PedomanBengkulu.com, Rejang Lebong – Terima keluhan masyarakat terkait pelayanan di RSUD Curup, Komisi I DPRD Rejang Lebong menggelar hearing bersama pihak RSUD Curup, dan Dinas Kesehatan Rejang Lebong, Sabtu (13/6/2020).

Hearing tertutup antara Komisi I dengan pihak RSUD Curup dan Dinas Kesehatan tersebut, dihadiri langsung oleh Ketua DPRD Rejang Lebong, Mahdi Husen, Ketua Komisi I Hidayattullah, dan anggota dewan di Komisi I. Sedangkan pihak RSUD Curup dihadiri langsung oleh Direktur, Dr Samiri, Kabid Pelayanan Sofan Wahyudi, segenap manajemen bidang pelayanan termasuk tim komite medik. Sementara Dinas Kesehatan dihadiri langsung oleh Syamsir, selaku Kepala Dinas Kesehatan.

“Tadi itu, pembahasannya mengenai masalah kesehatan di kabupaten ini. Bagaimana sistem rujukan kita, dari puskesmas bagaimana rujukannya. Prinsipnya tidak ada yang perlu diomongkan. Intinya untuk dibuat, ketika pindah, kita harus memberikan pelayanan yang prima,” kata Direktur RSUD Curup, Dr. Samiri, usai menghadiri hearing bersama Komisi I, Sabtu (13/06/2020).

Di sisi lain, Ketua Komisi I DPRD Rejang Lebong, Hidayatullah mengatakan, bahwasannya seluruh kawan-kawan komisi I tadi menyampaikan, atas apa yang menjadi keluhan terhadap pelayanan di RSUD. Mulai dari rapid yang lama, Sistem Informasi Rujukan Terintegrasi (Sisrute) yang lama, ditambah lagi fasilitas sarana pendukung lainnya yang ada di rumah sakit.

“Menurut keterangan mereka, sistem Sisrute mau tidak mau harus dijalankan. Adanya rumah sakit itu untuk mengedepankan kepentingan masyarakat. Kalaulah pasien darurat bagaimana, jika harus menunggu Sisrute,” tegas Hidayattullah.

Lanjut pria yang akrab disapa Dayek itu, dari permasalahan Sisrute yang lamban tersebut, Dinas Kesehatan Rejang Lebong siap untuk melakukan evaluasi sistem Sisrute itu.

Ditambahkan Dayek, Komisi I juga sempat dibuat kaget, saat Tim Komite Medik menyampaikan kekurangan jumlah tenaga medis.

“Kami kaget, kalau tenaga medis mereka kurang. Analisa kami, di rumah sakit itu, selain tenaga PNS ada dua sumber tenaga honor. Satu SK Direktur, dan satu lagi SK Sekda. Total pegawai di rumah sakit itu ada 640 orang, paling banyak perawat 210 orang. Analisa kami itu tidak kurang. Seharusnya, kekurangan tenaga medis ini tidak perlu lagi muncul sebagai alasan. Karena kenapa, Direktur bisa mengeluarkan SK sendiri,” ujarnya.

Komisi 1 juga menerima adanya keluhan pegawai di RSUD terkait belum dibayarkanya uang internship.

“Alasan mereka uang internship malam itu belum dibayarkan, karena klaim BPJS belum cair. Sekarang, orang BPJS tadi menyampaikan, bahwa pengajuan klaim dari pihak rumah sakit baru sampai bulan Januari. Sementara untuk Februari, Maret, April, Mei, Juni, belum ada pengajuan klaim. Lantas BPJS mau bayar apa, kalau pengajuan klaimnya belum ada. Wajar-wajar saja pegawai-pegawai, tenaga honor itu menjerit, memang mereka yang belum mengajukan klaim,” pungkasnya. [Julkifli Sembiring]