PedomanBengkulu.com, Banten – Guna mengkaji persoalan-persoalan terkait Perikanan, Jalan, Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta Perindustrian khususnya di Provinsi Banten, Komite II DPD RI melakukan kunjungan ke Pemerintah setempat, Senin (13/7/2020).

Anggota DPD RI Hj Riri Damayanti John Latief menuturkan, begitu banyak masukan positif yang didapat oleh lembaganya dalam kunjungan ini yang kelak dapat menjadi bahan rapat dengan kementerian maupun sebagai perbandingan untuk pembangunan di seluruh provinsi di Indonesia.

“Alhamdulillah Pak Wagub (Andika Hazrumy, red) menyambut kita dengan sangat baik. Apa-apa yang beliau sampaikan akan jadi bahan buat Komite II DPD RI ketika melakukan rapat dengan kementerian dan akan jadi acuan juga buat kita di daerah masing-masing yang kita wakili,” kata Riri Damayanti.

Ketua Bidang Tenaga Kerja, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga BPD HIPMI Provinsi Bengkulu ini menjelaskan, ada begitu banyak masukan positif yang disampaikan oleh Wakil Gubernur Banten terhadap usaha untuk memajukan daerahnya.

“Ada kesamaan dengan Bengkulu dalam hal pembangunan jalan tol dan proyek-proyek infrastruktur lainnya yang sangat diperlukan warga masyarakat. Mudah-mudahan usulan pembangunan di Banten bisa disetujui, direalisasikan dengan cepat dan berjalan dengan baik,” harap Riri Damayanti.

Wakil Bendahara III Ikatan Keluarga Seluma, Manna, Kaur ini menambahkan, termasuk di bidang Kelautan dan Perikanan, baik Banten maupun Bengkulu sama-sama membutuhkan revitalisasi pelabuhan untuk mempercepat permodalan bagi nelayan.

“Ini untuk menunjang aktivitas penangkapan ikan, memberikan pelayanan pengembangan usaha dalam rangka meningkatkan kinerja usaha mikro, kecil dan menengah,” papar Riri Damayanti.

Sementara Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy menyampaikan kepada Komite II DPD RI agar mendorong pemerintah pusat segera merealisasikan atau menyetujui sejumlah usulan mereka di bidang infrastruktur jalan, kelautan dan industri.

Di bidang infrastruktur jalan di wilayah Serang, selain pembangunan flyover di Jalan Jenderal Sudirman, Andika Hazrumy mengingatkan tentang pentingnya pembangunan pintu tol Bogeg, overpass Kramatwatu, penanganan daerah rawan kecelakaan dan kemacetan jalan Nasional ruas Tangerang – Serang – Cilegon.

Dilansir dari laman reportasebanten.co.id, Pemprov Banten juga telah mengusulkan program infrastruktur strategis perhubungan kepada pemerintah pusat secara keseluruhan yakni pembangunan double track dan pengoperasian KRL Serang/Merak – Jakarta, pembangunan kembali shelter kereta api Tjihideung (Bogeg) Kota Serang, dan penanganan daerah rawan kecelakaan dan kemacetan jalan Nasional ruas Tangerang – Serang – Cilegon.

Adapun secara khusus, kata Wagub, usulan Proyek Nasional Bina Marga di Provinsi Banten tahun 2020 adalah pembangunan Overpass Kemang Kota Serang sepanjang 90,20 meter dan pembangunan Overpass Balaraja Timur Kabupaten Tangerang sepanjang 59,00 meter. Berikutnya, pemeliharaan, rehabilitasi dan rekonstruksi Jalan Pasauran – Simpang Labuan – Cibaliung – Citereup – Tanjung Lesung (Kabupaten Pandeglang) sepanjang 73,99 km.

Selanjutnya, pemeliharaan ruas Jalan Sumur – Cibaliung – Muara Binuangeun (Kabupaten Pandeglang) sepanjang 59,07 km, pembangunan Fly Over Martadinata Pamulang (Tangerang Selatan) sepanjang 347,20 meter, dan pembangunan Jalan Tol Serang – Panimbang Seksi 3 (Cileles-Panimbang) sepanjang 33 km.

Selain itu, masih dipaparkan Wagub, sejumlah Proyek strategis Nasional (PSN) bidang Bina Marga dan Sumber Daya Air di Provinsi Banten yang sudah diputuskan melalui Peraturan Presiden Nomor 56 tahun 2018 adalah Jalan sejumlah ruas jalan tol yang masih dalam masa pembangunan yaitu Tol Serang Panimbang sepanjang 83,6 km, dan Jalan Tol Cengkareng-Batu Ceper-Kunciran sepanjang 14,2 KM. “Dan Jalan Tol Kunciran-Serpong sepanjang 11,2 KM yang sudah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada 6 Desember 2019 lalu,” imbuhnya.

Berikutnya, lanjut Wagub, sejumlah ruas jalan tol yang masih dibangun dan berstatus PSN adalah Jalan Tol Serpong-Cinere sepanjang 10,1 KM, dan Jalan Tol Serpong-Balaraja sepanjang 30 KM.

Untuk bidang kelautan, tambah Wagub, sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah kewenangan pelabuhan pengumpan regional adalah kewenangan provinsi dan sampai sekarang belum diserahkan. Adapun penyerahan pelabuhan pengumpan regional dari Kementerian Perhubungan kepada Pemerintah Provinsi Banten, yaitu Pelabuhan Anyer (Kabupaten Serang, Pelabuhan Labuhan (Kabupaten Pandeglang) dan Pelabuhan Karangantu (Kota Serang).

Di bidang perikanan sendiri, kata Wagub, upaya yang sudah dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten dalam mensejahterakan nelayan adalah revitalisasi pelabuhan, mempercepat permodalan bagi nelayan untuk menunjang aktivitas penangkapan ikan, memberikan pelayanan pengembangan usaha dalam rangka meningkatkan kinerja usaha mikro, kecil dan menengah.

“Hal ini dilakukan untuk mempercepat proses pemberian izin kapal kepada nelayan Kartu Nelayan atau Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan yang disebut KUSUKA,” ujarnya.

Untuk diketahui, kunjungan kerja Komite II DPD RI ini dipimpin wakil ketuanya, Bustami Zainudin di Pendopo Gubernur Banten, Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Curug, Kota Serang. [Muhammad Qolbi]