Salah satu lahan milik Pemkab Seluma di kelurahan Sembayat, yang telah diberi penanda.

PedomanBengkulu.com, Seluma – Kabupaten Seluma sejak resmi berdiri pada 2003 silam, belum pernah mendapatkanm opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia. Seluma selalu mendapat Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) bahkan pernah mendapat predikat Tidak Wajar (TW) dalam pengelolaan keuangannya.

Penyebab tidak tercapainya opini WTP tersebut, salah satunya adalah pengelolaan aset lahan yang sampai saat ini masih belum tuntas. Sengakrut pendataan lahan Pemkab Seluma tidak mampu diselesaikan, meski telah berganti kepala daerah dan pejabat jajarannya.

Berdasarkan data yang dimiliki Pemkab Seluma, lahan yang dimiliki saat ini berjumlah total lahan mencapai 12,3 juta meter persegi yang tersebar di berbagai titik. Hal ini disampaikan langsung Wakil Bupati Seluma, Suparto dalam paripurna jawaban eksekutif, terhadap pandangan umum fraksi DPRD Kabupaten Seluma, tentang rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Seluma 2019, Senin (13/7/2020) kemarin.

“Pemerintah Daerah memiliki 12.378.371,36 meter persegi luas bidang tanah, dengan total nilai keseluruhan Rp. 126.016.795 ” jelas Suparto.

Pemkab Seluma memiliki totall 822 bidang tanah, namun tidak seluruhnya memiliki dokumen kepemilikan yang sah. Sehingga tidak seluruh lahan yang merupakan milik Pemkab Seluma, tersertifikat.

“Dari 822 bidang tanah, sebanyak 143 bidang sudah memiliki dokumen sertifikat tanah, sebanyak 182 berupa dokumen berbentuk SKT, serta sebanyak 497 bidang tanah belum memiliki bukti kepemilikan” jelas Suparto.

Suparto menyatakan, Pemkab Seluma sudah memprioritaskan mendapat Opini WTP di tahun depan, dan berkomitmen menyelesaikan permasalahan aset.

“Dalam rangka memperoleh opini WTP, dapat kami sampaikan bahwa Pemkab Seluma memprioritaskan untuk menindaklanjuti temuan atas pemeriksaan BPK RI. Terutama terkait pembenahan aset tetap” jelas Suparto. [IT2006]