Hj Riri Damayanti John Latief

PedomanBengkulu.com, Bengkulu – Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU Ciptaker) yang diyakini sebagai jawaban atas tantangan perekonomian global bukanlah hal sepenuhnya benar, sebab aturan yang termaktub dalam bakal beleid itu dinilai belum komprehensif sepenuhnya.

Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Hj Riri Damayanti John Latief, mengutarakan tentang RUU Cipta Kerja pasal 123-134 yang dinilai memiliki konsep yang dapat merugikan negara, karena pengeloaan membolehkan alih-fungsi lahan pertanian demi kepentingan umum atau proyek strategis nasional kepada swasta.

“Ini sangat berbahaya, karena lahan yang harusnya bisa dikelola oleh negara untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat justru dikelola investor asing,” ungkap Riri Damayanti, Senin (27/7/2020).

Padahal, menurut Wakil Bendahara III Ikatan Keluarga SEMAKU ini dalam RUU Cipta Kerja seharusnya perlu memasukkan tentang pengadaan tanah untuk program reforma agraria. Jika Pemerintah serius, pemerintah harus mendorong dan memastikan pengadaan tanah untuk program ini.

“Jangan sampai RUU Cipta Kerja justru memperkuat praktek perampasan tanah dengan ganti rugi sekadarnya lewat konsinyasi. Ini bukan menjadikan rakyat menjadi untung, tapi malah menjadi buntung,” tegas Riri Damayanti.

Dalam pasal 33 UUD 1945 ayat 3 sudah ditegaskan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Akan tetapi, menurut Senator Termuda ini, justru RUU Cipta Kerja menyimpang dari amanat yang justru akan merugikan rakyat banyak. Untuk itu, ia berharap RUU Cipa Kerja harus dibahas dengan konprehensif, jangan sampai kita dirugikan dengan hadirnya RUU ini.

“Ini harus dibahas dengan serius, jangan sampai kita dirugikan banyak dan pemerintah harus benar-benar mempertimbangkan hadirnya RUU yang bisa merusak bahkan merugikan negara kita,” demikian Riri Damayanti.

Diketahui, saat ini pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia masih terus menuntaskan pembahasan Omnibus Law Rancangan Undang-Undang atau RUU Cipta Kerja.

Selain itu juga akan melanjutkan pembahasan RUU tentang Pelindungan Data Pribadi (PDP), RUU tentang Daerah Kepulauan dan RUU tentang Perppu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. [Muhammad Qolbi]