PedomanBengkulu.com, Bengkulu – Tampaknya, kekecewaan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Indonesia (IMM) Bengkulu terhadap Pemerintah tak dapat terbendung lagi. Meskipun sempat terhalang, akhirnya unjuk rasa yang terencana dapat terlaksana.

Unjuk rasa ini berisikan penolakan terhadap keberadaan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batubara Teluk Sepang hingga kenaikan iuran BPJS. Selain itu, mahasiswa juga mengkritik kebijakan presiden Jokowi yang dinilai tidak sesuai dengan janji-janji kampanye.

Unjuk rasa ini berlangsung di halaman Masjid Raya Baitul Izzah. Tepatnya, pada Rabu (1/7/2020) sekira pukul 14.00 WIB.

Dalam orasi yang dikomandoi oleh Kelvin Aldo, IMMI menuntut agar Presiden Jokowi segera mundur dari kursi jabatannya. Sebab, seiring berjalannya waktu dibawah tampuk kepemimpinannya hanya membuat masyarakat Indonesia kehilangan kepercayaan.

“Sebaiknya presiden segera mundur, karena sudah tidak dipercayai oleh Rakyat Indonesia,” kata Kelvin kepada awak media.

Tak hanya itu, kekecewaan teramat dalam yang dipendam ikatan mahasiswa ialah kebebasan berpendapat yang tak lagi, bisa diharapkan. Oleh karena itu, ikatan mahasiswa sangat menyayangkan sikap presiden yang tidak memegang komitmen, setelah dipercaya kembali memimpin Negara Kepulauan Republik Indonesia (NKRI).

“Kita sangat kecewa bahwa presiden tidak mampu menjaga kebebasan demokrasi, makanya kita sangat menyayangkan setelah berkomitmen menyepakati perjuangan rakyat,” tambah Kelvin.

Dalam aksi yang hanya memakan waktu sekira 45 menit itu, ikatan mahasiswa mendesak agar Presiden Jokowi mengabulkan belasan tuntutan yang mereka ajukan.

Berikut sebelas tuntutan IMMI dalam aksi unjuk rasa:

1. Tolak Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP). Serta, cabut RUU HIP dari Prolegnas.

2. Tolak dan hentikan pembahasan OMNIBUS LAW cipta kerja.

3. Hukum mati penyiram airkeras kepada Novel Baswedan dan ungkap, aktor kebiadaban kasus penyiraman Novel Baswedan sebagai bentuk komitmen pemberantasan korupsi di Indonesia.

4. Mendesak Polri untuk menindak tegas buzzer-buzzer yang berkeliaran menyebarkan berita bohong, fitnah dan ujaran kebencian serta issue sara. Demi menjaga demokrasi yang cerdas dan bermanfaat.

5. Bebaskan mahasiswa yang ditangkap karena melakukan demonstrasi di setiap daerah dan tindak tegas, oknum-oknum Polisi yang melakukan tindakan kekerasan terhadap mahasiswa.

6. Tolak kenaikan iuran BPJS.

7. Menuntut pemerintah pusat dan daerah memberikan solusi konkret untuk stabilitas harga-harga hasil pertanian.

8. Stop PLTU Batu Bara Teluk Sepang Bengkulu.

9. Meminta Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah memberikan solusi konkret terhadap biaya UKT/SPP mahasiswa di masa pandemi covid-19.

10. Meminta Kapolda Bengkulu, Irjen Pol Teguh Sarwono untuk menjaga dan menjamin kebebasan berpendapat di Provinsi Bengkulu.

11. Stop Politisasi anggaran covid-19 untuk kepentingan pribadi para kepala daerah. [Alfi]