Anggota DPD RI Hj Riri Damayanti John Latief

PedomanBengkulu.com, Bengkulu – Komite II DPD RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum guna membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja Sektor Kehutanan dan Lingkungan Hidup secara virtual, Selasa (23/6/2020).

Anggota DPD RI Hj Riri Damayanti John Latief mengutarakan, setelah dicermati secara seksama, banyak kelemahan mendasar yang ditemukan dalam isi RUU Cipta Kerja terkait kehutanan dan lingkungan hidup.

“Pendapat ahli secara jeli menunjukkan bahwa banyak pasal-pasal dalam RUU Cipta Kerja yang bertentangan dengan Undang-Undang tentang Kehutanan dan Undang-Undang tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang akan mendorong lahirnya kerusakan lingkungan atas nama kecepatan dan kemudahan investasi,” kata Riri Damayanti, Selasa (23/6/2020).

Anggota Kaukus Perempuan Parlemen RI ini memaparkan, RUU Cipta Kerja dapat melahirkan ketidakadilan dalam pemanfaatan hasil hutan karena menghapus perizinan bagi perorangan dan kelompok masyarakat dalam bentuk koperasi.

“RUU Cipta Kerja disinyalir akan menyingkirkan masyarakat lokal dan kelompok adat. Sehingga yang bisa punya akses terhadap sumberdaya hutan hanya pemain besar. Dihapuskan ketentuan perizinan perseorangan dan kelompok masyarakat itu juga bisa menutup seluruh perizinan perhutanan sosial yang saat ini sedang berlangsung. Ini bisa jadi sumber konflik baru ke depan,” Riri Damayanti menjelaskan.

Wakil Ketua Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Bengkulu ini menuturkan, RUU Cipta Kerja terkait kehutanan dan lingkungan hidup juga berpotensi melemahkan pengawasan terhadap pengrusakan hutan.

“Kalau diperhatikan secara jeli, perusahaan yang menyebabkan timbulnya kebakaran hutan juga tidak bisa dituntut secara hukum karena aturan dalam RUU Cipta Kerja kata pemegang izin berusaha diganti dengan kata setiap orang. Artinya, pemegang izin berusaha dibebaskan dari ancaman pidana. Ketentuan seperti ini harus dihapus dari RUU Cipta Kerja,” tegas Riri Damayanti.

Ketua Bidang Tenaga Kerja, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga BPD HIPMI Provinsi Bengkulu ini berharap pemerintah dan DPR RI dapat merubahan seluruh pasal-pasal yang terkandung dalam RUU Cipta Kerja bila tetap ingin menjadikan RUU tersebut sebagai Undang-Undang.

“Jangan gadaikan keselamatan lingkungan bagi masa depan anak cucu hanya demi membuat kemudahan bagi investasi. Investasi harusnya mendatangkan kesejahteraan, bukan malah persoalan kerusakan lingkungan dan ketidakadilan manfaat sumberdaya alam yang lebih luas,” demikian Riri Damayanti. [Muhammad Qolbi]