Oleh: Deti Murni, SE (Pemerhati Sosial Ekonomi dan Praktisi Pendidikan)

Berawal dari pengamatan di sebuah kampung kecil tempat kelahiran penulis, di kampung ini sangat damai, nyaman dan sejuk ternyata dibalik keindahan dan kesejukan alamnya tersimpan sebuah praktek jahiliyah yaitu tumbuh subur transaksi riba yang dipraktikkan penduduk untuk melanjutkan kehidupan mereka yang sulit dan tak sedikit yang terpaksa meninggalkan kampung karena rumah dan tanah perkebunan mereka menjadi agunan hutang riba.

Bertolak dari fenomena di atas tak jauh berbeda dengan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, hampir 90% kelangsungan kehidupan negara diperoleh dari hutang Luar Negeri yang berbasis RIBA. Jangankan membayar pokok hutang bunganya saja Pemerintah tak mampu untuk mencicilnya. Sehingga semua aset negara berupa kekayaan alam dan Perusahaan milik negara menjadi agunan hutang riba tersebut. Indonesia tergadai kedaulatan negara terancam.

Seiring penanganan wabah, utang LN Indonesia semakin membubung tinggi. Baik untuk defisit anggaran periode sebelumnya atau mengalokasikan secara efisien untuk membiayai rakyat di masa pandemi. Mengharu biru mengenai hutang negara yang sudah sebesar gunung uhud.

Dikutip dari Asia Today, Bank Indonesia (BI) mencatat pembengkakan utang luar negeri (ULN) Indonesia pada akhir April 2020 menjadi sebesar USD400,2 miliar. ULN terdiri dari sektor publik yakni pemerintah dan bank sentral sebesar USD192,4 miliar dan sektor swasta termasuk BUMN sebesar USD207,8 miliar.

“ULN Indonesia tersebut tumbuh 2,9 persen (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan pada Maret 2020 sebesar 0,6 persen (yoy). Hal itu disebabkan oleh peningkatan ULN publik di tengah perlambatan pertumbuhan ULN swasta,” jelas Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Onny Widjanarko melalui keterangan di Jakarta, Senin (15/6/2020), dilansir dari Katadata.co.id.

Menteri Keuangan mencatat total pembiayaan utang neto pemerintah hingga Mei 2020 mencapai Rp360,7 triliun. Jumlah ini meningkat 35,8% dibanding periode yang sama tahun lalu. Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan kenaikan realisasi pembiayaan hingga Mei 2020 antara lain disebabkan oleh defisit anggaran yang meningkat. Pada periode yang sama, defisit APBN membengkak 42,8% menjadi Rp 176,9 triliun atau 1,1% terhadap PDB.

Mengutip bisnisnews.id, Mulyani Indrawati mengungkapkan, pemerintah telah menarik utang untuk membiayai defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga Mei 2020 sebesar Rp356,1 triliun.

Pemerintah tahun ini berencana menambah utang baru yang amat besar. Nilainya sangat ambisius yakni mencapai Rp1.006 triliun. Jumlah itu mencapai tiga kali lipat dari utang setiap tahun, dengan dasar Perpu No 1 Tahun 2020 dan dengan dalih menghadapi wabah corona.

“Jika gagal mendapat utang sebesar itu, dan dipastikan APBN ambyar total. Sementara rencana cetak uang Rp6.000 triliun dimentahkan oleh Bank Indonesia (BI) artinya rencana ini ambyar. BI ketakutan,” kata peneliti AEPI Salamuddin Daeng di Jakarta.

Dengan Utang LN yang makin menumpuk ini, bisa berdampak membawa negeri ini kehilangan kedaulatan dan menjadi alat penjajahan ekonomi. Karena apabila kedaulatan ekonomi sudah dikuasai asing dan aseng maka apalagi yang kita punya Indonesia tergadai akibat Penguasa salah kelola. Sumber daya alam yang kaya diserahkan pengelolaan kepada asing dan perusahaan yang menguasai hajat hidup rakyat pengelolaan ditangan aseng. Kebijakan Negara yang diambil Pemerintah tidak berpihak kepada rakyat malah berpotensi makin jauh dari pemenuhan kemaslahatan rakyat. Para kapitalis dan para cukong telah mengambil kendali atas kebijakan di negeri ini.

Dari Kompasiana dikutip bahwa dalam sistem Islam Abdul qadim zallum dlm bukunya, Al-amwal fi dawlah Al-khilafah (sistem keuangan negara khilafah) telah menjelaskan secara lengkap sumber pemasukan negara yang dikumpulkan oleh lembaga negara islam yaitu Baitul Mal.

Secara garis besar ada tiga sumber:
Pertama: dari pengelolaan negara atas kepemilikan umum.

Dalam sistem ekonomi islam SDA seperti kekayaan hutan,minyak,gas dan barang tambang lainnya yang menguasai hajat hidup orang banyak adalah milik umum(rakyat) sebagai sumber utama pendanaan negara. Kepemilikan umum dapat dikelompokkan menjadi tiga:

1. Fasilitas umum: semua yg dianggap sebagai kepentingan manusia secara umum- jika tdk ada dlm suatu negeri akan menyebabkan kesulitan dan dapat menimbulkan persengketaan. Contoh: air, padang rumput, api (energi) dll.
2. Barang tambang dlm jumlah sangat besar termasuk milik umum(rakyat) dan haram dimiliki secara pribadi .contoh:minyak bumi, emas, perak, besi, tembaga, dll
3. Benda benda yang sifat pembentukannya menghalangi oleh individu. Contoh: jalan raya, sungai, laut, danau, tanah tanah umum, teluk, selat dan sebagainya.

Pada kepemilikan umum ini negara hanya sebagai pengelola: karena syariah islam mengharamkan pemberian hak khusus kepada orang atau kelompok orang (swasta),apalagi swasta asing. Jika dieskplorasi dan eksploitasi dana dan sarana, pemerintah wajib menyediakannya sebagai bentuk tanggung jawabnya untuk mengurusi kepentingan rakyat. Kalau semua potensi SDA milik umum dikelola negara pemerintah tidak perlu membebani rakyat dengan pajak.

Kedua: dari pengelolaan fa’i, kharaj, ghanimah dan jizyah serta harta milik negara dan BUMN.

Ketiga: dari harta zakat.
Sangat berbeda sekali dengan Pemerintahan sistem kapitalisme sumber pendapatan negara yang pertama dari pajak dan yang kedua dari utang LN. Sedangkan pengelolaan SDA diberikan pengelolaannya kepada asing dan aseng.

Sekarang coba kira renungkan sejenak tidak maukah kita diatur dengan peraturan yang datangnya dari Dzat yang Maha Sempurna. Dengan Ideologi Islam mampu menguasai 2/3 dunia dan menjadi Mercusuar peradaban selama kurang lebih 13 Abad.

Marilah kita segenap komponen bangsa merapatkan barisan menyelamatkan bangsa ini dari kehancuran dengan kembali kepada sistem yang shohih. Sistem Pemerintahan Islam Daulah Khilafah sesuai dengan manhaj kenabian.
Wallahu’alam bissawab