Soeharto pada tahun 1965 memimpin pemberangusan PKI (Foto: nytime.co.uk)

Di beberapa bagian dokumen rahasia yang dideklasifikasikan Amerika menyebutkan, bahwa pemberangusan PKI yang menjadi awal tragedi pembunuhan masal tersebut diperintahkan oleh Soeharto, jenderal yang dalam beberapa bulan merebut kekuasaan dan kemudian memerintah Indonesia lebih dari tiga dekade.

Seperti dilansir laman, Independent.co.uk, dalam beberapa bagian dokumen deklasifikasi tersebut menerangkan peran penting Soeharto dalam melakukan pembantaian mereka yang dituduh terlibat PKI pada masa itu. Dokumen deklasifikasi adalah dokumen yang dahulunya rahasia dan sekarang dibuka untuk publik.

Pada tanggal 21 Desember 1965, kawat dari sekretaris pertama kedutaan Marry Vance Trent ke Departemen Luar Negeri menyebut peristiwa tersebut sebagai peralihan luar biasa yang terjadi hanya dalam 10 minggu. Termasuk perkiraan bahwa 100.000 orang telah dibantai.

Dokumen tersebut menerangkan peran penting Soeharto dalam melakukan pembantaian mereka yang dituduh terlibat PKI pada masa itu.
Di Bali sendiri, sekitar 10.000 orang terbunuh pada pertengahan Desember, termasuk orang tua dan sanak keluarga jauh dari Gubernur pro PKI, dan pembantaian berlanjut, kata kawat tersebut. Dua bulan kemudian, kawat kedutaan lain menyebutkan bahwa pembunuhan di Bali telah mencapai 80.000 orang.

Dalam salah satu kawat, bagian yang diungkap pada tahun 2001, kedutaan AS mengaku tidak tahu secara persis jumlah korban tragedi 1965, 100.000 atau 1 juta. Pemerintah Indonesia pun tidak mengetahui secara pasti.

Pengungkapan dokumen tersebut bertepatan dengan munculnya kembali retorika anti PKI di Indonesia, di mana paham yang dibawa PKI tetap menjadi momok mengerikan bagi kaum konservatif, meskipun runtuhnya Uni Soviet hampir tiga dekade yang lalu dan Tiongkok yang mulai terbuka terhadap kapitalisme global.

Pembahasan periode 1965-66 yang berangkat dari catatan yang dibuat pada era Soeharto yang sebagian dianggap fiktif tentang pemberontakan PKI tersebut. Simposium penting tahun lalu yang mempertemukan korban selamat dari pertumpahan darah tahun 1965 dan pemerintah, sebelumnya memicu reaksi keras. Dan belum lama ini, sekelompok orang anti PKI menggeruduk sebuah pertemuan di Jakarta yang merencanakan membahas tragedi 1965 tersebut.

“Pembunuhan massal tahun 1965-66 termasuk diantara kejahatan terburuk di dunia terhadap kemanusiaan dan catatan gelap sebuah negara,” kata Veronica koman, seorang pengacara hak asasi manusia di Indonesia. “Korban 1965-66 sudah sangat tua sekarang, dan saya khawatir mereka tidak akan melihat keadilan sebelum mereka meninggal. Mudah-mudahan dengan kawat ini terungkap, kebenaran akan munculd an pelaku bisa dimintai pertanggungjawaban”.

Senator AS, Tom Udall, pada tahun 2005 menyampaikan sebuah resolusi di senat yang mendesak pemerintah Indonesia untuk membuat komite pencari fakta dan rekonsiliasi, dan ia mengatakan bahwa AS juga ikut bertanggung jawab terhadap tragedi tersebut. [Ricky]