PedomanBengkulu.com, Bengkulu – Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia sepakat untuk menolak semua frasa atau semangat menarik kewenangan daerah ke pusat dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja (Ciptaker), termasuk dalam hal ketenagalistrikan nasional.

Secara khusus, Senator muda Indonesia asal Provinsi Bengkulu Hj Riri Damayanti John Latief menyoroti sejumlah persoalan ketenagalistrikan di Bengkulu yang patut menjadi perhatian pemerintah untuk segera dibenahi.

“Belum ada sebulan, masyarakat Giri Mulya Bengkulu Utara mendatangi PLN karena sering ada pemadaman listrik secara rutin dalam waktu yang kadang-kadang cukup lama. Saya belum melihat RUU Ciptaker mampu menjadi solusi atas masalah-masalah yang muncul di daerah seperti yang terjadi di Giri Mulya ini,” kata Riri Damayanti, Senin (3/8/2020).

Ketua Bidang Tenaga Kerja, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga BPD HIPMI Provinsi Bengkulu ini menjelaskan, bila pengelolaan energi dikontrol penuh hanya oleh pemerintah pusat, maka pemerintah daerah akan mengalami kesulitan untuk melakukan pengembangan energi di daerahnya masing-masing.

“Kalau hanya pusat yang kelola, saya khawatir daerah banyak dirugikan. Ini sekedar contoh. Di Bengkulu potensi energi terbarukan melimpah. Tapi yang dibangun oleh pusat justru pembangkit yang menuai banyak protes karena merusak lingkungan seperti PLTU batubara. Jadi nggak nyambung,” ujar Riri Damayanti.

Anggota Kaukus Perempuan Parlemen RI ini menekankan, guna melakukan percepatan pembangunan daerah, pemerintah pusat bahkan perlu untuk melibatkan pemerintah daerah secara penuh dalam hal penetapan harga tarif listrik.

“Pemda harus dilibatkan penuh agar tarif listrik benar-benar sesuai dengan kondisi ekonomi masyarakat di daerah. Ini sejalan dengan UU Pemda. Biarkan daerah ikut membantu mengembangkan perekonomian rakyat dengan cara ikut memberikan keringanan tarif bagi industri yang sedang tumbuh dan menarik manfaat dari penetapan tarif untuk industri besar yang sedang mekar,” ungkap Riri Damayanti.

Wakil Bendahara III Ikatan Keluarga Seluma, Manna, Kaur ini meminta, pemerintah pusat turun tangan menetapkan status pengelolaan lampu jalan antar daerah di Bengkulu.

“Ini kayaknya sepele, tapi harus dibereskan supaya banyaknya keluhan masyarakat terkait lampu jalan yang tak bisa berfungsi dan sulitnya mengontrol kejahatan kamtibmas disebabkan travo listrik yang masih rusak bisa teratasi,” demikian Riri Damayanti. [Muhammad Qolbi]