Pedomanbengkulu.com, Seluma – Kuasa Hukum Kades Padang Kelapo, Ujung Padang, dan Gunung Kembang kecamatan Semidang Alas Maras (SAM), Jecky Haryanto, kembali angkat bicara terkait polemik penonaktifan kliennya. Jecky kali ini menanggapi pernyataan ketua Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Seluma Herwan Mezi, yang menyatakan mendukung aturan dalam pemberhentian perangkat desa.

Jecky menilai, PPDI hanya memperjuangkan nasib perangkat desa lama, yang telah diberhentikan oleh kliennya. Menurutnya, PPDI juga harus memperjuangkan perangkat desa yang baru. Berikut pernyataan lengkap kuasa hukum tiga kades, dalam rilisnya. Tak hanya itu, PPDI juga meminta Pemkab Seluma tidak diintervensi dalam menyelesaikan permasalahan tiga kades.

1. Pemberhentian 3 kepala desa merupakan akibat dari adanya polemik perangkat desa lama dan perangkat desa baru, PPDI sebagai kelompok yang memperjuangkan kepentingan perangkat desa seharusnya tidak hanya menyuarakan kepentingan perangkat desa lama tetapi juga kepentingan perangkat desa baru, jika hanya memperjuangkan kepentingan perangkat desa lama tentu akan menimbulkan pertanyaan ada apa dengan PPDI.

2. Pemda Kabupaten Seluma harus bersikap objektif dan netral serta tidak boleh di intervensi dalam menyelesaikan polemik perangkat 3 desa.

3. PPDI dalam memperjuangkan kepentingan perangkat desa seharusnya mengedepankan jalur hukum, bukan dengan langkah politis ke pemda kab. Seluma yang pada akhirnya berujung ke pemberhentian 3 kades, misalnya “jika ada perangkat desa yang diberhentikan kades, maka upaya yang dilakukan adalah menggugat ke pengadilan tata usaha negara”.

4. Pemberhentian 3 kades tentunya akan menimbulkan kerugian bagi 3 kades, dan tidak menutup kemungkinan ada pihak2 yang harus bertanggungjawab secara keperdataan atas kerugian tersebut termasuk juga PPDI.

Seperti diberitakan sebelumnya, PPDI menyatakan kades tidak bisa sembarangan dalam memberhentikan perangkat desa.

“Kami mendukung peraturan ya, dalam hal ini permendagri nomor 33 dan perbup 19. Bukan berarti perangkat desa itu tidak bisa diberhentikan, boleh diberhentikan, tetapi harus dengan sesuai mekanisme dan peraturan yang ada” jelas Herwan Mezi, ditemui saat hendak melakukan pertemuan dengan Asisten III Setdakab Seluma, Marhakidinata (3/7/2020). [IT2006]