PedomanBengkulu.com, Kepahiang – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepahiang menggelar rapat paripurna penyampaian pendapat Bupati Kepahiang terhadap raperda atas usul prakarsa (inisiatif) DPRD kepahiang, di ruang sidang utama Kantor DPRD Kabupaten Kepahiang, Senin (08/06/2020).

Disampaikan Bupati Kepahiang Dr.Hidayatullah Sjahid, MM.IPU dalam rapat paripurna, terkait pembahasan dua rancangan peraturan daerah atas usul prakarsa DPRD (inisiatif).

“Raperda tentang pendidikan keagamaan serta pesantren dan raperda tentang peningkatan mutu hasil budidaya pertanian kopi Kepahiang,” jelasnya.

Hidayatullah Sjahid, menjelaskan terkait raperda pendidikan keagamaan dan pesantren bahwa pendidikan merupakan hak warga negara yang diatur dalam Undang-undang (UU).

“Negara berkewajiban untuk memenuhi hal tersebut, Pesantren pada khususnya telah memegang peranan penting dalam memajukan bangsa indonesia dengan eksistensinya, seperti yang diatur dalam UU nomor 18 tahun 2019 yang memberikan jaminan penyelenggaraan pendidikan pesantren sebagai upaya meningkatkan keimanan dan ketakwaan,” katanya.

Sehingga raperda ini selaras dengan misi kabupaten kepahiang yang tertuang dalam rencana jangka menengah daerah yaitu mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang sehat, cerdas, terampil dan produktif yang dilandasi nilai nilai keimanan dan ketakwaan.

“Adanya peraturan daerah ini diharapkan pengelolaan sistem pendidikan pesantren akan lebih baik dan peran pemerintahan daerah dapat lebih maksimal,” katanya.

Ditambahkan Hidayat menanggapi raperda tentang peningkatan mutu hasil budidaya kopi kepahiang, secara khusus profesi petani-pekebun yang tertuang dalam Undang-undang 39 tahun 2014 tentang perkebunan, memberikan perlindungan terhadap pelaku usaha dan masyarakat dalam mengelola dan mengembangkan sumber daya perkebunan secara optimal bertanggung jawab dan lestari.

“Dalam rangka meningkatkan produksi dan produktifitas mutu tanaman kopi, pemkab kepahiang telah menganggarkan pengadaan bibit kopi sebanyak 2.943.112 batang dari tahun 2017 sampai dengan 2019,” katanya.

“Kepahiang sudah ditetapkan sebagai produsen kopi terbesar di provinsi bengkulu dengan luas areal 29.000 hektar dan Kawasan Sentra produksi (KSP) kopi, serta memiliki Sertifikasi indikasi geografis (SIG),” katanya.

Dalam kesempatan ini kami sampaikan dengan adanya perda tentang pendidikan keagamaan serta pesantren dan juga peningkatan mutu hasil budidaya perkebunan kopi kepahiang diharapkan dapat menjadi pedoman bagi masyarakat dan pemerintah daerah.

“Kedua raperda atas usul prakarsa DPRD ini dapat dibahas secara seksama pada tingkat selanjutnya dengan waktu yang tidak lama, terkait mekanisme pembahasan kita serahkan kepada DPRD,” harapnya.

Ditambahkan Wakil Ketua I DPRD Kepahiang Andrian Defandra, sesuai dengan mekanisme pembahasan rancangan peraturan daerah dan tatib DPRD, setelah Pendapat bupati ini maka kita akan kembali gelar paripurna untuk mendengarkan tanggapan fraksi-fraksi DPRD yang pelaksanaannya sudah dijadwalkan pada hari Selasa 09 Juni 2020.

“Alhamdulillah kita sudah menerima pendapat bupati terhadap raperda atas usul prakarsa DPRD, selanjutnya besok selasa 9 juni DPRD kepahiang akan kembali menggelar rapat Paripurna pembicaraan tingkat satu untuk menerima tanggapan dari setiap fraksi,” sampai Andrian Defandra.

Diketahui Rapat Paripurna dipimpin Wakil Ketua I Andrian Defandra, M.Si didampingi Wakil ketua II Drs, M Thobari Muad,SH dan dihadiri 19 Anggota DPRD Kepahiang dengan tetap menerapkan protokol kesehatan.

Hadir dalam rapat Paripurna Sekda Kepahiang Zamzami Z SE MM, Kapolres Kepahiang AKBP. Suparman, S.Ik MAP, Danramil Kepahiang, Kapt.inf Hindarman, mewakili Kejari Kepahiang Zulsisfar, perwakilan Pengadilan Negeri, perwakilan Pengadilan Agama, jajaran Kepala OPD dan undangan lainnya. [Soprian Ardianto]