PedomanBengkulu.com, Bengkulu – Pada tanggal 14 Juli 1945 Badan Penyelidik Usaha persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) mengusulkan aturan mengenai perpajakan bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Hal ini menjadi dasar ditetapkannya tanggal 14 Juli sebagai hari Pajak melalui KEP- 313/PJ/2017 tanggal 22 Desember 2017.

Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Hj Riri Damayanti John Latief mengatakan, pajak ibarat jantung bagi pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah.

“Saya berharap Hari Pajak 2020 dapat menjadi momentum bangkitnya kesadaran masyarakat tentang betapa besarnya arti pajak yang mereka bayarkan dalam meningkatkan pembangunan di berbagai sektor kehidupan,” kata Riri Damayanti, Selasa (14/7/2020).

Wakil Bendahara III Ikatan Keluarga Seluma, Manna, Kaur ini menjelaskan, hampir seluruh rakyat saat ini memperoleh manfaat dari pajak seperti pelayanan pendidikan dan kesehatan gratis.

“Termasuk pembangunan jalan tol, taman wisata, dan seluruh infrastruktur dari Aceh sampai Papua. Semoga di Hari Pajak ini lembaga perpajakan yang Indonesia miliki semakin profesional, kredibel dan akuntabel,” harap Riri Damayanti.

Kakak Pembina Duta Generasi Berencana (GenRe) BKKBN Provinsi Bengkulu ini memaparkan, pungutan pajak jangan hanya dilihat dari sisi jumlah, namun juga dari sisi keadilan.

“Apa yang berasal dari rakyat, harus sepenuh-penuhnya dikembalikan kepada rakyat, sehingga timbul kepatuhan dalam membayar pajak. Ketika pembangunan bisa dilakukan dengan baik, saya yakin tingkat ketaatan dan kepatuhan dalam membayar pajak di masyarakat akan senantiasa meningkat,” ungkap Riri Damayanti.

Ketua Bidang Tenaga Kerja, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga BPD HIPMI Provinsi Bengkulu meminta kepada pemerintah untuk memberikan banyak keringanan kepada usaha kecil dan menengah untuk bangkit setelah terpukul karena pandemi.

“Biar ekonomi kecil atau ekonomi rakyat bisa kembali tumbuh dan berkembang dengan sehat setelah babak belur karena pandemi,” demikian Riri Damayanti.

Data terhimpun, semula pada awal kemerdekaan, sistem pajak di Indonesia berjalan dengan sederhana sebagaimana tertera dalam Undang-Undang Pajak Penjualan (PPn) Tahun 1951 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1968 tentang Perobahan/Tambahan Undang-Undang Pajak Penjualan (PPn) Tahun 1951.

Namun dalam masa Orde Baru, berlaku UU No 6 Tahun 1983, UU No 7 Tahun 1983, dan Undang-undang No 8 Tahun 1983 yang menetapkan pemberlakuan asas perpajakan Indonesia.

Dalam rangka memperingati Hari Pajak 14 Juli 2020, Ditjen Pajak (DJP) mengadakan Lomba Hari Pajak yang diperuntukkan bagi umum yakni Lomba Penulisan Artikel Hari Pajak 2020 mengambil tema “Pajak: Gotong Royong untuk Indonesia” dan Lomba Poster Hari Pajak 2020.

Sementara DJP di wilayah-wilayah memperingati momen ini dengan menggelar berbagai kegiatan karikatif yang pada intinya ditujukan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat Indonesia untuk membayar pajak. [Muhammad Qolbi]