Pedomanbengkulu.com, Seluma – Pansus Pengawasan Penanganan Covid-19 Kabupaten Seluma, kembali melakukan rapat dengar pendapat dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 (23/6/2020). Rapat dilakukan untuk mengetahui proses penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) kepada masyarakat.

Salah satu permasalahan yang disoroti adalah mengenai pendataan yang dilakukan Dinas Sosial, terhadap penerima bantuan. Pansus menilai data penerima bantuan yang dimiliki saat ini, merupakan data lama. Akibatnya penyaluran bantuan menjadi tidak tepat sasaran, karena masih ada warga yang belum mendapat bantuan.

“Saran kedepan, tolong ini disempurnakan, jangan samapi data pusat seperti ini, data TKSK seperti ini, lakukanlah sesuai dengan prosedur yang ada” jelas Ketua Pansus Pengawasan Penanganan Covid-19, Tenno Heika.

Pansus juga mendapat informasi mengenai adanya TKSK yang justru memegang ATM warga, untuk menerima bantuan.

“Apakah boleh TKSK memegang kartu ATM milik penerima bantuan? kalau menurut analisa secara logika itu hal yang tidak boleh dilakukan” jelas Tenno Heika.

Selain itu Pansus juga menyoroti mengenai adanya Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) yang dinilai tidak berkordinasi dengan pemerintah desa/kelurahan, dalam melakukan pendataan penerima bantuan.

“Pendataan PKH, BPNT, ataupun yang lain tidak ada yang dilibatkan (pemerintah desa) dan kebanyakan kades tidak memiliki data,” jelas anggota Pansus, Tomianto.

Sementara itu Dinas Sosial siap menindaklanjuti mengenai kinerja TKSK yang dinilai kurang maksimal. Tak hanya itu Dinsos siap meminta pergantian TKSK yang direkrut Kemensos, yang terbukti melakukan pelanggaran ataupun oknum yang mencari keuntungan.

“Kami akan panggil dan tegur, kalau memang ada pengaduan tertulis dari warga, kami akan melakukan tindakan tegas” jelas Plt Kadis Sosial Kabupaten Seluma, Herman. [IT2006]