Dempo Xler

PedomanBengkulu.com, Bengkulu – Setelah menyampaikan nota pertanggungjawaban dalam Paripurna pada Selasa (7/7/2020) lalu sebagai Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah banyak menuai kritik pedas. Kalimat minor yang bukan lain mempertanyakan kinerja Pemerintah Provinsi (Pemprov) itu, meluncur dari DPRD Provinsi Bengkulu.

Salah satunya Wakil Ketua Komisi IV DRPD Provinsi Bengkulu, Dempo Xler. Ia, sangat menyayangkan gubernur yang diwakili Sekretaris Daerah (Sekda) Pemprov, Hamka Sabri M.Si tidak menyampaikan fakta tentang sisa lebih perhitungan anggaran (silpa) pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2019.

“Kenapa tidak sampaikan faktanya ?, Inikan artinya ada yang tidak beres,” kata Dempo kepada awak media, Rabu (8/7/2020).

Dempo menjelaskan, penghitungan yang pihaknya lakukan bersama mitra kerja terdapat selisih yang sangat besar dari jawaban yang disampaikan, saat Paripurna tersebut. Padahal, hasil silpa lebih dari Rp 29 miliar yang disampaikan sekda dalam Paripurna itu sudah melalui hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Bengkulu.

“Kalau temuan kami dengan mitra rinciannya itu lebih dari 100 miliar,” ungkap Dempo.

Dempo melanjutkan, kejanggalan laporan silpa dari pemprov sangat terlihat jelas ketika pihaknya melakukan perbandingan dengan tahun sebelumnya. Terutama, mengenai silpa yang berpangkal dari Rumah Sakit M Yunus Provinsi Bengkulu.

“Tidak logis jika saya lihat di buku tahun sebelumnya. Seperti silpa Rumah Sakit M Yunus itu berbeda jumlahnya dengan yang ada di buku. Selisihnya, 1,8 M,” ucapnya

Lantas itu, anggota dewan termuda itu sangat mempertanyakan kinerja dari pemprov mengenai silpa Provinsi Bengkulu yang dianggap penuh misteri. Sebab, teramat banyak perbedaan jumlah yang menghasilkan selisih pada silpa laporan pemprov yang diterima DPRD Provinsi.

“Ini baru segelintir temuan kami, makanya kalau dipikir dengan logika kan tidak beres. Ini ada apa ?,” tutup Dempo. [Alfi]