Ilustrasi.

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) selalu menarik jika dikaitkan dengan keberagaman yang ada di Indonesia. Merujuk pada data Sensus Penduduk Badan Pusat Statistik (2010), Bangsa Indonesia memiliki 1.340 suku bangsa, yang mana di setiap suku bangsa mempunyai kebiasaan hidup yang berbeda-beda. Bagian menariknya adalah, ketika dimunculkan pertanyaan, bagimana pengaruh identitas terhadap perilaku pemilih pada kontestasi Pilkada.

Perilaku pemilih pada dasarnya dipengaruhi oleh banyak hal. Ia tidak berdiri sendiri, akan tetapi, saling berkaitan dengan aspek lain. Misalnya, faktor isu-isu dan kebijakan politik, faktor agama, adanya sekelompok orang yang memilih kandidat tertentu karena dianggap representasi dari agama atau keyakinannya. Selain itu, ada juga orang yang memilih kandidat tertentu karena dianggap mewakili kelas sosialnya. Bahkan ada juga kelompok yang memilih kandidiat tertentu sebagai bentuk ekspresi dari sikap loyalnya pada ketokohan figur tertentu (Ambo Upe, 2008).

Secara teoritik, setidaknya ada 3 model yang dapat menjelaskan perilaku pemilih dalam menentukan pilihannya. Model sosiologis, model psikologis, dan rational choice atau pilihan rasional. Model sosiologis secara garis besar menekankan pada pertimbangan kesamaan karakteristik sosial dalam menentukan pilihan politik, yang diyakini sebagai indikatornya adalah agama, etnik, usia, gender, pendidikan dan pendapatan. Model psikologis menyatakan bahwa pilihan politik tidak ditentukan oleh variabel sosiologis demografis, tapi oleh faktor-faktor psikologis, yang mana indikatornya adalah kedekatan dengan partai pengusung kandidat. Meskipun kedua model ini bertolak belakang, namun baik model sosiologis maupun psikologis sama-sama menyimpulkan bahwa isu atau program dalam kampanye bukan sebagai variabel yang penting. Kesimpulan tersebut berbanding terbalik dengan model pilihan rasional (rational choice) yang justru menyatakan pentingnya program atau isu-isu teknokratik untuk menarik pemilih.

Secara empiris, pertanyaan yang dikemukakan di awal dapat dijawab secara ilmiah melalui metodelogi survey terhadap pemilih secara langsung. Strategi politik kandidat yang melakukan potitisasi identitas tersebut tentunya belumlah dapat diukur pengaruhnya terhadap perilaku pemilih pada hari ini (aposteriori). Namun, jika mengamati isu-isu politik yang muncul di permukaan terkhusus yang terjadi di Provinsi Bengkulu, maka tidak dapat dihindari bahwa identitas masihlah dipolitisasi dengan tujuan untuk mendapatkan pemilih dari kelompok yang merasa sama secara ras, etnisitas, agama, ataupun kesamaan identitas lainnya.

Merujuk pada dua penelitian sebelumnya, yang pertama dilakukan oleh Idris Hemay dan Aris Munandar (Universitas Nasional, 2016) dengan judul “Politik Identitas dan Pencitraan Kandidat Gubernur terhadap Perilaku Pemilih”, dan yang kedua dilakukan oleh Ifansyah Putra (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017) dengan judul “Agama dan Etnisitas dalam Pemilihan Kepala Daerah di Provinsi Bengkulu 2015”. Dua penelitian yang sama-sama menjadikan Pilkada Provinsi Bengkulu Tahun 2015 sebagai objek penelitian tersebut secara umum memiliki kesimpulan yang sama yaitu, politik identitas yang berdasar pada asas primordial (agama dan etnisitas) tidak banyak berpengaruh terhadap perilaku pemilih di Provinsi Bengkulu. Bahkan Idris Hemay dan Aris Munandar berani menyatakan bahwa faktor-faktor strategis seperti program-program dan atau kebijakan-kebijakan pembangunan yang ditawarkan kandidat gubernur lebih banyak mempengaruhi perilaku pemilih.

Selanjutnya, dengan pertanyaan yang skeptis. Apakah perilaku pemilih pada Pilkada Provinsi Bengkulu Tahun 2020 akan sama dengan Tahun 2015. Pertanyaan tersebut bukanlah tidak berdasar, mengingat di dalam politik tidak ada keadaan dan pola yang benar-benar sama antar satu dengan yang lainnya. Maksudnya adalah, perilaku pemilih pada Tahun 2015 tidaklah dapat secara langsung dan mutlak dijadikan kesimpulan pada perilaku pemilih tahun 2020.

Menelaah pada kondisi Pilkada Provinsi Bengkulu Tahun 2015, maka kita akan melihat bahwa pada saat itu gubernur yang terpilih (Ridwan Mukti) secara umum tidaklah dapat dikategorikan sebagai putra daerah, maka tidak mengherankan jika ia menggunakan marketing politik, positioning strategi, branding strategi, strategi jaringan, dan komunikasi yang menganyimpingkan politisasi identitas. Bahkan dalam dua penelitian yang disinggung sebelumnya pun tidak menampikkan bahwa kandidat yang menjadi lawan dari gubernur terpilih saat itu banyak melakukan politisasi identitas.

Secara subjektif, tidak bisa dihindari masih ada beberapa kelompok yang menjadikan identitas sebagai pertimbangan utama dalam memilih. Hal ini dapat dilihat dari narasi yang “masih hidup” di tengah-tengah masyarakat Provinsi Bengkulu seperti “baik atau buruk yang penting memilih yang sama sukunya” ataupun “memilih yang kuat agamanya”. Sisi gelapnya adalah, politik identitas acapkali mengenyampingkan bahkan menghilangkan rasionalitas pemilih dalam menentukan pilihannya.

Pilihan yang hanya berdasarkan pada pertimbangan kesamaan identitas tersebut tidaklah dapat dibenarkan. Dalam hal ini rasionalitas pemilih sangatlah dibutuhkan, hingga dapat melihat kualitas kandidat secara substantif dan komprehensif. Pandangan yang mendalam dan menyeluruh menjadi poin penting bagi pemilih rasional, hingga tidak ikut terjebak dalam standar ganda dan hanya tertarik pada branding atau kulit luar dari kandidat itu semata.

Zelig Ilham Hamka,S.H.