyata ada potongan setelah saya cek ternyata potongan tidak hadir,” ungkap salah satu THLT yang meminta tidak dipublish namanya kepada PedomanBengkulu.com Jum’at (5/6/2020) siang.

Ditambahkannya, jika memang pemotongan itu berlaku bagi seluruh THLT, dirinya pribadi tidak mempermasalahkannya. Namun dirinya dan rekannya merasa kurang adil, karena ada oknum THLT dikabarkan jarang hadir bahkan bisa dikatakan tidak pernah masuk, tapi pemotongan honornya rata-rata sama dengan THLT yang rajin masuk.

“Kami ikhlas kalau dipotong sesuai jumlah ketidakhadiran kami. Tapi kami merasa kurang adil karena banyak THLT yang jarang masuk, kenapa bisa sama pemotongannya dengan kami,” ucapnya.

Sementara itu, ketika PedomanBengkulu.com mencoba komfirmasi soal pemotongan honor THLT berdasarkan absensi tersebut, kepada Plt Sekretaris DPRD Lebong Indra Gunawan SP, sayangnya Indra belum bisa memberikan keterangan apapun.

Namun fakta menarik didapatkan dari Kabag Anggaran dan Pengawasan Sekretariat DPRD Lebong, Beny Kodratullah, ketika ditanya soal anggaran honor dan adanya rasa ketidakadilan para THLT terkait pemotongan jika tidak hadir. Beny dengan tegas mengatakan tidak tahu-menahu soal anggaran honor THLT Sekretariat DPRD Lebong.

“Maaf saya tidak tahu-menahu, jangankan honor THLT, sebagai Kabag Anggaran dan Pengawasan saja, saya sampai saat ini tidak tahu berapa anggaran keseluruhan di Sekretariat DPRD Lebong yang sudah terserap. Karena memang selama ini saya tidak pernah dilibatkan, termasuk laporan pencairan dan realisasi anggaran. Silakan tanya Sekwan dan bendahara rutin,” tegas Beny.[Supriyadi]