Tampak Mantan Kepala BKPP Kota Bengkulu, Bujang HR ketika usai berkoordinasi dengan pihak Kejati Bengkulu, Rabu (5/7/2020).

PedomanBengkulu.com, Bengkulu – Polemik mengenai belum diterbitkannya Surat Keputusan (SK) Pegawai Tidak Tetap (PTT) Pemerintah Kota Bengkulu, sejak tahun 2018 lalu berbuntut panjang. Akibatnya, tiga pejabat yang pernah menduduki kursi Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kota Bengkulu mesti menjalani koordinasi dengan aparat hukum.

Ketiga nama yang diminta untuk berkoordinasi di ruang penyidik Tindak Pidana Khusus (Tipidsus) di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bengkulu pada Rabu (5/7/2020) diantaranya Mantan Kepala BKPP Kota Bengkulu, Bujang HR, mantan Kabag Mutasi dan Kabag Umum Sekretaris Daerah (Setda) Kota Bengkulu.

Ketika keluar dari ruang pemeriksaan, mantan Kepala BKPP yang saat ini menjabat sebagai Asisten III Pemerintah Kota (Pemkot) Bengkulu, Bujang, tampak berjalan berdampingan bersama seorang rekanannya. Namun sayang, saat dilempar pertanyaan ia enggan banyak bicara.

“Ada beberapa kegiatan yang mesti dikoordinasikan dengan pihak Kejati,” katanya singkat, pada Rabu (5/8/2020).

Lanjutnya, koordinasi yang dilakukan pihaknya diantara lain tentang penerimaan PTT tahun anggaran 2018/2019 lalu. Serta, mengenai pembayaran honor PTT yang masih dalam penangguhan.

“Iya, sudah. Setelah mendapat panggilan dan kita kasih keterangan sesuai tupoksi,” ujarnya lagi.

Sementara, pejabat lainnya yang keluar dari ruang penyidik sekitar 15 menit setelah Bujang enggan sama sekali memberi keterangan terkait pemeriksaan tersebut. Ia mengatakan bahwa Kepala lebih mengetahui permasalahan ini.

“Sama kepala dinas aja nanti, saya tidak tahu mengenai itu,” singkatnya.

Sementara Tim penyidik Tipidsus Kejati Bengkulu masih menahan hasrat membeberkan informasi valid mengenai hal tersebut. [Alfi]