PedomanBengkulu.com, Bengkulu – Cuilan keras dari DPRD Provinsi Bengkulu mengenai laporan sisa lebih pengembalian anggaran (silpa) pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2019, dibalas manis oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu. Selisih penghitungan yang disinyalir tidak beres dianggap hal biasa.

Hal itu dibeberkan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bengkulu, Drs Hamka Sabri. Mengatakan, tidak ada permasalahan yang menyentuh tindak pidana terkait kinerja pihak Pemprov.

“Mau tak mau harus selisih, karena opd belum tentu bisa memenuhi anggaran yang tercatat,” kata Hamka, Selasa (14/7/2020) siang.

Menurut Hamka, laporan mengenai silpa yang telah diserahkan pihaknya saat Paripurna pada Selasa (7/7/2020) lalu sudah sesuai kenyataan. Serta, wajar jika penghitungan yang dilakukan Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu tidak menghasilkan jumlah yang sama, bila digandengkan dengan jumlah perencaan dalam buku anggaran.

“Anggaran kita kan, anggaran berjalan. Kalau yang di opd bukan sisa kas, itu belum tentu masuk karena perencanaan,” ujar Hamka.

Hamka menegaskan, laporan yang paling benar mengenai silpa tahun 2019 itu, adalah laporan yang berasal dari kas umum daerah. Dan mengenai jumlah silpa dengan total sebesar Rp 29 miliar yang telah direalisasi Pemprov itu, bukan sekedar mitos belaka.

“Sisa anggaran yang benar itu, sisa anggaran yang ada di kas kita. Kita semua sudah paham,” tegas Hamka.

Selain itu, Hamka juga menjelaskan, pihaknya telah melakukan koordinasi dengan pihak dprd. Terkait kesalahpahaman terhadap selisih pada penghitungan ulang yang dilakukan bersama mitra dprd tersebut.

“Sudah. Apa yang sudah diaudit oleh BPKP, itulah silpa kita,” ucap hamka. [Alfi]