PedomanBengkulu.com, Lebong – Pelaksanaan keterbukaan informasi publik dalam jajaran Polres Lebong, sesuai Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik dan Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 24 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelayanan Publik dilingkungan Polri, patut dipertanyakan. Dikarenakan sejumlah perkara yang saat ini ditangani Satreskrim Polres Lebong, cenderung tertutup dan nyaris beberapa perkara tidak terekspos. Tetapi secara mengejutkan dalam senyap sudah terbit Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).

Teranyar, terkait laporan penipuan calo PNS oleh warga Kabupaten Lebong BI (37) dan YA (32) yang dilaporkan Suharto (49) warga Bengkulu Utara. Kedua pelaku diduga melakukan penipuan dengan modus bisa meloloskan masuk PNS tahun 2018. Korban harus menyetorkan uang sebesar Rp. 150 juta, untuk pembelian kunci jawaban saat test CPNS dengan dalih punya kenalan di KemenPAN RB RI.

Berdasarkan data yang didapatkan PedomanBengkulu.com, laporan penipuan dan penggelapan dua oknum calo CPNS tersebut. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 378 Kuhpidana dan 372 Kuhpidana, dengan Laporan Polisi Nomor : LP/B-205/VII / 2020 / SPKT / Res Lebong tertanggal 14 Juli 2020.

Atas laporan tersebut, selain mengamankan barang bukti sejumlah Kwitansi dan surat perjanjian penitipan uang Rp.150 juta. Kedua tersangka yakni BI dan YA juga sempat ditahan di Mapolres Lebong. Namun berjalannya waktu, berdasarkan hasil koordinasi keluarga kedua belah pihak. Baik pelapor maupun terlapor sepakat berdamai dan akan menyelesaikan permasalahan tersebut secara kekeluargaan.

Kapolres Lebong AKBP Ichsan Nur SIK ketika dikonfirmasi PedomanBengkulu.com membenarkan, bahwa kasus penipuan calo CPNS tersebut sudah di SP3-kan terhitung Kamis (6/8/2020). Dikatakan Kapolres, dasar pihaknya menerbitkan SP3 karena kedua belah pihak, sudah sepakat berdamai dan menyerahkan surat perdamaian mereka dan pelapor sendiri sudah mencabut laporan polisi. Maka kasus tersebut ditutup Unit Pidum Satreskrim Polres Lebong.

“Surat perdamaian kedua belah pihak sudah diserahkan kepada kami dan itu sebagai dasar pelapor mencabut laporannya,” ungkap Ichsan kepada PedomanBengkulu.com Jum’at (7/8/2020) sore.

Sesuai Perkap Nomor 6 tahun 2019, lanjut Ichsan, dijelaskan saat proses penyidikan sebuah kasus telah berjalan dan akhirnya pihak pelaku, serta pihak korban bersepakat untuk mencari solusi diluar pengadilan, maka dalam hal ini penyidik dapat menggunakan restoratif justice dalam penyelesaiannya.

“Dicabutnya pelaporan dan dikuatkan adanya surat pernyataan itikad terlapor untuk menyelesaikan secara kekeluargaan, jadi kasusnya di SP3-kan,” pungkasnya.[Supriyadi]