Pedomanbengkulu.com, Seluma – Permasalahan aset berupa lahan milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Seluma, belum bisa diselesaikan di tahun 2020. Akibatnya Pemkab Seluma tahun ini kembali terancam tidak mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan kembali mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

Bupati Seluma Bundra Jaya (21/6/2020) menyatakan, pihaknya sudah berusaha maksimal untuk menyelesaikan permasalahan kepemilikan aset, salah satunya mengenai aset lahan Pemkab di kelurahan Sembayat.

“Pemkab Seluma sudah sekuat tenaga menyelesaikan semua permasalahan keuangan dan aset. Aset ini yang kusut, dan saya sudah berusaha menyelesaikan (masalah aset), ternyata masih bermasalah di (lahan) kelurahan Sembayat” jelas Bundra Jaya.

Ditambahkan Bundra, pihaknya menyerahkan pengusutan masalah aset tersebut ke penegak hukum. Adapun saat ini Kejari Seluma sedang melakukan penyelidikan terhadap proses tukar guling lahan milik pemerintah daerah di Pematang Aur dengan kelurahan Sembayat.

“Sekarang sudah diusut yang berwajib, karena sudah jelas ini milik pemerintah daerah, kenapa di sertifikatkan (lahan di Sembaya)t” jelasnya.

Di sisi lain Bundra berharap Bupati-Wakil Bupati Seluma periode selanjutnya, dapat menyelesaikan sengkarut lahan milik Pemkab Seluma.

“Siapapun nanti (Bupati) Mudah mudahan yang akan datang nanti (bisa menyelesaikan)” jelasnya.[IT2006]