Hj Riri Damayanti John Latief

PedomanBengkulu.com, Bengkulu – Upaya menekan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Provinsi Bengkulu mulai menunjukkan grafik menggembirakan. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DP3A&PPKB) Provinsi Bengkulu mencatat sejak tahun 2018 hingga 2020, kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak menurun signifikan.

Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Hj Riri Damayanti John Latief menuturkan, menurunnya grafik kekerasan terhadap perempuan dan anak tersebut hendaknya tak membuat pemerintah lekas berpuas diri.

“Terus terang saya agak kecewa dengan ditariknya RUU PKS (Penghapusan Kekerasan Seksual) dari Prolegnas (Program Legislasi Nasional) Prioritas 2020. Meski di Bengkulu kasus ini menurun, tapi saya minta rekan-rekan di DPR tetap melanjutkan pembahasan dan mengesahkannya,” kata Riri Damayanti, Senin (6/7/2020).

Anggota Kaukus Perempuan Parlemen RI ini menjelaskan, RUU PKS penting dan mendesak sebagaimana gelombang tuntunan dari masyarakat sipil dan memberikan jaminian keadilan bagi korban kekerasan.

“Saya berharap teman-teman di partai bisa membuka matanya atas realitas kekerasan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Apalagi beradasarkan laporan Komnas Perempuan secara kumulatis kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak meningkat drastis di era pandemi,” ungkap Riri Damayanti.

Mengenai turunnya data kekerasan terhadap perempuan dan anak di Bengkulu, Kakak Pembina Duta Generasi Berencana (GenRe) BKKBN Provinsi Bengkulu ini berharap pihak-pihak terkait dapat mempertahankannya.

“Tetap kompak antara aparat dan lembaga terkait, pergiat pendampingan dan sosialisasi, saya selaku anggota DPD RI untuk urusan ini siap untuk diajak bekerjasama sebagaimana yang sudah-sudah. Berikan sanksi seberat-beratnya terhadap pelaku KDRT dan persetubuhan,” tegas Riri Damayanti.

Wakil Ketua Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Bengkulu ini juga meminta pihak terkait untuk mengevaluasi pergaulan anak muda dan remaja yang kian menjauh dari norma-norma agama.

“Kekerasan saat ini bukan hanya terjadi di rumah tangga. Sudah sejak pacaran kasus kekerasan ini bahkan sudah ada. Tidak jarang masih duduk di bangku sekolah. Ini saya minta dievaluasi,” demikian Riri Damayanti.

Untuk diketahui, Badan Legislasi (Baleg) DPR menarik RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (P-KS) dari Prolegnas Prioritas 2020 dengan alasan menunggu RUU KUHP.

Ketua Baleg DPR Supratman Andi Agtas dalam rapat evaluasi Prolegnas Prioritas 2020 bersama Menkum HAM dan DPD mengatakan, Komisi VIII meminta penarikan RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual karena masih menunggu pengesahan RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang akan sangat terkait dari sisi penjatuhan sanksi. [Muhammad Qolbi]