Pedomanbengkulu.com, Bengkulu Tengah -Setelah tiga oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu diperiksa Bawaslu terkait dugaan tidak netral dalam Pilkada 2020. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bengkulu Tengah mewarning seluruh ASN di Benteng agar tidak terlibat politik praktis.

Netralitas ASN dalam pilkada diatur dalam UU Nomor 1 tahun 2015 yang tertera dalam pasal 71, dan Bawaslu Bengkulu Tengah menerapkannya dalam pengawasan.

Edison selaku Komisioner Bawaslu Benteng bidang pengawasan mengatakan terkait netralitas ASN dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur bulan Desember mendatang, Bawaslu berpedoman pada UU Nomor 1 tahun 2015 dalam pasal 71 berbunyi “Pejabat Negara, Pejabat Aparatur Sipil Negara dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau menguntungkan atau merugikan salah satu calon selama kampanye”.

“Di dalam pasal ini jelas, ASN termasuk subjek hukum tidak boleh mengambil keputusan.” jelasnya.

Edison juga menjelaskan jika nanti kedapatan ASN terlibat, Bawaslu akan bertindak sesuai undang-undang yang berlaku. Dan untuk sanksinya Bawaslu akan bekerjasama dengan pihak berwenang.

“Akan kita tertibkan, jika ada pelanggaran. Dan sampai saat ini dalam pemantauan Bawaslu belum ada yang kedapatan. Baik berupa pengaduan ataupun monitoring Bawaslu, baik di dalam media sosial atau wadah lainnya.” tutupnya. [Hendri Suwi]