PedomanBengkulu.com, Bengkulu — Made Sukiade, Kuasa hukum mantan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Sekretaris Dewan (Setwan) Kabupaten Seluma Fery Lastoni meminta Polda Bengkulu untuk menetapkan tersangka baru terkait kasus dugaan korupsi anggaran Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Seluma tahun 2017. Permintaan itu disampaikan melalui surat penegasan yang telah pihaknya kirimkan ke Polda Bengkulu.

Diketahui, dalam kasus ini, Polda Bengkulu telah menetapkan dua orang tersangka yang saat ini telah menjalani hukuman di Lapas Kelas II A Bentiring Bengkulu atas vonis majelis hakim. Keduanya adalah mantan PPTK, Fery Lastoni yang di vonis 1 tahun 4 bulan penjara, sedangkan mantan Bendahara, Samsul Asri di vonis hukuman 1 tahun penjara.

Saat diwawancarai di kantornya, Rabu (10/6/2020), Made Sukiade menegaskan, agar Polda Bengkulu yakni Direskrimsus menetapkan tersangka baru dan semua pihak yang terlibat dalam perkara itu diusut tuntas sampai ke akar-akarnya untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Made Sukiade mengaku, pihaknya telah mengirimkan surat ke Dirreskrimsus Polda Bengkulu sebagai penegasan dari permintaannya itu dan saat ini dirinya menunggu tindak lanjut dari surat tersebut. Made Sukiade juga menegaskan pihaknya yakin kepada Polda Bengkulu bahwa akan mengusut tuntas kasus tersebut.

“Pertama saya sudah kirim surat waktu Direskrimsus Polda Bengkulu pak Ahmad Tarmizi dan saya kirim lagi surat kedua kepada Dirreskrimsus yang baru pak Kombes Pol. Deddy Setyo Pranoto. Surat kedua ini ditembuskan ke banyak pihak yakni KPK, Kejagung, Kapolri, Kapolda Bengkulu, Propam Polda Bengkulu, Irwasda Polda Bengkulu dan Irwasum Mabes Polri serta Asisten Pengawasan Kejati Bengkulu,” jelas Made Sukiade.

Made Sukiade menyatakan, pihaknya akan menunggu hingga pertengahan Juni dan jika tidak ada tindak lanjut maka akan membawa perkara tersebut ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Made Sukiade menilai, tidak ada kendala lagi bagi Dirreskrimsus Polda Bengkulu untuk menunda penetapan tersangka baru dalam kasus tersebut karena semua sudah terbukti di persidangan mantan PPTK dan bendahara waktu itu, dimana ada 7 orang yang terlibat 3 diantaranya unsur Pimpinan DPRD Seluma periode 2014-2019 dan 4 merupakan pejabat struktural Setwan Seluma. Namun menurutnya yang paling bertanggungjawab dan andil besar dalam perkara ini adalah Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam hal ini Sekwan, Kabag Keuangan, Kabag Verifikasi dan Kabag Urusan Dalam.

“Kalau unsur pimpinan hanya menikmati, sehingga juga harus bertanggungjawab dan diproses hukum.
Walaupun semua Kerugian Negara Rp 1,1 miliar lebih telah dikembalikan, namun ini tidak menggugurkan proses hukum. Karena pengembalian kerugian negara ini dilakukan saat perkara ini naik ke tahap penyidikan bahkan dikembalikan usai penetapan mantan PPTK dan Bendahara sebagai tersangka pada Oktober 2019 lalu. Saya yakin dan percaya Polda Bengkulu komitmen mengusut dan menuntaskan perkara ini. Karena sebelumnya pihak Dirreskrimsus juga telah mengeluarkan staetmen ada tujuh tersangka yang akan ditetapkan menyusul mantan PPTK dan Bendahara,” kata Made.

Sementara, Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Bengkulu, Kombes Pol. Deddy Setyo Pranoto mengatakan, perkara tersebut masih berlanjut, tetapi untuk penetapan tersangka masih akan dievaluasi lagi, sebab unsur pimpinan yang menjabat saat itu yang menerima anggaran BBM dan pemeliharaan kendaraan dinas tidak mengetahui sumber atau asal usul anggaran tersebut. Pihaknya komitmen mengusut tuntas perkara ini. Namun pihaknya juga harus teliti, sehingga harus dilakukan pendalaman dan evaluasi lagi, sebelum dilakukan penetapan tersangka tambahan yang terlibat dalam korupsi anggaran BBM dan pemeliharaan kendaraan dinas di DPRD Seluma tahun 2017 tersebut.

“Kan yang unsur pimpinan 1, 2 dan 3 itu walau menerima mereka tidak mengetahui asal usul anggaran tersebut, sehingga ada yang terlibat langsung dan memang harus bertanggungjawab. Sehingga ini akan kita evaluasi dan dalami lagi, sebelum kita lakukan gelar perkara penetapan tersangka. Jadi mohon bersabar, kita akan mengusut dan menuntaskan perkara ini. Siapapun yang terlibat, pasti akan kita tetapkan sebagai tersangka,” terang Deddy Setyo Pranoto. [Anto]