Hj Riri Damayanti John Latief

PedomanBengkulu.com, Bengkulu – Komite II Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia melakukan pembahasan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja (Ciptaker) kluster infrastruktur di sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Senator muda Indonesia asal Provinsi Bengkulu, Hj Riri Damayanti John Latief mengatakan, setelah ditelaah, ada begitu banyak kelemahan mendasar yang ditemui dari RUU tersebut.

“Sama seperti kluster-kluster yang lain, banyak peran daerah yang dipangkas habis, mulai dari pengelolaan hingga pemberian persetujuan perizinan,” kata Riri Damayanti, Selasa (7/7/2020).

Ketua Bidang Tenaga Kerja, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga BPD HIPMI Provinsi Bengkulu ini menjelaskan, pada kluster infrastruktur, draft RUU Ciptaker bisa dimaknai adanya asumsi bahwa persoalan perizinan bersumber masalahnya di pemerintah daerah.

“Pemerintah daerah dinilai tidak cakap dan mandiri dalam menyelenggarakan sektor ini. Isi draftnya seakan-akan bilang begitu. Sehingga ke depan dengan RUU Ciptaker semua kewenangan diambil pusat,” jelas Riri Damayanti.

Wakil Ketua Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Bengkulu ini sependapat dengan pandangan ahli yang menyebutkan bahwa peran daerah tidak serta merta dapat dihapuskan, sebab berkaitan dengan korelasi tanggung jawab pemerintah daerah terhadap suatu isu strategis.

“Peran Pemda nggak bisa dianggap remeh sebagai pihak yang paling bertanggungjawab terhadap rakyat di daerah. Apalagi kepala daerah dipilih secara langsung. Pemda juga punya peran yang penting dalam penyelenggaraan sektor infrastuktur dan PUPR,” ungkap Riri Damayanti.

Wakil Bendahara III Ikatan Keluarga Seluma, Manna, Kaur ini berharap RUU Ciptaker memuat klausul tentang peran pemerintah daerah dalam mempercepat dan mengoptimalkan pelayanan dan pemenuhan hak-hak masyarakat terkait infrastruktur dan PUPR.

“Jadi ada peran pusat, ada peran daerah. Sinergi. Sehingga harapannya pengelolaan sektor infrastruktur di daerah bisa lebih efektif dan efisien,” demikian Riri Damayanti.

Untuk diketahui, pemenuhan hak ekonomi, sosial, dan budaya (ekosob), yang meliputi, di antaranya hak atas perumahan, hak atas tanah, dan hak atas lingkungan hidup yang sehat, yang artinya juga berkaitan dengan pembangunan infrastuktur dan PUPR adalah hak setiap warga negara yang mensyaratkan peran aktif negara. [Muhammad Qolbi]