PedomanBengkulu.com, Bengkulu – Mantan Gubernur H Junaidi Hamsyah MPd menyinggung tentang ditetapkannya Bengkulu sebagai provinsi termiskin di Sumatera sebagaimana data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS).

“Ini sekarang lagi viral di medis sosial. Ini tentu bukan kondisi yang baik,” kata Junaidi saat menyampaikan khutbah Jumat di Masjid Agung At-Taqwa, Jumat (17/7/2020).

Ia menjelaskan, angka 302.579 orang miskin atau 15,03 persen pada Maret 2020 bukan merupakan angka kemiskinan yang sebenarnya.

“Kemiskinan yang sebenarnya bisa jauh lebih besar lagi bila memakai standar kesejahteraan dalam Islam. Karena yang dipakai ini dikatakan miskin kalau pendapatannya Rp15 ribu sehari. Ini sebenarnya bukan standar manusiawi,” jelas Junaidi.

Untuk mengatasi kemiskinan ini, Junaidi menekankan Islam memiliki strategi yang jitu yang selayaknya dipakai.

“Pertama, kerja keras. Ingat kisah Umar bin Khatab radiallahu ‘anhu mengajak sahabat yang kerjanya hanya di masjid untuk keluar mencari nafkah,” ungkapnya.

Kedua, Junaidi juga menekankan pentingnya aspek kepemimpinan.

“Masalah pemimpin ini juga yang utama. Kalau pemimpinnya baik, kemiskinan pasti mampu diatasi,” sampainya.

Dengan kerja keras rakyat dan ketangkasan pemimpin dalam mengajak umat untuk taat kepada Allah subhanahu wa ta’ala, Junaidi optimis Bengkulu dapat keluar dari ketertinggalan.

“Karena demikian lah janji Allah di dalam Al-Qur’an. Barangsiapa yang tinggal di sebuah wilayah yang taat sama Allah, maka keberkahan akan diturunkan dari langit dan akan dikeluarkan dari perut bumi,” demikian Junaidi.

Sebelumnya terlansir, tingkat kemiskinan di salah satu Daerah/Provinsi menjadi tolak ukur untuk mengetahui, daerah tersebut mengalami perkembangan yang seimbang atau tidak. Bahkan, Selain menjadi pekerjaanrumah (pr), menekan angka kemiskinan merupakan suatu pembuktian seorang kepala daerah dalam mengukuhkan kepemimpinan.

Kendati, meningkatnya infrastuktur suatu daerah namun tidak diseimbangi dengan menurunnya angka kemiskinan. Sama halnya, dengan kegagalan yang direngkuh kepala daerah tersebut.

Seperti di Provinsi Bengkulu, meningkatnya infrastruktur pembangunan tidak serasih dengan angka kemiskinan. Malah, angka kemiskinan di Bumi Rafflesia tergolong meningkat dibanding tahun 2019 lalu.

Menurut data yang dilansir dari website Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bengkulu. Terhitung per-bulan Maret 2019, angka kemiskinan yang semula berjumlah 302.302 orang atau 15,23% meningkat menjadi 302.579 orang atau 15,03% pada Maret 2020.

Spesifiknya, angka kemiskinan di daerah perkotaan di Provinsi Bengkulu lebih tinggi bila disandingkan, dengan angka kemiskinan di perdesaan. Pada Maret tahun 2019 lalu, angka kemiskinan yang bercokol di 14,70% menanjak ke 14,77% pada Maret 2020.

Bila dirinci secara personal, artinya penduduk miskin di daerah perkotaan meroket sebanyak 2.032 orang. Sebelumnya, pada Maret 2019 lalu tingkat kemiskinan yang berjumlah 96.518 orang naik tangga, menjadi 98.550 orang pada Maret 2020 tersbut.

Sebaliknya, angka kemiskinan di daerah perdesaan Provinsi Bengkulu malah cenderung menurun. Perununan angka kemiskinan daerah perdesaan cukup signifikan, yaitu sebanyak 1.754.

Sejak Maret 2019, penduduk miskin daerah perdesaan yang awalnya berjumlah 205.783 orang merosot hingga berjumlah 204.029 orang, pada Maret 2020. Artinya, penduduk yang berdomisili di perdesaan lebih berkembang dibandingkan masyarakat yang tinggal di daerah perkotaan.

Bergejolaknya tingkat kemiskinan di Provinsi Bengkulu itu, tak lepas dari pengaruh peranan komoditi. Peranan komoditi makanan terhadap garis kemiskinan jauh lebih besar, dibandingkan peranan komoditi bukan makanan. Yaitu mengenai perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan.

Sumbangan garis kemiskinan dalam kategori komoditi makanan pada Maret 2019, tercatat berjumlah 73,89%. Namun, pada Maret 2020 persentase terhadap garis kemiskinan meningkat, menjadi 73,93%. [Muhammad Qolbi]