Gubernur Bengkulu H Rohidin Mersyah

PedomanBengkulu.com, Bengkulu – Beberapa waktu lalu, hasil investigasi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Bengkulu mendapati sebanyak tujuh Aparatur Sipil Negara (ASN), bersikap nakal. Itu, bukan lain terkait netralitas dalam menghadapi Pemilu serentak 09 Desember mendatang.

Lantas, dilain sisi hal itu seakan menjadi boomerang bagi Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah yang telah memastikan diri untuk ambil bagian dalam pertarungan Pemilihan Gubernur (Pilgub) dan Wakil Gubernur (Pilwagub). Sehingga, ketidaknetralan yang ditunjukkan para ASN nakal menjadi keresahan dalam memuluskan langkahnya.

“Larangan pemerintah sudah jelas, tidak dibenarkan ASN itu ikut berpolitik,” kata Rohidin, pada Rabu (5/7/2020).

Oleh sebab itu, Rohidin melanjutkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) seutuhnya menyerahkan proses pemeriksaan netralitas, kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Namun, ia mengingatkan apabila perbuatan para ASN nakal itu masih dalam lingkup hak pribadi, mesti dimaklumi.

“Mengenai prosesnya, jika masih dalam aturan-aturan yang benar saya kira mereka juga harus dilindungi hak-haknya,” ucap pria berkacamata itu.

Namun sayang, saat dicerca pertanyaan mengenai sanksi yang dipersiapkan Pemprov jika ketujuh ASN itu dinyatakan bersalah, dalam hasil pemeriksaan. Entah alasan apa yang dipendamnya, mantan wakil bupati Bengkulu Selatan ini enggan membeberkannya kepada awak media.

“Mengenai sanksi, nanti jika sudah diperiksa dan mendapat rekomendasi dari KASN. Nah, baru nanti kepala daerah menindaklanjuti hasil pemeriksaannya,” tutup Rohidin.

Sebelumnya terlansir, tingginya tingkat kekhawatiran Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), terhadap keberlangsungan Pemilihan Umum (Pemilu) pada 09 Desember 2020 mendatang memaksa Bawaslu menggelar Rapat Dalam Kantor (RDK) di Ruang Rapat Sentra Penegak Hukum Terpadu (Gakkumdu) Provinsi Bengkulu.

Rapat yang berlangsung di Hotel Madelin, pada Selasa (21/7/2020) sekira pukul 16.15 WIB itu, membahas tentang kesiapan jajaran Bawaslu dalam menghadapi pengawasan terhadap Pemilu serentak ditengah pandemi covid-19/corona. Selain itu, rapat tersebut juga membahas tentang tindak tanduk Aparatus Sipil Negara (ASN) yang nakal di Provinsi Bengkulu.

Anggota Bawaslu, Ediansyah Hasan SH MH mengatakan bahwa jumlah ASN yang melanggar aturan dalam menghadapi pemilu, berjumlah 7 orang. Dari ketujuh orang itu, satu diantaranya sedang menjalani proses di Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Bengkulu. [Alfi]