PedomanBengkulu.com, Rejang Lebong – Panitia Khusus Covid DPRD Rejang Lebong mempertanyakan bantuan bibit tanaman pekarangan yang disalurakan Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Kabupaten Rejang Lebong dalam rangka Antisifasi kekurangan cadangan pangan akibat dampak Covid 19 dalam hearing yang dilaksanakan pada Kamis (4/6/2020).

Berdasrakan laporan yang disampaikan oleh DKP, Pansus menemukan dibeberapa desa jumlah bantuan yang disalurkan lebih banyak dari jumlah Kepala Keluarga (KK) penerima bantuan dan disisi lain ada desa yang tidak mendapatkan bantuan. DKP Sendiri memperoleh dana sebesar Rp 6,6 miliar. Dana tersebut sebesar RP 3,8 miliar lebih untuk pengadaan 18000 paket bibit pemanfaatan lahan pekarangan terdiri dari bibit Cabai, Tomat, Sawi manis, Kangkung darat, Timun dan Bayam. Serta kegiatan optimalisasi lahan tidur dengan melakukan penanaman jagung seluas 150 hektar dengan dana mencapai RP 2,3 miliar serta biaya oprasional Rp 392 juta.

“Saya melihat data bantuan yang disalurkan oleh DKP ini seperti di Desa Air Melesa Atas kecamatan Selupu Rejang melebihi jumlah KK, di dalam data yang disampaikan jumlah KK hanya 700 namun bantuan yang diberikan mencapai 770 paket. Sedangkan didesa masih diwilayah Selupu Rejang malah tidak ada diberikan. Ini masih berdasarakan data yang disampaikan hari ini, kalau kita cek kelapangan saya yaknin tidak selurh masyarakat yang mendapatkan bantuan, Mohon dijelsakan ini sepertai apa,” ujar anggota Pansus Covid 19 Nurul Khairiah

Anggota Pansus lainya Hidayatullah mempertanyakan pilihan DKP melakukan optimalisasi jagung di lahan tidur serta juga menyoroti pendistribusian tanaman dan bibit pemanfaatan lagan pekarangan dan optimalisasi lahan yang mencapai Rp 247 juta lebih

“Di Rencana Kebutuhan Biaya (RKB) yang disampaikan oleh DKP ini ada tercantum untuk biaya pendistibusian bibit yang angkanya cukup pantastis menurut kita yakni Rp 274 juta lebih. Di RKB tertulis Sewa Kenderaan Roda 4 dengan biaya Rp Rp 650 ribu untuk 135 kali kegiatan dan sewa kenderaan roda 6/ truk dengan biaya Ro 2.800.000 untuk 25 kegiatan , apa DKP tidak punya kenderaan oprasional?. Harapan kita anggaran covid ini benar benar diberikan untuk masyarakat. Kita juga ingin tau kenapa kegiatan Optimalisasi lahan tidur memilih tanaman jagung? karena kita melihat masyarakat kita tidak terbisa dengan tanaman jagun,enurut kita lebih bagus untuk optimalisasi ini dilakukan penanaman padi dan berasnya dibeli oleh dinas ketahanan pangan. Bukan jagung. Takutnya tidak efektif kalau jagung,” kata Dayek sapaan akrabnya

Terpisah dikonfirmasi usai hearing, kepala DKP Rejang Lebong, Taman menyampaikan terimaksi kepada pansus karena ikut nimbrung dengan melakukan evaluasi kegiatan di DKP. Terkait sasaran penerima bantuan lahan tidur, DKP memberikan bantuan setelah ada proposal, surat pernyataan kepemilikan lahan, surat pernyataan kades untuk kesipan melaksanakan program.

” Untuk bantuan 18000 bantuan pemanfaatan pekarang ini yang dikawatirkan bagaimana KK disekitar kota yang tidak ada lahan maka kita persiapkan polybac dan ini juga ada peran sosialisai kepada masyarakat bagaimana ia menciptakan pangan untuk dia sendiri. Terkait pembagian bibit yang melebihi KK, kami sudah dua hari yang lalu sudah mengundang seluruh mantri tani tujuanya untuk meverifikasi data data yang masuk ini, dan yang kedua untuk mengajak mantri tani itu bahwa ini adalah tupoksi mantri tani dalam hal mengajak penyuluhnya untuk membimbing saprodi yang sudah kita berikan itu. Terkait data KK yang melebihi ini jelas kita coret lah. Perlu diketahui data yang masuk ini adalah data CPCL data calon penerima untuk saprodi pemanfaatan pekarangan artinya belum Falid,” kata Tamam.

Ditambahkan Tamam, pihaknya baru melakukan Verifikasi data pemanfaatan pekarangan baru dilakukan di 3 kecamatan dengan jumlah bantuan yang telah disalurkan sebanyak 6000 paket sedangkan 12 ribu paket lagi belum disalurkan.

” Untuk data penerima yang 12 ribuan ini lah yang akan kita Verifikasi lagi, sebelum disalurkan. Sampai saat ini bantuan lain yang sudah kita realisaikan yakni untuk masyarakat yang masuk Notifikasi sebanyak 29 ton yakni 5 kg untuk individu. Total anggaran kita dari dana Covid ini senilai Rp.9 miliar, namun untuk realisasi sampai saat ini sebesar Rp.2,6 miliar, untuk empat item kegiatan . Kalau bantuan bibit untuk lahan pekarangan baru tersalurkan ke 6000 penerima dari total penerima sebanyak 18.000 penerima. Sedangkan pemanfaatan lahan tidur, baru berjalan 150 hektar. Kalau yang 2850 hektar sisanya itu, rencananya menunggu bantuan dari pusat,” kata Tamam

Terkait sorotan pansus terhadap anggaran oprasional sebesar Rp 274 juta, Kadis DKP, menyampaikan total sewa kenderaan terlalu besar, tetapi ini diawal verifikasi sampai 4 bulan kedepan samapai setelah panen.

” Dari total anggaran akan kita realsasikan sesuai kebutuhan, artinya duit yang kita sediakan hanya kebutan tetapi untuk realisasinya Riil. Memang kita di DKP sendiri hanya ada 3 Mobil dinas yakni 1 mobil kepala dinas 2 Mobil Pikup, 1 sudah terduduk dan 1 dimanfaatkan untuk stabilisasi harga. Karena mobil tidak ada dan kita tetap harus bekerja ini maka harus disewa dan kebutuhan pun harus sesuiai dengan kondisinya,” pungkas Taman.

Disisi lain Wakil Koordinato I Pansus Covid 19 DPRD, Surya ST menilai aggaran yang ada di DKP tersebut masih perlu ditambah terutama untuk bantuan kepada masyarakat baik bantuan langsung maupun yang akan digunakan untuk membeli hasil pertanian masyarakat

” Sekarang ini seluruh masyarakat terdampak Covid 19 ini, kalau kita lihat anggaran Rp 9 miliar di DKP ini masih perlu ditambah yang nantinaya diperuntukan membeli hasil pertanian masyarakat dan kembali dislurkan kepada masyarakat. DKP ini harus bisa menjadi satbilisator perekonomian dan menjamin kebutuhan pangan dimasyarakat. Kita minta agar DKP segera mengajukan tambahan anggaran ke Gugus tugas Covid Kabupaten,” Kata Surya. [Julkifli Sembiring]