PedomanBengkulu.com, Kaur – Ketua DPRD Kaur Diana Taulani mengapresiasi Atas laporan hasil pemeriksaan (LHP) terhadap laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) tahun 2019 di mana pemerintah daerah kabupaten Kaur mendapat predikat Opini wajar tanpa pengecualian (WTP) Dari Badan pemeriksaan keuangan (BPK),
setelah 2 tahun berturut-turut kabupaten Kaur mendapat kan opini wajar dengan pengecualian)WDP).

Hal itu di sampaikan Diana pada rapat Paripurna DPRD kaur pada agenda penyampaian Nota Pengantar Bupati Kaur terhadap RAPERDA pertanggung jawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Kaur tahun 2019.

“Atas torehan prestasi ini kita harus berbangga dan kami sangat mengapresiasi selanjutnya mari sama-sama kita tingkatkan kinerja sesuai dengan bidangnya,” Diana Taulani mengatakan.

Terkait dengan agenda sidang hari itu menurut Diana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang No 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara,undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara, undang-undang nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara serta undang-undang nomor 09 tahun 2015 tentang pemerintah daerah yang mengatakan bahwa salah satu kewajiban kepala daerah adalah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD berupa Laporan keuangan paling lambat 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir atau setelah di audit Badan pemeriksa Keuangan.

“Pada kesempatan ini juga mari kita sama sama mengevaluasi hasil kinerja kita dengan harapan kedepan nya torehan opini WTP dapat kita pertahan kan,” imbuhnya.

Rapat yang dihadiri oleh OPD dan unsur FKPD di lingkungan pemerintah kabupaten Kaur hari selain untuk meningkatkan kinerja serta mengevaluasi sistem, rapat paripurna ini juga menentukan pelaksanaan kinerja pemerintah satu tahun ke depan. [Sirat]