Intan Yones Astika, anggota JPPKGE Provinsi Bengkulu asal Rejang Lebong saat menyampaikan aspirasinya di DPRD Provinsi Bengkulu, Kamis (13/8/2020).

PedomanBengkulu.com, Bengkulu – Suasana haru menyelimuti kunjungan Jaringan Perempuan Pejuang Keadilan Gender dan Ekologi (JPPKGE) Provinsi Bengkulu, kala bertatap-muka bersama pejabat perwakilan rakyat, pada Kamis (13/8/2020) sekira pukul 10.55 WIB.

Pertemuan yang diwarnai deraian airmata berlangsung di Ruang Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Provinsi Bengkulu, guna menyampaikan aspirasi tentang hak perempuan di muka Bumi.

Intan Yones Astika (24), gadis muda berkulit putih, tak kuasa menahan deraian airmata ketika menyampaikan uneng-unengnya di hadapan Plt Sekwan DPRD Provinsi Bengkulu, M Rizal. Berteman airmata, curahan hatinya tumpah saat berdiri di pojok ruangan.

“Kami mengalami ketidakadilan gender,” kata wanita berparas ayu itu dengan airmata yang mengalir dipipinya, Kamis (13/8/2020).

Dihadapan pedomanbengkulu.com, perempuan single ini mengatakan, pergerakan yang dilakukan kumpulan perempuan dari Kabupaten Kaur, Kepahiang, Seluma dan Rejang Lebong ini merupakan buntut dari diskriminasi. Tentu, berasal dari lawan gender akibat ketidakadilan dalam pengelolaan kawasan hutan lindung dan lingkungan hidup.

“Contoh di Kabupaten Kepahiang ada perusahaan masuk, namun tidak mengikut sertakan wanita,” ucap Intan dengan lembut.

Padahal, lanjut Intan, apabila terjadi suatu bencana alam seperti banjir dan kerusakan pada lingkungan hidup lainnya, perempuan juga merasakan dampak langsung akibat hal-hal tersebut.

“Bebannya itu terhadap perempuan, karena beraktivitas langsung dengan alam terkait sumber pangan,” ungkapnya.

Sementara, M Rizal mengatakan pihaknya menyambut positif kunjungan dari JPPKGE Bengkulu. Lantaran organisasi itu benar-benar memperjuangkan hak-hak kaum wanita yang perduli, terhadap lingkungan hidup dan sosial masyarakat.

“Dengan ini supaya memberikan suatu masukan terhadap pemerintah, karena mereka tidak untuk diri sendiri. Melainkan menyelamatkan generasi ke belakang,” pungkas Rizal.

Selain itu, Rizal juga menuturkan bahwa hal ini merupakan kewajiban para pejabat pemerintah dalam memperhatikan masyarakat, terkhususnya wanita. Bersamaan itu, pejabat perwakilan rakyat berharap juga Pemerintah Provinsi (Pemprov) untuk bekerjasama dalam menghadapi hal tersebut.

“Sama-sama kita melaksanakan tugas ini dengan sebaik-baiknya. Baik dengan masyarakat-pemerintah, maupun pemerintah dengan masyarakat,” tutup Rizal.

Kasus kekerasan terhadap perempuan di Bengkulu masih terus terjadi. Belum lama ini bahkan, seorang gadis diduga telah dicabuli oleh ayah kandungnya sendiri di Kabupaten Lebong. [Alfi]