PedomanBengkulu.com Rejang Lebong – Penyidik Polres Rejang Lebong melalui kuasa hukum termohon Kombes Pol. Esmed Eryadi, SH, S.IK, MM menilai memiliki bukti yang cukup dalam penetapan Syamsul Efendi-Hendra Wahyudiansyah sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemalsuan dukungan KTP untuk pencalonan jalur perseorangan di Pilkada Rejang Lebong. Sebelumnya Syamsul-Hendra (SaHe) melalui kuasa hukumnya mengajukan praperadilan ke Pengadilan Negri Curup atas penetapan tersangka tersebut.

Disampaikan Kombes Pol. Esmed Eryadi, SH, S.IK, MM, sebagai kuasa termohon, dalam kesimpulannya yang disampaikan kepada majelis hakim, Rabu (5/8/2020) penetapan tersangka telah memiliki bukti yang cukup yaitu alat bukti keterangan saksi, keterangan ahli dan surat.

“Tindakan termohon sudah sesuai dengan Pasal 183, Pasal 184 KUHAP dan Putusan MK Nomor : 21 / PUU-XII / 2014 tentang Penetapan Tersangka. Hal tersebut didukung dengan keterangan saksi fakta sebanyak 9 orang dan ahli hukum pidana 1 orang,” kata Esmed.

Ditambahkan Esmed, Legal Standing pemohon terkait SEMA Nomor 1 Tahun 2018 tentang Larangan Pengajuan Praperadilan bagi tersangka yang melarikan diri atau yang sudah dalam status DPO. sebelum dikeluarkanya DPO, termohon terlebih dahulu sudah melakukan pemanggilan kepada termohon sebanyak 2 kali namun pemohon tidak datang tanpa memiliki alasan yang patut dan wajar. Penerbitan Surat Perintah membawa oleh termohon namun pemohon tidak ada ditempat. Tindakan ini menunjukkan itikad tidak baik ataupun tidak kooperatif.

“Setelah dilakukan upaya penjemputan namun tidak berhasil baru kemudian termohon menerbitkan DPO (Daftar Pencarian Orang) kepada pemohon. Menurut ahli hukum Pidana UNIB DR. Hamzah Hatrik, SH, MH sebagai saksi Ahli, perbuatan pemohon dapat dianggap sudah melarikan diri sepanjang pemohon sudah diberitahukan penetapan tersangkanya, oleh sebab itu frasa melarikan diri dalam SEMA tersebut sudah terpenuhi,” kata Esmed.

Esmed juga menyampaikan, berdasarkan Peraturan Bersama antara Ketua Bawaslu RI, Kapolri dan Jaksa Agung RI Nomor 14 Tahun 2016, Nomor 1 Tahun 2016 dan Nomor 013/ JA Tahun 2016 tentang Sentra Gakkumdu, Subjek Hukum Praperadilan bukan Polres Rejang Lebong melainkan Sentra Gakkumdu.

“Saksi ahli yang kita ajukan di pengadilan mengungkap bahwa Sentra Gakkumda terdiri dari 3 unsur yakni Bawaslu, Polri dan Kejaksaan merupakan satu kesatuan sehingga subjek hukum prapradilan bukan Polres Rejang Lebong namun seharusnya adalah Sentra Gakkumndu. Oleh karena itu, terkait Penetapan Pemohon sebagai tersangka sudah sah menurut hukum. Namun keputusan sepenuhnya ada pada Hakim Praperadilan yang memiliki wewenang untuk menilai dan memutuskan,” pungkas Esmed. [Julkifli Sembiring/Rilis]