Pedomanbengkulu.com, Rejang Lebong- Panitia Khusus Covid-19 DPRD Rejang Lebong pada saat hearing dengan manajemen RSUD Curup terkejut ternyata sebagai garda terdepan penanganan Covid-19 di Rejang Lebong hanya mendapatkan Anggaran Rp150 juta dari total Rp100,4 Miliar dana Covid-19 kabupaten Rejang Lebong. Dana yang dialokasikan ke RSUD tersebut telah dipergunakan untuk membeli Alat Pelindung Diri senilai Rp149.630.000 dan sisa anggaran sebesar Rp330.000 telah dikembalikan ke rekening Covid.

“Untuk penaganan Covid-19 ini, kami di rumah sakit mendapatkan anggaran Rp150 juta dan sudah dipergunakan untuk pembelian APD senilai Rp149.630.000 dan sisanya telah dikembalikan ke Rekening Covid-19,” kata Direktur RSUD Curup, Kamis (4/6/20).

Dia melanjutkan, “Mengenai APD kita kenapa cuma hanya Rp150 juta itu usulan pertama kali. Usulan kedua kita sebesar Rp45 dan Rp3 Miliar karena kondisi pemotongan anggaran dari pusat ditunda dulu, usulan kita bukan dipindahkan,” kata dr. Samiri pada saat hearing dengan Pansus Covid DPRD Rejang Lebong.

Mendengar informasi tersebut, Wakil Koordinator II Pansus Covid-19 Edy Irawan mengaku terkejut karena sebelum hearing tersebut pihaknya memegang data bahwa dana Covid yang dikelola RSUD tersebut mencapai Rp48 miliar terdiri dari Rp45 miliar untuk pembangunan fisik dan Rp3 miliar untuk pengadaan barang.

“Kalau boleh bertanya pak direktur yang saat ini beraktifitas di rumah sakit untuk pembanguan fisik itu anggaran Covid atau apa? Kalau yang dari kita yang dikelola oleh Rumah sakit bukan anggaran Covid, kalau yang covid dikelola oleh PU dan Dinas Kesehatan,” jawab dr Samiri.

“Makanya kita tanya karena di dalam acuan pertama yang diusulkan oleh RSUD itu pembangunan fisik sebesar Rp45 miliar, baru hari ini kami tahu informasinya bahwa rumah sakit tidak melakukan pengejaan fisiknya, artinya RS hanya mengelola anggaran Rp 150 juta,” kata Edy

Ebit Sapaan akrab Waka II DPRD RL ini meminta agar manajemen RSUD jujur terkait anggaran yang ada karena Dinas Kesehatan yang disebutkan mengelola anggaran Rp3 Miliar lebih tidak ada satu rupiah pun kegiatan RSUD Curup .

“Kami sudah melakukan hearing dengan dinas kesehatan pada 19 Mei 2020 dan tidak ada dana RSUD yang dititipkan di Dinas Kesehatan, anggaran Dinkes ini Rp9 Miliar artinya kalau ada tambahan anggaran RSUD maka seharusnya mereka mengelola dana Rp12 Miliar.

“Hari ini Kamis, (4/6/2020) laporan dari dinas kesehatan tidak ada satu rupiah pun dinas kesehatan belanja untuk rumah sakit. RS bisa maksimal gak melakukan pelayanan terhadap pelayana Covid ini sementara alat atau APD maupu anggaran lain tidak ada. Kami harap bapak-bapak jujur saja, jangan ada yang ditutup-tutupi, kita tida berharap setelah selesai Covid ini timbul masalah lain,” kata Ebit.

Terkait anggaran pembangunan Fisik dan pengadaan barang di RSUD Curup yang dikelola OPD lain dinilai janggal karena berdasarakan data Pansus dari TAPD dana sebesar Rp45 untuk pembangunan fisik dan Rp3 miliar merupakan usulan RSUD.

“Pak dirut ngomong pengajuan awal Rp150 juta di bulan April untuk APD, kita juga pegang data dari TAPD bahwasanya Rp45 Miliar dan Rp3 Miliar merupakan pengajuan diawal. Karena ditunda usulan ke 2 jadi Rp150 juta, ini terlau timpang banget, rasanya sudah bego, ini mana yang benar,” kata Ebit

Menanggapi pernyataan Koorinator Pansus tersebut, dr Samiri menyampaikan yang pertama diusulkan merupakan APD yang benar benar urgen dan anggaranya ada di RSUD .

“Yang benar saya, saya yang usul. Jadi pertama yang kita usul APD yang urgent, kemudian ada rapat supaya diusulkan jangan Rp130 Juta, jika perlu dibuat lagi usulan. Pada saat rapat itu berkembang di gugas kabupaten itu kita sepakati harga, kalau Rumah  sakit beli, Dinas beli takutnya harganya berbeda makanya kita sepakati, karena kami ada juga pengadaan APD diluar covid, untuk menutupi kekurangan ya tidak apa apa kita titipkan aja ke dinas kesehatan, kalau kita butuh kita minta apa yang kita butuhkan, bukan duit kami yang dititip di dinas kesehatan,” kata Samiri.

Dana Covid RL Bukan Rp 100,4 M

Dari hasil hearing yang berlangsung alot antara pansus dengan manejemen RSUD tersebut terutama dalam pembahasan dana Rp48 miliar yang diusulkan oleh pihak RSUD dan ditunda, pansus berkesimpulan bahawa anggaran Covid Rejang Lebong bukan lagi Rp 100,4 Miliar.

“Dana Rp48 M yang seharusnya ada di RSUD tidak disetujui, Seharusnya dana ini digunakan untuk pembangunan fisik dan pengadaan barang di RSUD selama ini kita mendengar bahwa dana Covid Rejang Lebong adalah Rp 10,4 miliar. Munculnya angka Rp100,4 Miliar ini berdasarkan usulan dari OPD dan RSUD, seperti dinas kesehatan mendapatkan dana Rp9 Miliar, Dinas Ketahanan Pangan mendapatkan Rp9 Miliar begitu juga dari OPD lain. Artinya dana Rp48 miliar lumayan untuk tugas kita membangun Rejang Lebong ini. Seluruh dana yang sebelumnya sudah disahkan dalam APBD 2020 tidak harus dimuntahkan ke Covid, masyarakat juga butuh loh pembangunan jalan dan lain-lain untuk menunjang ekonomi Masyarakat,” jelas Ebit.

Disisi lain Wakil Kordinator I Pansus Covid-19, Surya, ST. memberikan apresiasi kepada pihak RSUD Curup, yang mampu menangani Covid-19 dengan anggaran senilai Rp150 juta. Namun juga merasa miris dengan alokasi anggaran untuk RSUD Curup dalam menangani Covid hanya Rp150 juta.

“Miris, Rumah Sakit itu garda terdepan dalam penanganan Covid-19. Masa anggaran untuk covid hanya dikasih Rp150 juta. Mendingan gak usah dikasih sekalian, itu sama saja ‘Ngenyek’,” ujar Surya, ST. [Julkifli Sembiring]