Kordiv Pengawasan dan Hubal Bawaslu Bengkulu Patimah Siregar
Kordiv Pengawasan dan Hubal Bawaslu Bengkulu Patimah Siregar

PedomanBengkulu.com, Bengkulu — Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Bengkulu mengusut dugaan tidak netral Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemerintahan Provinsi (Pemprov) Bengkulu yang mendukung salah satu bakal calon Gubernur (Bacagub) dalam proses Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 ini.

Data terhimpun, Bawaslu Provinsi Bengkulu telah memanggil dan memeriksa lima orang ASN Pemprov, tiga diantaranya merupakan Kepala Dinas di Pemprov Bengkulu. Para ASN tersebut diantaranya Kepala Dinas Kominfo Provinsi Bengkulu Jaduliwan, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Kadispora) Provinsi Bengkulu Atisar Sulaiman dan Kepala Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu Riki Gunawan, Sekretaris Kominfo Provinsi Bengkulu Sri Hartika dan Kabid Hubungan Media Kominfotik Provinsi Bengkulu Jhon Jasrah.

Koordinator Divisi Pengawasan Bawaslu Provinsi Bengkulu, Fatimah Siregar saat diwawancarai, Kamis (9/7/2020) mengatakan, terkait dugaan tidak netral ASN tersebut masih dalam proses pemeriksaan Bawaslu.

Temuan dugaan tidak netral ASN ini bermula saat Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) menyurati Bawaslu RI yang kemudian diteruskan ke Bawaslu Provinsi Bengkulu, setelah Bawaslu melakukan penelusuran memang ditemukan adanya dugaan tidak netral ASN tersebut yang saat ini dalam proses penanganan pelanggaran.

“Ketika kita proses ini berkembang dan muncullah dugaan pelanggaran yang disebutkan tadi,” kata Fatimah Siregar.

Fatimah Siregar menuturkan, dalam tahapan Pilkada Bawaslu Provinsi Bengkulu terus gencar melakukan pengawasan salah satunya pengawasan siber yang menyasar akun media sosial yang ada di seluruh dinas pemerintahan guna memastikan tidak adanya keterlibatan ASN dalam proses Pilkada.

“Ternyata hasil pengawasan kami ditemukan dugaan pelanggaran ASN itu tadi dan kita proses,” jelas Fatimah Siregar.

Fatimah Siregar menegaskan, secara Undang-Undang, kewenangan Bawaslu melakukan pengawasan terhadap keterlibatan netralitas ASN dalam proses Pilkada, dugaan tidak netral ASN yang saat ini dalam proses hasilnya nanti akan disampaikan ke KASN dan untuk keputusan sanksi itu keputusan KASN.

“Setelah kita proses semua, dokumen hasil proses akan kita sampaikan ke KASN dan kewenangan keputusannya ada di KASN,” jelas Fatimah Siregar. [Anto]