Senin (27/7/2020) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bengkulu, kembali menindak lanjuti hasil sidak atas laporan Lembaga Swadaya Masyarakat Gemawasbi di Sekretariat Wakil Rakyat tersebut.

PedomanBengkulu.com, Bengkulu – Setelah dilakukannya inspeksi mendadak (Sidak) di kawasan Taman Wisata Alam (TWA) Pantai Panjang Kota Bengkulu pada Kamis, (16/07) lalu, hari ini pada Senin (27/7/2020) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bengkulu, kembali menindak lanjuti hasil sidak atas laporan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gerakan Masyarakat Pengawas Birokrasi (Gemawasbi).

Hearing atau dengar pendapat gabungan Komisi I, II, ini menindaklanjuti hasil sidak sebelumnya yang di lakukan oleh Komisi II DPRD Kota Bengkulu atas laporan LSM Gemawasbi perihal izin pengelolaan Kawasan TWA Pantai Panjang Kota Bengkulu yang pengelolanya PT Noor Alif Bengcoolen (NAB).

Dalam hearing Anggota Dewan meminta kelengkapan dan kejelasan terkait dokumen perizinan pengelolaan Taman Wisata Alam (TWA) Pantai Panjang Kota Bengkulu yang di Kembangkan oleh PT. NAB.

“Sesuai surat yang disampaikan dengan kita di DPRD, perihal permasalahan perizinan lalu kita perdalam dokumennya. Memang secara perizinan itu sudah clear, PT NAB sendiri sudah mendapatkan izin tersebut. Tapi tidak bisa mengatakan itu clear, akan kita dalami sesuai proses kita di DPR, karena di DPR ada lembaga yang mengkaji hal itu,” ungkap Marliadi Senin (27/07/2020).

Tidak itu saja, dengan perihal ini DPRD Kota Bengkulu juga akan memperdalami perizinan sesuai peruntukan PT NAB di Lapangan, dan meminta DLH melakukan kajian-kajian apakah betul sesuai perizinan yang mereka lakukan.

“Dengan Fakta-fakta dilapangan kita juga minta DLH Kota Bengkulu melakukan kajian-kajian ulang, apakah betul sesuai perizinan yang mereka lakukan atau itu sebuah pelanggaran,” ujarnya.

Dalam Hearing ini juga hadir Direktur Kanopi Hijau Indonesia Bengkulu Ali Akbar, setelah kita lihat terdapat banyak sekali persoalan-persoalan disana, diantaranya lapangan tembak, lebih dari 50 sertifikat warga dan juga terdapat satu kampung yang masuk ke TWA Pantai Pasir Putih itu ditambah lagi yang di lakukan PT NAB.

“Ada lapangan tembak disana yang penataan awalnya di peta masuk di TWA Pantai Panjang, ada lebih dari 50 sertifikat yang berada di TWA Pantai Panjang, ada satu kampung seperti Desa Kandang yang masuk TWA Pantai Panjang dan ini saja yang belum diselesaikan,” ungkap Ali.

Dilanjutkannya, dituntaskan dulu barang ini ada kepastian hukum, karena di UU 32 untuk dalam rangka mencari kepastian Hukum itu. Bukan sebuah proses penetapan atau pengukuhan, dan belum dikukuhkan barang ini.

Dalam pendekatan logika hukum dengan KSDA memberikan izin kepada pengembang menurutnya kurang tepat.

“Di Kanopi ada juga analisis hukum, kalau dengan dilakukan pendekatan logika hukum itu gak tepat,” terang Ali.

Ditempat yang sama Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Donal Hutasoit saat dimintai keterangan terkait ini mengungkapkan, “Kawasan itukan ada pengukuhan, pengukuhan itu ada prosesnya, penunjukan penetapan baru, pengukuhan tapal batas kemudian juga penetapan, ia diproses itu tapi fungsinya jalan. Kalau tadi memang suatu saat dirubah lagi ada lagi aturan mainnya. Penetapan kawasan berproses statusnya tapi kawasan hutan TWA sudah ditunjuk dan ditapal Batas.”

Diketahui hearing dengar dengar pendapat dalam rangka menindak lanjuti hasil sidak Komisi II DPRD Kota Bengkulu yang di pimpin langsung oleh Wakil Ketua I DPRD Kota Bengkulu. Juga di undang, Anggota Komisi Satu DPRD Kota Bengkulu, Anggota Komisi II DPRD Kota Bengkulu.

Mitra kerja yang di Undang, Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Bengkulu, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Bengkulu, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bengkulu, DPMPTSP Kota Bengkulu, Direktur PT. Noor Alif Bencoolen (NAB), LSM Gemawasbi Bengkulu, Kanopi Hijau Indonesia dan WALHI Bengkulu. [Soprian]