Virus Covid 19 kian hari semakin menunjukkan keganasannya. Hal ini bisa kita lihat dengan jumlah kasus per harinya yang semakin bertambah. Ironisnya ini tidak menyurutkan masyarakat untuk tetap beraktivas di luar rumah. Apalagi setelah diterapkannya new normal, bagi masyarakat new normal merupakan angin segar yang sudah lama ditunggu-tunggu setelah kurang lebih tiga bulan harus di rumah saja. Masyarakat sudah bisa beraktivitas keluar rumah kendatipun harus mematuhi protokol kesehatan.

Kabar ini disambut gembira oleh masyarakat tak terkecuali para pedagang pasar yang sebelumnya mereka sering mengeluh akibat kurangnya pendapatan dikarenakan sepinya pembeli. Bahkan ada pula yang terpaksa harus gulung tikar, memotong gaji karyawan, merumahkannya dan lain sebagainya.

Pasar merupakan tempat publik yang seringkali dikunjungi oleh masyarakat. Karena disanalah transaksi jual beli dilakukan. Tak heran jika di pasar seringkali terjadi kerumunan. Jadi wajar saja jika pasar menjadi kluster baru dalam penyebaran Covid 19.

Dilansir dari Detik.com , Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi) mengungkap data sebanyak 768 pedagang pasar di Indonesia positif terkena virus Corona (COVID-19) per 26 Juni 2020. Hal ini disebabkan karena banyaknya para pedagang pasar yang tidak mematuhi protokol kesehatan.

Ketum Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi) Abdullah Mansuri meminta Pemprov DKI Jakarta lebih terbuka dalam upaya pencegahan COVID-19 di pasar. Dia ingin pedagang juga dilibatkan dalam pengambilan keputusan.
Kami dorong pedagang menggunakan protokol kesehatan dengan baik, tanpa paksaan, karena lazimnya yang kami lakukan itu melibatkan pedagang dalam proses kebijakannya,” kata Abdullah ketika dihubungi, Minggu (28/8/2020).

Memang sudah seharusnya setiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah harus disepakati oleh masyarakat terlebih dahulu. Tidak asal-asalan dalam bertindak. Ini supaya tidak terjadi kesalahpahaman seperti yang terjadi di Pasar Cileungsi Bogor baru-baru ini.

Bersumber dari kumparan.com, Ratusan pedagang dan pengunjung pasar Pasar Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, mengusir petugas COVID-19 dari Gugus Tugas Kabupaten Bogor. Insiden itu terjadi Rabu (10/6).

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor, Mike Kaltarin, mengatakan pengusiran itu karena kurangnya edukasi.
“Ya masyarakat masih belum memahami, kita lakukan edukasi kembali kalau itu (pemeriksaan) salah satu untuk memutus mata rantai,” kata Mike kepada wartawan, Kamis (11/6).

Upaya pemutusan rantai Covid 19 ini tidak bisa dilakukan dengan hal yang sembarangan perlu diteliti dan dikaji terlebih dahulu khususnya dalam menangani kasus Covid area pasar.

Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat, Hermawan Saputra mengingatkan bahwa penanganan pasar berbeda dengan tempat lainnya dalam mencegah penyebaran virus corona (Covid-19). Ia pun meminta Dinkes tidak melakukan rapid test massal di pasar. Menurut dia, pemeriksaan massal dengan mendatangkan ambulans di pasar akan mengakibatkan resistensi hingga penolakan dari para pedagang.

Ditambahkan oleh Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Muhadjir Effendy mengakui pasar menjadi tempat kerumunan yang paling rawan. Potensi untuk menjadi kluster penyebaran corona sangat tinggi.pembukaan kembali pasar harus diprioritaskan akan tetapi pengawasan dan penegakkan protokol kesehatan di wilayah ini harus dilakukan ketat.

“Antara lain harus sering dilakukan rapid test terhadap semua awak pasar. Juga disediakan fasilitas pertolongan pertama darurat Covid,” pungkas Muhadjir.
( https://nasional.okezone.com/read/2020/06/13/337/2229409/529-pedagang-pasar-positif-corona-menko-pmk-minta-protokol-kesehatan-diperketat )

Kita melihat Pemerintah belum maksimal dalam menangani kasus Covid 19 ini terlebih lagi dengan kondisi New normal. Seharusnya diberikan strategi yang tepat dalam menghadapi new normal khususnya dalam area pasar.

Terbukti masih banyak para pedagang pasar yang belum paham akan pentingnya protokol kesehatan, seperti memakai masker, menjaga jarak, sering mencuci tangan dan sebagainya. Minimnya edukasi Covid 19 membuat mereka meremehkan virus ganas ini. Ini menjadi tugas pemerintah untuk lebih gencar lagi mengedukasi masyarakat dan memastikan bahwa Informasi terkait Covid 19 sudah sampai di semua kalangan masyarkat.

Dalam pemutusan rantai virus Covid 19 ini masyarakat dan negara haruslah saling bekerja sama. Pemerintah melalsanakan cara yang benar dan masyarakat pun mentaatinya. Namun ada banyak alasan mengapa masyarakat belum mampu mematuhi protokol kesehatan selain dari pada ketidakpahaman akan pentingnya protokol kesehatan juga tidak mampu untuk membeli alat-alat kesehatan seperti masker, hand sanitizer dan sebagainya.
Ditambah lagi dengan biaya tes rapid dan swab sangat mahal.

Dilansir Kompas.com, Selasa (24/3/2020), di sebuah marketplace harga alat rapid test impor dari China Rp 295.000. Tapi ada juga yang menjual dengan harga Rp 900.000 per buahnya. Rata-rata harga alat rapid test di bawah Rp 1 juta. Sementara itu untuk tes PCR dan swab harganya lebih mahal, mencapai jutaan rupiah.
Dilansir Kompas.com (1/6/2020), di RS Universitas Indonesia salah satunya, biaya pemeriksaan tes swab termasuk PCR adalah Rp 1.675.000 sudah termasuk biaya administrasi.

Hal ini tentulah tidak bisa dijangkau oleh masyarakat. Apalagi bagi masyarakat yang terkena dampak ekonomi akibat pandemi. Sungguh akan menambah beban bagi mereka.

Berjualan di pasar di masa pandemi tentulah menimbulkan rasa kekhawatiran bagi mereka para pedagang pasar apalagi jika melihat Kasus Covid yang semakin bertambah. Namun apalah daya karena ini tuntutan maka terpaksa mereka lakukan hanya untuk menyambung hidup. Bahkan ada istilah yang mengatakan lebih baik mati karena corona dari pada mati karena kelaparan. Memilukan sekali ketika masyarakat terkatung-katung tanpa ada perlindungan negara. Padahal sudah suatu kewajiban negara untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terlebih lagi dalam masa pandemi. Nampak sekali negara abai terhadap masyarakatnya. Alih-alih demi ekonomi nyawa rakyat yang menjadi taruhannya.

Inilah gambaran negara yang menjalankan sistem Pemerintahan kapitalis demokrasi. Sistem ini meniscayakan hilangnya peran negara sebagai perisai umat. Apalagi di tengah ujian pandemi seperti ini. Berbeda dengan sistem islam yang menempatkan negara (khilafah) layaknya perisai bagi rakyatnya yang bertanggung jawab menjamin keselamatan jiwa seluruh rakyatnya tanpa terkecuali, ada atau tidaknya wabah.

Berikut kebijakan khilafah di tengah wabah dalam rangka menyelamatkan nyawa rakyat dan menjamin kebutuhan pokok rakyat sebagaimana tuntunan syariat.
Pertama, khilafah memastikan suplai kebutuhan vital pada rakyat terdampak wabah. Khilafah memastikan kebutuhan makanan, minuman, alat kesehatan pribadi seperti masker, hand sanitizer dan lain-lain, bahan untuk memperbuat imunisasi tubuh baik gerak maupun kimiawi, layanan kesehatan (rumah sakit, tenaga medis, obat, alat kesehatan dan lain-lain), layanan pengurusan jenazah dan lain lain tersedia dengan cukup.

Kedua, sebagai pengurus rakyat negara akan melakukan pelacakan masih secara gratis dengan door to door petugas kesehatan memeriksa semuanya, tanpa terkecuali. Dengan begitu, orang yang seringkali bisa langsung dikarantina. Penyebaran virus dapat diminimalisasi. Jika kasus sudah sedikit atau bahkan tidak ditemukan dalam kurun waktu tertentu maka orang yang sehat bisa kembali beraktivitas. Karena orang yang terinfeksi telah dikarantina semua.

Ketiga, khilafah akan membiayai aktivitas edukasi dan promosi hidup sehat pada masyarakat diantaranya aktivitas sanitasi pada tempat-tempat seperti playground, halte, stasiun, terminal, bandara, sekolah, toilet umum dll. Juga pemasangan alat pendeteksi suhu tubuh di semua titik akses masuk wilayah khilafah.

Sehingga masyarakat yang sehat tidak merasa khawatir terinfeksi saat beraktivitas di luar. Dana untuk mengatasi wabah tidak perlu diragukan lagi sumbernya sebab ekonomi khilafah tetap stabil ketika wabah karena sumber pemasukan negara bukan dari sektor pajak dan riba. Melainkan tiga pos utama, yaitu pos fa’i dan kharaj, pos kepemilikan umum dan pos zakat. Untuk penanganan wabah, khalifah bisa mengambil dari pos fa’i dan jarak serta pos kepemilikan umum yang jumlahnya sangat besar. Sungguh indah nan mulia ketika kita menerapkan sistem khilafah. karena dengan sistem khilafah lah semua persoalan umat terselesaikan. Karena ketika islam ditegakkan akan menjadi rahmat bagi seluruh alam. Wallahu a’lam.

Gita Agustiana, S. Pd