Akhir-akhir ini kita dipaksa untuk beranggapan seperti menyepelekan oleh pihak-pihak yang bertanggungjawab atas kesehatan masyarakat.

Belum lagi hilang ingatan kita persoalan rilis nasional percepatan penanganan Covid-19 bahwa Kabupaten Lebong tidak masuk zona hijau kemudian oleh tim gugus tugas penanganan Provinsi Bengkulu berdalih salah input.

Kini masyarakat Provinsi Bengkulu dihebohkan oleh adanya pasien isolasi di RS M Yunus yang diminta membayar biaya pasien isolasi di RS M Yunus. Setelah informasi ini viral dan menjadi heboh, pihak RS M Yunus mengklarifikasi, pihak RS M. Yunus beralasan adanya kesalahan administratif. Menurut saya, ini tidak lebih dari alasan pembenaran, karena kesalahan administrasi bisa berubah jumlah biayanya. Pengakuan keluarga pasien awalnya 6,7 juta, kemudian setelah di ltu menunjukkan surat keterangan miskin dipotong menjadi 4 juta-an.

Kemudian Persoalan administrasi seperti ini memang harus dipolemikkan, karena dampaknya berbahaya. Dampak yang sudah nyata adalah keluarga pasien sudah terutang untuk menebus biaya ibunya. Kemudian Pak Dempo Xler sebagai anggota DPRD Provinsi berkomentar keras di media, sangat wajar, karena salah satu bentuk pembelaan kepada masyarakat di daerah pemilihannya, ya menyuarakan apa yang menjadi keluh kesah masyarakat. Kalau anggota DPRD tidak membela masyarakatnya, tidak menyuarakan perlawanan terhadap kezaliman penguasa kepada masyarakat, ya berhenti saja menjadi anggota DPRD, artinya tidak memberikan manfaat bagi masyarakat.

Dengan ada yang menyuarakan begini, pihak RS M Yunus jadi tergugah hatinya untuk mengembalikan biaya yang ditagihkan kepada pasien. Sangat positif dampaknya.

Seharusnya pihak-pihak yang terkait, Direktur RS M. Yunus, Gubernur Bengkulu, berterima kasih kepada pihak yang mempersoalkan ini, karena dengan begini mereka bisa mengevaluasi dan melakukan pengawasan yang ketat kepada karyawan di RS M Yunus, agar bisa memperbaiki kinerja dan pelayanan ke depannya.

Jangan kemudian malah balik mempersoalkan orang yang membela masyarakat yang tak mampu, Pak Syamsu Amanah misalnya, itu Wakil Ketua DPRD Provinsi Bengkulu atau Juru Bicara Pemerintah Provinsi Bengkulu ya? Seharusnya sebagai sebagai pimpinan di DPRD Provinsi Bengkulu dia tidak reaktif begitu. Kan jelas, Pak Dempo mengkritik Gubernur sebagai kepala pemerintahan, sebagai pimpinan birokrasi, harus lebih tegas kepada pihak RS M Yunus, itu kan rumah sakit kebanggaan Provinsi Bengkulu, ada target PAD yang dihasilkan, sebagai rumah sakit rujukan, jangan sampai kesalahan terus dilakukan oleh pihak RS M Yunus, karena dampaknya sangat fatal, karena akhir-akhir ini berita negatif tentang RS M Yunus sudah seringkali terjadi, ini nambah lagi.

YUSLIADI, Mantan Ketua KAMMI Bengkulu