Riuh rendah masih kerap terdengar sayup perdebatan di tengah masyarakat Indonesia tentang kapan sesungguhnya ideologi Pancasila dilahirkan. Di satu pihak, ada yang berkeras menghitungnya per tanggal 18 Agustus 1945. Persisnya usai sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) mengesahkan konstitusi negara yaitu Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945, yang di akhir alinea keempat dalam naskah Pembukaannya tercantum isi dari Pancasila sebagai dasar negara.

Pendapat lain menyatakan tanggal 22 Juni 1945 sebagai momen kelahiran Pancasila. Melalui dokumen yang dikenal dengan sebutan Piagam Jakarta rampung disusun oleh Panitia Kecil yang berisi sembilan orang pemegang amanat sidang pertama Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK) untuk merampungkan konsepsi dasar negara. Namun, dokumen yang diadopsi sebagai preambule ini harus mengalami perubahan dengan pertimbangan persatuan bangsa, yakni dihapusnya tujuh frasa dari sila pertama.

Sementara pendapat terakhir yang menjadi arus utama yaitu tanggal 1 Juni 1945, bertepatan dengan Pidato Bung Karno di hari ketiga sidang pertama BPUPK. Pidato yang di kemudian hari populer dengan judul “Lahirnja Pantjasila!” itu memang momen kali pertama istilah Pancasila disebut, sebagai jawaban bagi ketua sidang Dr. K.R.T. Radjiman Wedyodiningrat tentang apa yang akan menjadi dasar berdirinya negara Indonesia kelak.

Autentisitas Pancasila Polemik ini memang teramat klasik dalam narasi sejarah nasional bangsa Indonesia. Masing-masing pihak pendukungnya sama keras dan cenderung berdebat dengan dalilnya sendiri. Ibarat berkacamata kuda, semuanya tinggi mendongak merasa paling lurus dan tak mau saling terbuka. Padahal jika mau belajar merunduk dan meluaskan pandangan, ada benang merah yang saling terhubung dan bisa ditarik dari semua versi tersebut.

Penulis sering menyimak Wakil Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Prof. Hariyono yang juga sejarawan, di berbagai kesempatan selalu menerangkan bahwa sejarah kelahiran Pancasila yang autentik itu justru jika ketiga pendapat tadi dipandang sama sekali tak terpisah sebagai kesatuan utuh. Sebagai analogi rangkaian kelahiran manusia, Pancasila diibaratkan lahir pada 1 Juni, melepas tali pusar pada 22 Juni, dan diterbitkan akta lahir pada 18 Agustus Tahun 1945.

Pernyataan ini tak hanya menyejukkan, tapi juga memiliki landasan data riset sejarah yang valid dan objektif. Di masa hampir 25 tahun pemerintahan Presiden Soekarno, setiap tahunnya peringatan hari kelahiran Pancasila pada tanggal 1 Juni selalu semarak dirayakan. Namun, di era pemerintahan Presiden Soeharto perayaan pun surut.

Tahun 1970 sempat timbul polemik. Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Komkamtib) sempat melarang perayaan 1 Juni sebagai Hari Lahir Pancasila dalam bentuk apapun, dan lebih mengarahkan aktivitas peringatan lebih kepada Hari Kesaktian Pancasila tanggal 1 Oktober sesuai kebutuhan politik masa itu.

Sebagaimana diketahui bersama, itu adalah periode transisi politik nasional pasca peralihan kekuasaan usai tragedi Crack ’65. Terjadi perubahan paradigma besar-besaran dan suasana pun menjadi sangat sensitif. Ahli sejarah Prof. Nugroho Notosusanto melalui bukunya yang berjudul “Naskah Proklamasi jang Otentik dan Rumusan Pancasila jang Otentik” adalah tokoh yang pertama kali mempersoalkan 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila.

Namun, sayangnya riset itu hanya merujuk pada satu data primer yang juga masih debatable yaitu tulisan-tulisan Muhammad Yamin. Awal tahun 1975, Presiden Soeharto pernah meminta para tokoh angkatan ’45 untuk menyusun tafsiran atau rumusan Pancasila yang baku agar dapat diresapi oleh seluruh rakyat Indonesia. Dibentuklah Panitia Lima yang diketuai oleh Dr. Mohammad Hatta dan beranggotakan Mr. Ahmad Soebardjo Djojodisoerjo, Prof. Mr. Sunario, Prof. Mr. Abdul Gafar Pringgodigdo, Drs. Pratignyo, dan A.A. Maramis. Setelah melakukan kajian sejarah dan rapat-rapat, Panitia Lima itu merampungkan naskah yang diberi judul “Uraian Pancasila” dan diterima oleh Presiden Soeharto pada tanggal 23 Juni 1975.

Naskah ini dijanjikan Presiden akan diteruskan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI untuk diturunkan dalam suatu kebijakan tentang pengamalan Pancasila oleh seluruh rakyat Indonesia. Perlu khalayak ketahui pula, naskah itu kemudian terbit sebagai buku dengan judul yang sama oleh Penerbit Mutiara di Jakarta pada tahun 1977. Jika anda tertarik memburunya di pasaran buku langka, mungkin anda bisa jadi satu dari sedikit orang yang beruntung untuk mendapatkannya.

Menariknya dalam kajian yang digawangi para pelaku sejarah itu justru menyangsikan akurasi kesaksian Pak Yamin dalam risalah utamanya yang berjudul “Naskah Persiapan UUD 1945”, dan mereka justru melegitimasi pidato Bung Karno di tanggal 1 Juni sebagai momen kelahiran Pancasila.

Para tokoh ’45 itu bersepakat bahwa spirit dari kelima sila yang diuraikan Bung Karno sama sekali tidak berbeda dengan makna yang terkandung dalam redaksional terpilih sebagaimana teks Pancasila yang kini kita hapalkan. Pertengahan tahun 1978, polemik pun mereda melalui Sidang Dewan Politik dan Keamanan yang dipimpin oleh Menko Polkam Jenderal M. Panggabean memutuskan bahwa sebagai negara demokrasi, Pemerintah Indonesia tidak melarang aktivitas peringatan hari lahir Pancasila di tanggal 1 Juni oleh sebagian elemen masyarakat. Namun, peringatan secara resmi tidak dilakukan oleh Pemerintah hingga beberapa dekade kemudian.
Namun, saat ini kedewasaan demokrasi Indonesia sudah cukup jauh berkembang. Patut diapresiasi, Presiden Joko Widodo telah menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Hari Lahir Pancasila. Isi dokumen itu dibunyikan dalam poin (e) pertimbangan: “bahwa rumusan Pancasila sejak tanggal 1 Juni 1945 yang dipidatokan Ir. Soekarno, rumusan Piagam Jakarta tanggal 22 Juni 1945, hingga rumusan final tanggal 18 Agustus 1945 adalah satu kesatuan proses lahirnya Pancasila sebagai Dasar Negara.”

Tanggal 1 Juni kemudian secara resmi ditetapkan sebagai hari libur nasional untuk memperingati kelahiran Pancasila. Terlebih lagi kedewasaan demokrasi itu juga tercermin semisal dari dua momentum di tahun 2019 yang lalu. Presiden Jokowi tampak hadir sebagai Pembina Upacara di dua giat upacara kenegaraan yang berkaitan erat dengan sejarah ketatanegaraan seputar Pancasila, yaitu pada tanggal 1 Juni 2019 di Gedung Pancasila, Jakarta Pusat, dan 1 Oktober di Museum Lubang Buaya, Jakarta Timur.

Api Gotong Royong

Begitu kiranya sedikit ulasan lika-liku perjalanan sejarah Pancasila, yang dari setiap prosesnya bisa dipetik pelajaran. Bila pembaca ingin lebih dalam mengkaji tema sejarah konstitusi ini, bisa merujuk pada buku berjudul “Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945” terbitan tahun 2004, serta “Menggugat Arsip Nasional Tentang Arsip Otentik Badan Penyelidik dan PPKI” terbitan tahun 2017. Keduanya merupakan karya R.M. Ananda B. Kusuma, pakar hukum tata negara Universitas Indonesia yang sudah melewati masa riset dengan segala kerumitan dan penuh misteri selama lebih dari 20 tahun.

Pada prinsipnya, ketimbang sibuk bergerak mundur memperdebatkan semua hal ihwal riwayat Pancasila yang malah akan menjebak kita semua ke ranah kontra-produktif, akan lebih bermanfaat jika kita mengarahkan semua daya upaya untuk mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam setiap sendi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sebagaimana kerap kita kenang dalam bahasa Bung Karno sendiri sebagai penggali utamanya yakni, “Warisi Apinya, Jangan Abunya!.”
Mengutip Tan Swie Ling dalam bukunya yang berjudul “Masa Gelap Pancasila” (2014: 67), betapa sesungguhnya Pancasila itu laksana pahatan wajah nasionalisme Indonesia yang diukir dalam semangat serta cita-cita perjuangan pembebasan dan memerdekakan diri sebagai sebuah bangsa yang setara dengan bangsa lainnya di dunia. Hal ini menegaskan watak utama dari Pancasila sebagai leitstar dinamis yang spiritnya dapat hidup sepanjang masa karena selalu menjumpai kontekstualitasnya di setiap zaman.

Dirujuk dari riwayatnya pula, bukanlah bangsa Indonesia itu yang lebih dulu ada baru kemudian Pancasila disusun. Sebaliknya, Bung Karno berkali-kali menegaskan jika nilai-nilai kebajikan universal dalam Pancasila itu ibarat mutiara yang digali dari nafas hidup seluruh suku bangsa yang ada di bumi Nusantara ini sejak lama, bahkan jauh sebelum ide tentang kebangsaan itu sendiri muncul. Itulah mengapa sepatutnya kita menerima Pancasila sebagai warisan yang niscaya untuktak hanya dilestarikan tetapi juga dilekatkan dengan kehidupan.

Kembali pada perkara api dan abu, patut ditegaskan bahwa yang dirujuk sebagai abu dalam sejarah Pancasila tak lain ialah ego sektoral antar golongan, yang menjadi bahan bakar bagi perpecahan bangsa. Oleh karenanya, meski perbedaan selalu diakui di negeri yang berbhinneka tunggal ika ini, persatuan adalah semangat yang harus diutamakan. Bersatu dalam membangun dan mewujudkan cita-cita kemerdekaan, bukan bersatu untuk menyakiti ia yang dianggap berbeda golongan.

Sementara apinya ialah Gotong Royong sebagai nafas kehidupan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan demikian, setiap perbedaan justru akan menjadi bahan bakar yang positif bagi tumbuhnya solidaritas organik dari setiap unsur dan golongan masyarakat Indonesia, dimana kehadiran yang satu adalah untuk melengkapi dan menguatkan yang lain. Semangat gotong royong yang merupakan intisari dari kelima sila Pancasila ini nyatanya masih kerap diabaikan. Disitulah tugas utama kita sebagai pewaris peradaban bangsa, yang harus diusung dengan penuh kesadaran.

Meski terlambat, seruan ini penulis kira masih relevan diucapkan kepada sidang pembaca setelah kita melewati masa peringatan lahirnya Pancasila Ke 75 Tahun! Ayo warisi api semangat para pendiri bangsa, untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan Negara Republik Indonesia tercinta, demi kemaslahatan hidup seluruh rakyat. Mari ramaikan perbincangan di negeri ini dengan jutaan narasi kebajikan dan persatuan, khususnya sebagai obat hati menyongsong New Normal Indonesia di tengah pandemi yang belum berakhir ini.
Salam Pancasila!

M. Saddam SSD. Cahyo, Bergiat di organisasi PERHIMPUNAN PANCASILA. Alumni Jurusan Sosiologi FISIP Universitas Lampung.

E-mail : saddam.cahyo@gmail.com